TUJUH KANTOR, JEJAK FEE DIBURU KPK

BOLMUT,mediakontras.com — Senin pagi itu, suasana kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berubah.

Sekitar pukul 08.30 WITA, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang. Mereka tidak membawa agenda rapat, tidak pula sekadar memeriksa administrasi pemerintahan.

Tujuh kantor menjadi sasaran penggeledahan.

Kantor Bupati. Dinas PUTR. Dinas Pendidikan. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dinas Kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup. Hingga Dinas Pertanian.

Satu demi satu lokasi diperiksa.

Penyidik mencari dokumen dan barang yang dinilai berkaitan dengan perkara yang telah menyeret Bupati Bolmut Sirajudin Lasena sebagai tersangka.

Penggeledahan ini menjadi babak baru setelah KPK sebelumnya mengungkap dugaan pematokan fee proyek sebesar 10 persen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut.

Di saat yang sama, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi yang nilainya mencapai sekitar Rp11,14 miliar sepanjang 2023–2026.

Angka itu bukan kecil.

Dan kini, jejaknya sedang diburu dari ruang-ruang pemerintahan.

DARI OTT KE TUJUH TITIK

Seminggu sebelumnya, OTT KPK mengguncang Bolmut.

Pada 21 September 2026, sejumlah orang diamankan dalam operasi tersebut. Uang tunai sekitar Rp200 juta turut ditemukan di beberapa lokasi.

Sehari kemudian, Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk masa penahanan pertama hingga 11 Oktober 2026.

Kini penyidik bergerak lebih jauh.

Penggeledahan tujuh SKPD menunjukkan penyidikan tengah mencari bukti yang dapat memperjelas konstruksi perkara—termasuk dokumen pengadaan, administrasi proyek dan barang lain yang berkaitan dengan perkara.

Namun, hingga penggeledahan berlangsung, KPK belum secara resmi mengumumkan seluruh barang atau dokumen yang diamankan.

PERTANYAAN BESAR DI BALIK PENGGELEDAHAN

Apa yang ditemukan penyidik?

Apakah dokumen proyek yang dicari KPK akan memperkuat dugaan fee 10 persen?

Bagaimana dugaan gratifikasi Rp11,14 miliar ditelusuri?

Dan apakah dari tujuh titik penggeledahan itu akan muncul bukti baru yang membawa penyidikan ke arah berikutnya?

Semua masih menunggu hasil penyidikan KPK.

Yang pasti, penggeledahan Senin pagi menandai bahwa perkara Sirajudin Lasena belum berhenti pada OTT dan penetapan tersangka.

Penyidik kini sedang menyisir jejaknya—dari ruang ke ruang, dokumen ke dokumen, dan dari satu simpul pemerintahan ke simpul lainnya.

FAKTA KUNCI

7 KANTOR DIGELEDAH
Kantor Bupati, Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Barjas, Dinas Kesehatan, DLH, dan Dinas Pertanian.

10 PERSEN FEE PROYEK
KPK sebelumnya mengungkap dugaan pematokan fee dalam pengadaan barang dan jasa Pemkab Bolmut.

Rp11,14 MILIAR
KPK mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi Sirajudin Lasena dalam periode 2023–2026.

Rp200 JUTA
Uang tunai yang diamankan KPK dalam rangkaian OTT 21 September 2026.

22 SEPTEMBER 2026
Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka dan mulai menjalani penahanan pertama.