Ini Harapan Setwan Sulut Niklas Silangen, untuk Tahlis Gallang Sekprov yang Baru Dilantik

Manado. Mediakontras.com – Plt Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen mengungkapkan, Gubernur Sulut Yulius Selvanus melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahlis Gallang ,di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (04/05/2026).

Niklas yang hadir dalam pelantikan tersebut, mengucapkan selamat bertugas, semoga Tuhan memberkati dan menyertai dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Lanjutnya, pesan Gubernur Yulius Selvanus agar mampu bergerak cepat, peka terhadap persoalan birokrasi, sekaligus responsif membaca kebutuhan masyarakat, kiranya dapat dilaksanakan dengan baik demi kepentingan banyak orang.

Ditanyakan mengenai instruksi gubernur untuk satu komando, Niklas mengatakan, semua jajaran Pemprov Sulut hanya ada satu perintah dari Gubernur Yulius Selvanus.

Di sisi lain, mengenai efisiensi di jajaran Pemprov Sulut yang sudah dilaksanakan, menurut Niklas Silangen, pihaknya yakin Sekprov Tahlis Gallang mampu menjabarkan itu, sesuai arahan dan petunjuk Gubernur Yulius Selvanus.

“Kami berharap Sekprov baru dapat melaksanakan semua kebijakan, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Pemprov Sulut Tahlis Gallang, usai pelantikan menyampaikan kepada wartawan telah siap menjalankan tugas dan fungsi sebagai motor penggerak di organisasi pemerintahan daerah.

“Sebagai motor penggerak organisasi pemerintahan daerah, khususnya di tengah efisiensi ini, kita harus keluar dari keterbatasan, dengan melakukan inovasi. Daerah kita butuh lompatan dengan mengandalkan sumber pendapatan daerah,” ungkapnya.

Tahlis pun merinci Sulut tidak harus berharap penuh pada dana fiskal, tetapi akan berupaya meningkatkan kualitas hasi dari kekayaan alam, mulai dari sektor perikanan, pertanian hingga pertambangan.

“Potensi sektor kelautan, pertanian dan pertambangan harus kita optimalkan untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat,” tuturnya. (Chae)