DPRD Sulut Terima Aksi Damai Koalisi Buruh Indonesia

Manado.Mediakontras.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB-PBI) Sulawesi Utara di Kantor DPRD Sulut berakhir damai pada Kamis, (10/09/2026).

‎Meski sempat memanas akibat tidak adanya pimpinan dewan yang menemui massa di awal aksi, unjuk rasa tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan sesuai harapan para buruh.

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, SE.ME yang didampingi dua anggota dewan Hi. Amir Liputo, SH dan Nick Lomban, SE akhirnya menerima perwakilan massa aksi di ruang Komisi I, lantai dua Kantor DPRD Sulut.

Tiga aktivis perburuhan yang mewakili massa, Tommy Sampelan, John Pade, dan Aswin Lumintang diterima dalam audiens tersebut.

‎Pertemuan ini juga diikuti secara daring via Zoom Meeting oleh Pimpinan DPRD dr. Michaela Paruntu, MARS beserta sejumlah anggota dewan perwakilan fraksi.

‎Perwakilan Buruh, Tommy Sampelan, SH

‎Perwakilan buruh, Tommy Sampelan, SH, menyatakan bahwa aksi serentak yang digelar berbagai serikat buruh ini bertujuan mendesak DPRD Sulawesi Utara mengeluarkan rekomendasi resmi terkait pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

‎“Sebagian besar serikat buruh menggelar aksi serentak hari ini,” kata Sampelan saat menyampaikan aspirasinya di hadapan anggota dewan.

Dalam pertemuan tersebut, KB-PBI Sulawesi Utara membawa lima poin tuntutan utama yakni Mendesak DPRD Sulut segera menerbitkan rekomendasi atas tuntutan RUU Ketenagakerjaan.

Menolak segala bentuk pemberangusan serikat pekerja.

“Kami Menuntut penghapusan total sistem kerja alih daya, tegas mereka.

‎Menghentikan pemutusan hubungan kerja sepihak yang merugikan buruh.Menolak tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis pekerja.

Sampelan menegaskan bahwa dorongan utama dari aksi serentak ini adalah agar payung hukum mengenai perlindungan ketenagakerjaan dapat segera disahkan oleh pemerintah pusat dan DPR RI.(*)

‎