Sejumlah Pejabat dan Staf Bolmut Kembali Dipanggil KPK

ilustras

Bolmut,mediakontras.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Kamis 12/11/2026

Pemanggilan sejumlah Kepala Dinas, staf dan asisten di Bolmut terkait periksaan sebagai saksi  dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif berinisial SJL.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama S, SNB, dan FTU,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan mereka adalah Kepala Dinas Pertanian berinisial S, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu SNB, serta FTU selaku mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah .


Selain itu, Budi mengatakan KPK memanggil seorang aparatur sipil negara berinisial MP untuk diperiksa sebagai saksi.

MP diketahui merupakan ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada 2025.

Sebelumnya, KPK pada Senin (9/11) memanggil YK selaku aparatur sipil negara (ASN), serta FAT, PP, dan RB selaku pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, hanya RB yang diketahui memenuhi panggilan KPK.

KPK pada Selasa (10/11) memanggil SM selaku Kepala Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Utara, serta tiga pihak swasta berinisial AM, FOM, dan AFH untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, keempatnya tidak diketahui memenuhi panggilan KPK atau tidak.

Kasus tersebut bermula saat KPK pada 21 September 2026 menangkap SJL dan 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan SJL sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KPK juga menyita uang tunai berjumlah Rp200 juta terkait kasus tersebut.

Menurut KPK, SJL diduga melakukan dugaan korupsi sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023-2024, dan saat menjadi Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025-2030.

Dalam kurun waktu tersebut, KPK menduga SL memeras pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, dan meraih Rp130 juta.

KPK juga menduga SJL memperoleh gratifikasi sebanyak Rp11,14 miliar selama 2023–2026