Vionita Kuera Minta Pemerataan Pengembangan Kompetensi ASN di Wilayah Kepulauan, BPSDM Sulut Hendaknya Siapkan Skema Pelatihan Khusus

MANADO, Mediakontras.com – Pemerataan kesempatan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang bertugas di wilayah kepulauan, menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
‎
‎Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Vionita Kuera saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama
‎BPSDM Sulut dan mitra kerja lainnya, di ruang rapat Komisi IV, Senin (02/11/2026).
‎
‎Srikandi Partai Golkar ini menyatakan,
‎menyangkut efektivitas penggunaan anggaran pengembangan sumber daya manusia (SDM), sekaligus memastikan seluruh ASN di Sulut memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas serta kompetensi.
‎
‎Lanjutnya, khusus wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro memiliki tantangan tersendiri, dalam mengakses program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Manado.
‎
‎”Kendala transportasi laut, keterbatasan jadwal kapal, biaya akomodasi, hingga kondisi cuaca ekstrem kerap menjadi hambatan bagi ASN yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan secara langsung,” tegasnya.
‎
‎Ketua Bapemperda ini pun berharap, BPSDM Sulut  dapat mengkaji kembali pola pelaksanaan program pengembangan kompetensi, agar lebih adaptif terhadap kondisi geografis daerah kepulauan.
‎
‎Selain itu, mempertimbangkan pemerataan akses, diperlukan pula program pengembangan kompetensi yang secara khusus menjawab kebutuhan ASN di wilayah kepulauan.
‎
‎Ia pun memberikan gagasan, untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka di Manado.
‎
‎BPSDM dapat mempertimbangkan alternatif pembelajaran jarak jauh atau metode daring, sehingga ASN di daerah kepulauan tetap dapat mengikuti pelatihan tanpa harus terkendala perjalanan laut.
‎
‎Faktor cuaca yang tidak menentu juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan jadwal pelatihan. Sebab, kondisi alam dan terbatasnya transportasi laut dapat menyebabkan peserta tidak bisa hadir meskipun telah terdaftar dalam kegiatan.
‎
‎”Semoga ada kebijakan yang lebih fleksibel, baik dari sisi metode pembelajaran maupun penjadwalan kegiatan, ” tuturnya.
‎
‎Vionita pun berharap, melalui evaluasi dan penyesuaian program tersebut, anggaran pengembangan SDM dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh ASN di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk mereka yang bertugas di wilayah kepulauan.
‎
‎Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Vonny Paat didampingi Koordinator Komisi  IV Stella Runtuwene, Wakil Ketua Louis Schramm, Sekretaris Cindy Wurangian, Anggota Pierre Makisanti, Muslimah Mongilong dan Paula Runtuwene.(Chae)