GIBRAN Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Beri Saran

JAKARTA, mediakontras.com – Dinamika politik nasional mendadak menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup antara Prabowo dan Gibran di Kompleks Widya Chandra, Jakarta dan berlangsung sekira 2,5 jam, Selasa (10/11/2026) pagi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo tidak secara langsung menolak keinginan Gibran.

Namun, kepala negara memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.

Menurut Prasetyo, salah satu hal yang menjadi pembahasan penting adalah permohonan Gibran agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Pernyataan tersebut membuka ruang spekulasi mengenai masa depan posisi Gibran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski demikian, hingga pernyataan Mensesneg disampaikan, belum ada kepastian mengenai keputusan akhir terkait niat pengunduran diri tersebut.

Permohonan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan juga menjadi bagian penting dari perkembangan persoalan ini.

Sebelumnya, isu pengunduran diri Gibran berkembang setelah polemik dokumen pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden kembali mencuat. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran turut memicu desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Sejumlah anggota DPR lintas fraksi mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar secara terbuka menyebut HMP sebagai jalur yang relevan untuk merespons putusan MA. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menilai mekanisme tersebut sebagai pilihan rasional.

Bahkan, muncul informasi bahwa Gibran berpotensi mengambil keputusan tersebut apabila proses politik di DPR bergerak menuju pembahasan pemberhentian. Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Jika Gibran mengundurkan diri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus menggelar sidang. (*)