Status Hukum Bupati Sirajudin Lasena Ditentukan Malam Ini. Pimpinan KPK Dijadwalkan Gelar Ekspos OTT

Dari Jakarta hingga Sulawesi Utara, operasi senyap KPK menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Ekspos pimpinan menjadi pintu penentuan status hukum mereka

JAKARTA ,mediakontras.com –  Nasib hukum 14 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Bolaang Mongondow Utara (Boltara) segera memasuki tahap penentuan.

KPK menjadwalkan ekspos atau gelar perkara di tingkat pimpinan  mala mini, Senin (21/9/2026), usai tim melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan.

Menurut keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo  kepada wartawan menjelaskan proses tersebut akan menjadi bagian dari penentuan langkah selanjutnya dalam perkara yang diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemkab Boltara.

“Nanti kami akan update kembali, update secara lengkap ya apa saja proyek-proyek yang terkait dengan perkara ini. Karena dijadwalkan malam ini akan dilakukan ekspos di tingkat pimpinan,” kata Budi.

Kini mata publik Sulawesi Utara tertuju ke Gedung Merah Putih  markas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di balik pintu gedung itu, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Boltara tengah dipersiapkan untuk dibawa ke tingkat pimpinan.

Ada satu nama menjadi sorotan utama: Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena.

Ia termasuk dalam 14 orang yang diamankan KPK dalam rangkaian operasi di Jakarta, di Boltara dan Gorontalo. Operasi tersebut tidak hanya menyentuh lingkaran kepala daerah, tetapi juga melibatkan pejabat pemerintahan, aparatur sipil negara, serta pihak swasta.

EKSPOSE DI MALAM PENENTUAN

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa pimpinan KPK dijadwalkan menggelar ekspos atau gelar perkara pada Senin malam ini juga .

Ekspos itu menjadi bagian dari proses penentuan langkah hukum selanjutnya setelah tim melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan.

“Nanti kami akan update kembali, update secara lengkap ya apa saja proyek-proyek yang terkait dengan perkara ini. Karena dijadwalkan malam ini akan dilakukan ekspos di tingkat pimpinan,” ujar Budi di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Ekspos menjadi tahap penting untuk menilai hasil pemeriksaan awal dan menentukan tindak lanjut perkara sesuai kewenangan KPK.

Namun, hingga  berita dirilis, status hukum para pihak belum diumumkan secara resmi.

14 ORANG, TIGA WILAYAH

Operasi ini berlangsung di beberapa lokasi.

Sebanyak lima orang telah berada di Jakarta dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya adalah Bupati Boltara Sirajudin Lasena.

Sementara itu, delapan orang diamankan di wilayah Sulawesi Utara dan satu orang lainnya di Gorontalo.

Mereka masih menjalani permintaan keterangan awal di daerah masing-masing.

KPK selanjutnya akan menilai kebutuhan pemeriksaan lanjutan, termasuk kemungkinan membawa sejumlah pihak ke Jakarta.

Budi menyebut, pihak-pihak yang diamankan berasal dari berbagai unsur.

“Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta,” katanya.

Namun, identitas lengkap para pihak, termasuk kepala dinas, ASN, dan pihak swasta yang diamankan, belum disampaikan kepada publik.

BAYANG-BAYANG PROYEK INFRASTRUKTUR

Di tengah pemeriksaan yang berlangsung, KPK mulai mengungkap sektor yang diduga berkaitan dengan perkara.

Salah satunya adalah proyek pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Boltara.

KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proyek-proyek di Kabupaten Bolmut.

Dalam operasi itu, penyidik juga mengamankan uang tunai rupiah senilai ratusan juta.

Akan tetapi, KPK belum merinci nilai dugaan penerimaan, asal-usul uang, pihak yang menyerahkan maupun menerima, serta hubungan uang tersebut dengan proyek yang sedang diselidiki.

Konstruksi perkara secara lengkap masih menunggu penjelasan resmi.

MENUNGGU KEPUTUSAN RESMI

Malam ekspos pimpinan KPK menjadi titik penting dalam perjalanan perkara ini.

Apakah pemeriksaan awal akan mengarah pada penetapan tersangka, atau ada pihak yang tidak dilanjutkan proses hukumnya, semuanya menunggu keputusan resmi KPK.

Satu hal yang pasti, operasi ini telah membuka perhatian terhadap dugaan penerimaan dalam proyek-proyek pemerintahan di Bolmut.

Di balik angka 14 orang yang diamankan, terdapat rangkaian pemeriksaan, dugaan aliran uang, dan proyek infrastruktur yang kini menjadi fokus penyidik.

Babak berikutnya masih menunggu pengumuman dari Gedung Merah Putih. (*)