LSM Rako Desak Polda Sulut Usut Tuntas: Siapa Bertanggung Jawab?

TOMOHON, mediakontras.com  —  Aktivitas pembukaan lahan prinbadi di Kelurahan Kinilow, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, kini  terus menyisakan pertanyaan serius tentang perlindungan kawasan konservasi.

Dugaan jalur perombakan lahan dengan menggunakan alat berat  di lokasi lahan pribadi hingga menyerempet dan membabat batas kawasan Cagar Alam Lokon-Empung  yang diduga sejauh sekira 100 meter bukan sekadar persoalan kekeliruan teknis di lapangan.

Insiden ini  justru membuka persoalan lebih besar: sejauh mana kepatuhan terhadap batas kawasan hutan konservasi, siapa yang harus bertanggung jawab, dan apakah penghentian pekerjaan dianggap cukup untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran lingkungan?

Desakan agar aparat penegak hukum (APH) turun tangan pun menguat.

Hal inilah yang menjadi dasar dan dorongan kuat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (LSM Rako) untuk melontarkan kritikan keras terhadap aksi yang hanya dianggap sepele tersebut.

Apalagi saat kejadian berlangsung  ada petugas dari instansi teknis dalam hal ini Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)  dan juga anggota  DPRD Karlhein Senduk dari PDIP yang turun langsung begitu mendapat laporan masyarakat.

Seperti yang dilontarkan Ketua LSM RAKO Harianto Nanga  dengan suara lantang meminta aparat penyidik Polda Sulawesi Utara (Sulut), khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), untuk  turun lapangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas pembukaan lahan tersebut.

Menurutnya, apabila benar terjadi kerusakan pada kawasan konservasi akibat aktivitas pekerjaan, persoalan itu harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“APH, khususnya Dittipidter Polda Sulut wajib turun memeriksanya, karena hal ini sudah masuk kategori pelanggaran berat atas lingkungan dan kawasan cagar alam,” tegas Harianto, Senin (12/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan cagar alam Empung  tidak semestinya hanya berhenti pada kesepakatan bersama antara pemilik lahan, BKSDA, serta pemerintah kecamatan .

“ Harus ada aspek pertanggungjawaban hukum yang perlu diuji melalui pemeriksaan lapangan, penelusuran batas kawasan, serta identifikasi pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya dengan nada tinggi.

DARI KEKELIRUAN TEKNIS MENUJU PERTANYAAN HUKUM

Informasi yang berkembang menyebutkan, pembukaan lahan dilakukan di atas tanah milik pribadi sebuah keluarga yang berencana mengelola lahannya secara mandiri.

Namun, ketika pengerjaan menggunakan alat berat jenis ekskavator, diduga terjadi kekeliruan teknis oleh operator. Jalur rintisan yang dibuat disebut sempat mengarah hingga melewati batas kawasan konservasi.

Camat Tomohon Utara, Ricky Supit, menjelaskan bahwa pihak keluarga pemilik lahan telah mengakui adanya kekeliruan tersebut di hadapan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Padahal, menurut keterangan yang disampaikan, tanda tapal batas sebelumnya telah dipasang sebagai penunjuk area yang diperbolehkan untuk dikerjakan.

Di sinilah persoalan menjadi penting.

Jika tanda batas sudah tersedia, bagaimana pekerjaan alat berat bisa mengarah ke kawasan konservasi? Apakah operator tidak memahami batas yang telah ditentukan? Apakah ada instruksi kerja yang tidak sesuai? Atau terdapat kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan?, kata Harianto dengan penuh keheranan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan pemeriksaan dan bukti lapangan, bukan sekadar penjelasan sepihak.

Bagi Harianto, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada operator ekskavator.

Penanggung jawab pekerjaan, pihak yang memberikan instruksi, serta pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan perlu diperiksa sesuai keterlibatan masing-masing.

“Jangan sampai persoalan ini hanya dibebankan kepada operator ekskavator. Penanggung jawab pekerjaan juga harus dimintakan pertanggungjawaban,” ujarnya.

UU LINGKUNGAN HIDUP: BUKAN SEKADAR PERINGATAN

Harianto mengingatkan bahwa perlindungan lingkungan hidup memiliki landasan hukum yang tegas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pasal 98 mengatur pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ancaman pidananya dapat mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Sementara Pasal 99 mengatur perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan kondisi serupa, dengan ancaman pidana yang dapat mencapai tiga tahun penjara dan denda hingga Rp3 miliar.

Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak otomatis hanya karena terjadi pembukaan lahan. Harus dibuktikan unsur tindak pidana, bentuk kerusakan, hubungan sebab akibat, serta pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, memberikan landasan perlindungan terhadap kawasan konservasi.

Ketentuan mengenai larangan kegiatan yang merusak keutuhan kawasan konservasi menjadi aspek penting yang harus diperiksa dalam kasus Kinilow.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat menjadi bagian dari kajian hukum apabila ditemukan unsur perbuatan yang memenuhi cakupan tindak pidana dalam undang-undang tersebut.

