Dalam Rapat Paripurna Pemprov Sulut Ajukan RAPBD 2027, Target Pendapatan Daerah Rp3,242 Triliun

MANADO, Mediakontras.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut di Manado, Senin (21/9/2026).

Rancangan APBD 2027 tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp3,242 triliun.

Pengajuan Ranperda APBD 2027 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 yang telah disepakati pada pertengahan Agustus 2026.

Dalam penyusunan RAPBD tersebut, Gubernur Yulius mengatakan pemerintah daerah mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, adaptif, dan antisipatif terhadap dinamika ekonomi.

“Penyusunan anggaran ini menerjemahkan delapan prioritas pembangunan daerah ke dalam skema kerja yang terukur dan realistis untuk dijalankan oleh seluruh perangkat daerah,” ujar Yulius dalam rapat paripurna.

Adapun struktur pokok RAPBD Sulut 2027 yang disampaikan yakni pendapatan daerah sebesar Rp3,242 triliun, belanja daerah Rp3,043 triliun, penerimaan pembiayaan Rp41,237 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp240,623 miliar.

Gubernur menjelaskan, angka tersebut masih berupa rancangan dan dapat mengalami penyesuaian setelah alokasi definitif Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), ditetapkan.

Pemprov Sulut juga merencanakan sejumlah langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal, di antaranya percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, serta pengembangan skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pemanfaatan dana CSR.

Pembayaran cicilan utang kepada PT SMI turut dicantumkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap disiplin fiskal.

Di tengah pembahasan APBD 2027, Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah provinsi. Fraksi Demokrat meminta agar seluruh penganggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

YSK menambahkan, APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan kemampuan riil pendapatan daerah dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan RKPD, KUA dan PPAS.

“APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berbasis kemampuan riil pendapatan daerah selaras dengan dokumen perencanaan RKPD, KUA dan PPAS. Skema postur APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027,” jelasnya.

Secara rinci, pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp3.242.800.386.069.

“Kedua, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.043.414.584.637. Ketiga, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp41.237.530.000,” tambahnya.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp240.623.331.432.

Meski demikian, YSK mengingatkan bahwa postur APBD tersebut masih dapat mengalami penyesuaian, khususnya pada komponen dana transfer ke daerah.

“Namun demikian, ini menjadi catatan bersama bahwa postur masih dapat mengalami penyesuaian pada komponen dana transfer ke daerah, mengingat alokasi definitif dari pemerintah pusat, seperti DAU, BBH dan DAK, belum ditetapkan secara final,” pungkasnya. 

Pemandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan Angelia Regina Wenas, terhadap penyampaian RAPBD Sulut Tahun Anggaran 2027.

Fraksi Demokrat mengapresiasi Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay atas tekad dan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara.

Namun, Fraksi Demokrat menekankan agar program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2027 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran program dan kegiatan semuanya untuk rakyat Sulut,” menjadi salah satu penekanan Fraksi Demokrat dalam pemandangan umumnya.

Fraksi Demokrat juga meminta Sekretariat Daerah Provinsi Sulut mengawal pelaksanaan seluruh program kerja serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur agar dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, kegiatan yang bersifat seremonial diminta untuk ditinjau kembali. Menurut Fraksi Demokrat, langkah tersebut penting agar anggaran daerah dapat lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan pada sektor pendidikan. Fraksi Demokrat mengimbau pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, agar meningkatkan perhatian terhadap pembinaan karakter siswa.

“Di sektor pendidikan, Fraksi Demokrat mengimbau pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, agar memberikan perhatian lebih pada pembinaan karakter siswa,” ungkap Angelia.

Menurut Fraksi Demokrat, peningkatan kualitas generasi muda tidak hanya menyangkut kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Sulawesi Utara.

Fraksi Demokrat turut menyoroti bantuan Pemprov Sulut kepada pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran dan akses terhadap bantuan tersebut diharapkan dapat dipermudah sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan lebih cepat.

Banyaknya aturan dan persyaratan, menurut Fraksi Demokrat, jangan sampai menjadi penghambat masyarakat dalam memperoleh bantuan yang merupakan bagian dari program pemerintah.

Sementara itu, dalam rapat yang sama, Gubernur Yulius menyampaikan sejumlah capaian daerah, termasuk penghargaan Predikat Terbaik 1 Regional Sulawesi pada kategori Akses Layanan Pendidikan serta dana insentif fiskal sebesar Rp2 miliar dari pemerintah pusat.

“Alokasi insentif ini akan kita manfaatkan secara akuntabel dan tepat sasaran sesuai panduan teknis kementerian terkait,” kata Yulius.

Rapat Paripurna DPRD Sulut juga mengesahkan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat program yang berdampak langsung kepada masyarakat, menangani kondisi mendesak, serta mendukung aksi solidaritas kemanusiaan.

Pembahasan RAPBD Sulut 2027 selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. (Advertorial)