Pemkab Boltim Gandeng Tangsel, Perkuat Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pengelolaan Pajak

Mediakontras.com, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperluas kolaborasi antardaerah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama mengenai pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Penandatanganan berlangsung di Aula Blandongan, Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026), dan dilakukan langsung oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Kerja sama ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki kedua daerah, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan.

Bupati Oskar Manoppo mengatakan, kolaborasi dengan Tangerang Selatan menjadi salah satu langkah Pemkab Boltim untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan daerah lain.

“Kerja sama ini menjadi ruang untuk saling belajar. Apa yang sudah dikembangkan di Tangerang Selatan akan kita pelajari dan sesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di Bolaang Mongondow Timur,” ujar Oskar.

Boltim Replikasi Sistem Integrasi Pajak dan Pertanahan

Selain Kesepakatan Bersama, pada kegiatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait replikasi dan pemanfaatan aplikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA).

Perjanjian tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Moh. Rezhah Mamonto. Proses penandatanganan turut disaksikan Kepala BPKPD Boltim Samsurizal Korompot dan Kepala Kantor Pertanahan Boltim Candra Husain.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Boltim akan mendapatkan pendampingan dalam penerapan sistem yang mengintegrasikan informasi pertanahan dan perpajakan.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pendampingan substantif, transfer pengetahuan terkait proses bisnis, pelatihan operasional, hingga konsultasi tata kelola dalam penerapan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan.

Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat membantu Pemkab Boltim meningkatkan akurasi dan keterpaduan data perpajakan serta pertanahan. Salah satunya melalui keterkaitan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) dan mendukung proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dorong Pengelolaan Pajak Berbasis Data

Bupati Oskar menilai integrasi data menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat pengelolaan pajak daerah. Dengan data yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memiliki informasi yang lebih akurat sebagai dasar pelayanan dan penyusunan kebijakan.

“Kita ingin pengelolaan pajak daerah semakin kuat dengan dukungan data yang terintegrasi. Sistem ini akan kita pelajari dan terapkan sesuai kondisi Bolaang Mongondow Timur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam pengelolaan pajak maupun pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pengembangan serta pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan.

Kegiatan penandatanganan turut dihadiri sejumlah unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta pemerintah daerah lain yang menjadi mitra dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem tersebut.

Bagi Pemkab Boltim, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menjadi pertukaran pengetahuan, tetapi juga dapat menghasilkan penerapan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan penguatan tata kelola pajak daerah.