Dengan demikian, penyidik perlu memastikan terlebih dahulu status dan batas resmi lokasi, bentuk kegiatan, kondisi kerusakan, serta ketentuan hukum yang tepat untuk diterapkan, ungkapnya.

DESAKAN RAKO: JANGAN ADA PIHAK YANG KEBAL HUKUM

Bagi LSM Rako, persoalan ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Harianto meminta Kapolda Sulawesi Utara memastikan adanya pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang paling mudah disalahkan.

“Karena di mata hukum, semua sama. Tidak ada yang mendapat perlakuan khusus,” tegasnya.

Desakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan kawasan konservasi tidak boleh hanya menjadi slogan dalam dokumen kebijakan pemerintah.

Pengawasan harus berjalan, batas kawasan harus dihormati, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta.

Jika terbukti terdapat tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya unsur pidana, kesimpulan tersebut juga harus disampaikan secara terbuka berdasarkan hasil penyelidikan.

Selain itu LSM RAKO juga ikut menyorot oknum yang  sangat bertanggung jawab dalam persoalan ini.

Dimana hal yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan adanya pembagian tanggung jawab antara pemilik lahan, pelaksana pekerjaan, operator alat berat, dan pihak yang memberikan instruksi.

Kepemilikan tanah pribadi tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas di luar batas legal penguasaan lahan.

Apalagi jika lokasi pekerjaan berbatasan dengan kawasan konservasi yang memiliki rezim perlindungan khusus.

Dalam konteks ini, Harianto Nanga memaparkan kalau proses penyelidikan tidak cukup hanya memastikan siapa yang mengoperasikan ekskavator. Penyidik juga perlu menelusuri:

1. Siapa yang memerintahkan pembukaan lahan?
2. Siapa yang menentukan jalur pekerjaan alat berat?
3. Apakah peta dan tanda batas kawasan sudah diberikan kepada pelaksana?
4. Apakah terdapat pengawasan selama pekerjaan berlangsung?
5. Seberapa jauh aktivitas tersebut telah mengubah kondisi fisik kawasan?
6. Apakah terdapat kerusakan vegetasi, tanah, atau ekosistem konservasi?

“Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah kejadian ini benar-benar merupakan kekeliruan teknis, kelalaian, atau terdapat unsur kesengajaan maupun pelanggaran lain,” ujarnya.

Harianto  ikut pula  mengkritisi bahwa penghentian pekerjaan tidak boleh dipahami sebagai penyelesaian otomatis atas persoalan hukum.

“Penghentian pekerjaan yang keliru tidak serta-merta menghilangkan perbuatan yang sudah dilakukan. Bila ada aturan yang dilanggar, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar Harianto yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garuda Astacita Nusantara (GAN) Sulawesi Utara ini

Ia juga mempertanyakan apakah janji pemulihan terhadap objek yang mengalami kerusakan dapat dianggap cukup untuk menggantikan konsekuensi hukum ?

GUNUNG EMPUNG: HUTAN YANG MENJADI PENYANGGA KEHIDUPAN

Persoalan Kinilow memiliki dimensi ekologis yang jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas pembukaan lahan.

Kawasan yang diduga terdampak diperkirakan berada di sekitar kawasan konservasi Gunung Empung, bagian dari Cagar Alam Lokon-Empung.

Kawasan ini memiliki fungsi ekologis penting bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Hutan pegunungan berperan menjaga tata air, melindungi tanah dari erosi, mempertahankan kelembapan lingkungan, serta mendukung keberlangsungan ekosistem.

Kerusakan vegetasi di kawasan hulu berpotensi mengganggu fungsi hidrologis yang menopang ketersediaan air bagi wilayah di bawahnya.

Masyarakat Kinilow, Tinoor hingga Kakaskasen memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan fungsi lingkungan tersebut.

Hendro Frederik Lapong, warga setempat, mengingatkan bahwa keuntungan ekonomi maupun wisata dalam jangka pendek tidak sebanding dengan risiko kerusakan ekologis jangka panjang.

“Keuntungan wisata sesaat tak sebanding dengan bencana ekologis dan krisis air jangka panjang. Jangan sampai demi mengejar keuntungan ekonomi, kita justru mengorbankan sumber kehidupan masyarakat,” tegasnya, sebagaimana dikutip dari mediasulut.co.id.

Ia menjelaskan bahwa hutan pegunungan Gunung Empung berfungsi sebagai menara air alami yang membantu menjaga cadangan air tanah.

Karena itu, keutuhan hutan di kawasan hulu memiliki arti strategis bagi keberlangsungan mata air, pertanian, dan kebutuhan air masyarakat.

Jika kawasan konservasi mengalami kerusakan, dampaknya tidak selalu langsung terlihat. Konsekuensi ekologis dapat berkembang dalam jangka panjang dan memengaruhi kehidupan masyarakat yang bahkan tidak terlibat dalam aktivitas pembukaan lahan.(*)