Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Tidak Dengan Hormat

JAKARTA,mediakontras.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Putusan ini menjadi konsekuensi serius bagi Ahrie Sonta yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Ia dijatuhi sanksi pemecatan setelah majelis sidang etik menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Hasil persidangan disampaikan langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa malam.

Johnny menegaskan, majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi administratif terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian.

“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Johnny sebagaimana dikutip dalam pemberitaan media nasional.

Sidang etik tersebut berlangsung selama kurang lebih 11 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga malam hari. Dalam persidangan, majelis memeriksa sejumlah saksi serta barang bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahrie Sonta.

Dalam perkara tersebut, Ahrie dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme hukum.

EMPAT PERWIRA TINGGI TERSERET KASUS PENYADAPAN

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Empat nama yang terseret dalam perkara tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan dilakukan tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas tersebut juga diduga menyasar sejumlah pihak, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat hingga pengusaha dalam kurun waktu 2025–2026.

Penetapan tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi tersebut sekaligus membuka perhatian publik terhadap dugaan penyalahgunaan akses dan kewenangan perangkat teknologi di lingkungan kepolisian.

Meski Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi PTDH melalui mekanisme kode etik, proses pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tetap harus berjalan melalui tahapan penyidikan dan peradilan sesuai ketentuan hukum.

Perkembangan tersebut menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas institusi Polri. Publik kini menantikan konsistensi penegakan hukum, termasuk penyelesaian perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.(*)