Gerogoti Pendapatan Negara, Wali Kota Caroll Senduk Warning Pemilik Usaha Warung Jangan Jual Rokok Ilegal

TOMOHON,mediakontras.com – Pemberantasan peredaran rokok ilegal membutuhkan lebih dari sekadar operasi penindakan. Edukasi masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, pengawasan berkelanjutan, serta sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menciptakan perdagangan yang tertib dan melindungi penerimaan negara.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, S.H., saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Hasil Tembakau dan Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal Tahun 2026, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G. A. Rumajar, S.E.

Dalam sambutannya, Caroll menekankan bahwa sosialisasi ketentuan cukai hasil tembakau memiliki arti strategis. Selain menjadi sarana penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, kegiatan ini juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mencegah peredaran barang kena cukai ilegal.

Menurutnya, cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki fungsi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Karena itu, peredaran rokok ilegal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta merugikan para pelaku usaha yang telah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.

Caroll juga mengingatkan masyarakat agar mengenali berbagai bentuk pelanggaran cukai, mulai dari rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, hingga penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

“Pemerintah Kota Tomohon memiliki komitmen untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Pemerintah daerah harus hadir, mengambil bagian, dan memberikan dukungan nyata sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Caroll.

Edukasi Menjadi Garda Terdepan

Bagi Pemerintah Kota Tomohon, pemberantasan rokok ilegal harus dimulai dengan membangun kesadaran masyarakat. Caroll meminta seluruh perangkat daerah, terutama camat dan lurah, agar lebih aktif menyosialisasikan ketentuan cukai hasil tembakau di wilayah masing-masing.

Edukasi tersebut diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pedagang, pemilik kios, warung, toko, distributor, serta pelaku usaha yang memperjualbelikan produk hasil tembakau.

Masyarakat perlu memahami cara mengenali rokok ilegal, mengetahui konsekuensi hukumnya, serta menyadari bahwa membeli maupun memperdagangkan produk ilegal berarti turut mendukung praktik perdagangan yang bertentangan dengan hukum.

Di sisi lain, wali kota menegaskan bahwa operasi pemberantasan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus diwujudkan melalui langkah konkret, perencanaan matang, serta koordinasi yang efektif.

Pemerintah Kota Tomohon, lanjutnya, siap memberikan dukungan melalui perangkat daerah terkait dengan tetap menghormati tugas dan kewenangan masing-masing instansi, terutama Bea dan Cukai sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang cukai.

Camat dan Lurah Diminta Aktif Mengawasi Wilayah

Penguatan pengawasan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi salah satu perhatian penting dalam arahan wali kota.

Camat dan lurah diharapkan menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam mendeteksi indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran di toko, kios, warung, maupun tempat perdagangan lainnya, informasi harus segera dikoordinasikan dan dilaporkan kepada instansi berwenang.

Caroll mengingatkan agar tidak ada sikap pasif maupun pembiaran terhadap praktik perdagangan ilegal. Kepedulian, keberanian, dan tanggung jawab bersama diperlukan agar persoalan dapat ditangani sejak dini.

Selain pengawasan wilayah, sinergi lintas sektor juga menjadi faktor penentu keberhasilan pemberantasan. Kerja sama antara Pemerintah Kota Tomohon, Bea dan Cukai, TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, serta seluruh unsur terkait harus terus diperkuat.

Koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut melalui pertukaran informasi, pengawasan lapangan, hingga tindak lanjut terhadap setiap temuan sesuai kewenangan masing-masing.

Kepatuhan Bersama, Penerimaan Negara Terlindungi

Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, para pelaku usaha serta masyarakat juga memiliki peran penting dalam memutus mata rantai peredaran rokok ilegal.

Caroll mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Tomohon untuk menjalankan aktivitas perdagangan secara bertanggung jawab dan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan harga yang lebih murah, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjual ataupun membeli produk hasil tembakau ilegal.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak membeli maupun memperdagangkan rokok ilegal serta berani menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya indikasi peredaran.

Wali Kota menegaskan, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak semata-mata diukur dari jumlah operasi yang dilaksanakan atau banyaknya barang yang berhasil diamankan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah semakin berkurangnya peredaran rokok ilegal, meningkatnya kepatuhan masyarakat, tumbuhnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta terlindunginya penerimaan negara secara optimal.

“Kita ingin Kota Tomohon menjadi daerah yang tertib, taat hukum, dan memiliki kesadaran bersama dalam mendukung kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tomohon berharap terbangun komitmen kolektif untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai hasil tembakau. Tidak boleh ada pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal, namun setiap tindakan tetap harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hadirkan Narasumber Lintas Instansi

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, yakni Kepala Bidang Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, Drs. John Siby, A.P.; Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas II Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Charis Infantri; serta Kepala BPJS Cabang Tondano, Daryono, S.K.M.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Pelaksana Tugas Kepala BPKBD Kota Tomohon Danie Liuw, S.Komp., M.M., serta para peserta sosialisasi dari pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah dalam kegiatan ini menjadi gambaran pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sebab, menjaga penerimaan negara dan memberantas peredaran rokok ilegal bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan gerakan bersama demi terciptanya tata niaga yang sehat, tertib, dan berlandaskan hukum. (*)