Gibran Dikabarkan Mundur Dari Kursi Wapres, 120 Anggota DPR RI Dorong Pemakzulan

JAKARTA, mediakontras.com – Panggung politik nasional kembali diguncang kabar mengejutkan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen yang kini mulai mengarah pada proses pemakzulan.

Kabar pengunduran diri tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), setelah Gibran disebut menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Informasi itu dibenarkan oleh orang dekat Gibran, Budi Arie Setiadi. Ia menyebut surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung kepada Presiden.

“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” ungkap Budi Arie, seperti yang dikutip dari terkinidotid.

Kabar ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Sebab, keputusan Gibran tersebut muncul bersamaan dengan langkah sejumlah anggota DPR RI yang secara resmi mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu masuk proses pemakzulan Wakil Presiden.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.

Jumlah ini menunjukkan bahwa persoalan yang melibatkan Gibran telah berkembang menjadi isu politik lintas fraksi di parlemen.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR RI, yakni Saan Mustopa dari Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

Dari total 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP, Fraksi PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota. Disusul NasDem sebanyak 19 anggota, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, serta PAN satu anggota.

Peta dukungan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap posisi Gibran tidak lagi datang dari satu kelompok politik semata. Delapan fraksi telah mengambil langkah bersama untuk membawa persoalan ini ke mekanisme konstitusional DPR.

BABAK BARU POLITIK NASIONAL

Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat seorang pejabat negara langsung kehilangan jabatannya. Terdapat mekanisme ketatanegaraan yang harus dilalui sesuai peraturan perundang-undangan.

Usulan HMP selanjutnya akan diproses melalui mekanisme DPR. Jika memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan, proses dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi hingga tahapan berikutnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Di tengah perkembangan tersebut, kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian besar publik.

Namun, status dan proses formal pengunduran dirinya tetap perlu menunggu penjelasan resmi dari Presiden maupun lembaga negara terkait.

Jika benar pengunduran diri itu diproses secara resmi, Indonesia akan menghadapi babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto, sikap DPR RI, serta kelanjutan proses ketatanegaraan yang akan menentukan arah situasi politik nasional.(*)