Pemkot Matangkan Regulasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Caroll Senduk: Harus jadi Mitra Strategis Pemerintah dan Memberi Manfaat Nyata bagi Masyarakat

TOMOHON,mediakontras.com – Pemerintah Kota Tomohon terus memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan melalui penyusunan regulasi yang berpihak pada penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), yang digelar di Hotel Wise Tomohon, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri sekaligus dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H., bersama Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. FGD tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, menghimpun berbagai masukan, serta menyempurnakan substansi rancangan regulasi sebelum ditetapkan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Dalam arahannya, Wali Kota Caroll Senduk menegaskan bahwa pemerintahan yang baik tidak semata-mata diukur dari kemampuan pemerintah menjalankan kewenangan, menyusun program, dan mengelola anggaran. Lebih dari itu, keberhasilan pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuannya membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat serta membuka ruang keterlibatan aktif dalam setiap proses pembangunan.

Menurutnya, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki posisi strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, keberadaan LKK tidak boleh sekadar menjadi struktur organisasi atau memenuhi kebutuhan administrasi. Setiap lembaga harus mampu menjalankan fungsi dan karakteristiknya secara optimal, serta membangun sinergi agar kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Yang kita butuhkan adalah pengaturan yang lebih jelas, terarah, dan komprehensif, mulai dari pembentukan, tugas, fungsi, kepengurusan, hubungan kerja, pembinaan, pengawasan, hingga mekanisme pertanggungjawaban lembaga kemasyarakatan kelurahan,” menjadi salah satu penekanan Wali Kota dalam forum tersebut.

Regulasi Harus Kuat Secara Hukum dan Realistis dalam Pelaksanaan

Caroll Senduk menekankan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan sekaligus membangun fondasi partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas.

Ia mengingatkan, regulasi yang dihasilkan nantinya tidak cukup hanya memiliki rumusan hukum yang baik, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, mudah dilaksanakan, serta memberikan kepastian bagi pemerintah maupun masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, Wali Kota menggarisbawahi empat aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, kepastian hukum dan kejelasan tata kelola. Rancangan peraturan harus memberikan pedoman yang tegas mengenai kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, mekanisme pembentukan, serta hubungan kerja setiap lembaga kemasyarakatan kelurahan. Seluruh ketentuan juga harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Kedua, penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan. Pembentukan lembaga dan penetapan pengurus harus diikuti dengan pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas sehingga setiap pengurus mampu memahami dan menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Ketiga, sinergi dan koordinasi. LKK diharapkan menjadi mitra pemerintah yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu, hubungan kerja antara pengurus LKK, lurah, camat, dan perangkat daerah terkait harus diatur secara jelas.

Keempat, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Pelaksanaan tugas LKK perlu dipantau secara berkala agar kinerja kelembagaan terus meningkat, kekurangan dapat diperbaiki, dan manfaat keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat.

Wali Kota juga mengharapkan kontribusi dari unsur Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara untuk memperkuat kualitas rancangan regulasi, khususnya dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketepatan rumusan norma, dan kepastian pelaksanaan.

Libatkan Unsur Hukum dan Pemerintahan

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan dan hukum. Selain Wali Kota Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Sendy Rumajar, turut tampil Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kevin Karwur, S.H., serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon Martin Harefa, S.H.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang komprehensif, baik dari aspek hukum, tata kelola pemerintahan, maupun praktik penyelenggaraan kelembagaan di tingkat kelurahan.

Caroll Senduk secara khusus meminta tim penyusun bersama perangkat daerah dan seluruh pihak terkait untuk menindaklanjuti setiap masukan FGD secara cermat. Setiap pasal harus ditelaah secara mendalam, kewenangan ditempatkan secara tepat, dan mekanisme pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi nyata di tingkat kelurahan.

Ia tidak menginginkan regulasi yang hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi sulit diterapkan. Sebaliknya, Pemerintah Kota Tomohon berkomitmen menghadirkan peraturan yang jelas, realistis, terukur, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

Membangun Pemerintahan yang Dekat dengan Masyarakat

Wali Kota berharap, setelah melalui penyempurnaan dan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku, regulasi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh camat dan lurah sebagai garda terdepan pemerintahan di wilayah masing-masing.

Pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip pelayanan, partisipasi, gotong royong, serta kepentingan masyarakat.

Menurut Caroll, keberhasilan pembangunan Kota Tomohon bukan hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga oleh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang kuat, profesional, dan berdaya guna, pembangunan diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan warga dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, M.A.P., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon Nyoman Nirmala, S.H., M.H., serta para peserta yang merupakan utusan kelurahan dan tokoh masyarakat.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Tomohon menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas harus bertumpu pada pemerintahan yang tertata, regulasi yang memberikan kepastian, serta masyarakat yang aktif mengambil bagian. Sebab, ketika lembaga kemasyarakatan tumbuh kuat dan berfungsi optimal, kelurahan bukan sekadar menjadi wilayah administratif, melainkan ruang tumbuhnya demokrasi, kebersamaan, dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.(*)