Diduga Sentuh Kawasan Cagar Alam, Pembukaan Lahan di Kinilow Disorot: Ada Apa di Balik Kekeliruan Operator Ekskavator?

TOMOHON, mediakontras.com – Aktivitas pembukaan lahan di Kelurahan Kinilow, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, kini menjadi sorotan setelah diduga sempat menyentuh batas kawasan Cagar Alam.

Insiden yang disebut sebagai kekeliruan teknis operator alat berat jenis ekskavator itu memunculkan pertanyaan mengenai ketelitian penentuan batas lahan, pengawasan pekerjaan, serta perlindungan kawasan konservasi.

Pemerintah Kota Tomohon bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara turun langsung melakukan peninjauan lapangan pada Rabu (11/11/2026).

Peninjauan tersebut turut melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta Anggota DPRD Kota Tomohon, Karelheinz Senduk.

Berdasarkan keterangan Camat Tomohon Utara, Ricky Supit, pembukaan lahan dilakukan di atas tanah milik pribadi sebuah keluarga yang rencananya akan dikelola secara mandiri.

Namun, dalam proses pengerjaan menggunakan ekskavator, terjadi kesalahan teknis sehingga jalur rintisan disebut sempat mengarah dan menyentuh batas kawasan Cagar Alam.

“Memang pihak pekerja yang memegang ekskavator salah membuka jalur. Kekeliruan itu pun sudah diakui oleh pihak keluarga di depan petugas BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Sulawesi Utara,” ujar Camat Ricky Supit.

Pengakuan Pemilik Lahan dan Persoalan Batas Kawasan

Dalam peninjauan tersebut, pihak keluarga pemilik lahan disebut telah mengakui adanya kekeliruan di hadapan petugas BKSDA Sulawesi Utara.

Keluarga juga menyampaikan bahwa tanda batas sebelumnya telah dipasang sebagai petunjuk area yang diperbolehkan untuk dikerjakan.

Menurut penjelasan Ricky Supit, pihak keluarga sebenarnya sudah memasang tanda batas wilayah yang jelas agar pengerjaan tidak melanggar area konservasi.

“Padahal keluarga sudah memasang batas-batas dan tanda yang menunjukkan pengerjaan hanya boleh sampai di situ. Sebab, jika melewati batas tersebut sudah masuk kawasan cagar alam. Namun, operatornya yang salah masuk,” kata Supit yang terkesan membela pihak keluarga.

meski begitu, muncul pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: sejauh mana keakuratan tanda batas tersebut di lapangan? Apakah operator ekskavator telah memperoleh petunjuk teknis yang jelas sebelum melakukan pembukaan lahan? Dan bagaimana memastikan bahwa pekerjaan benar-benar tidak memasuki kawasan konservasi?

Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi teka teki. Sebab adalah tidak mungkin seorang operator alat yang tidak melihat tapal batas yang sudah ditandai.

” Kesalahan ini yang harus dituntaskan. Karena jelas sudah merusak kawasan cagar alam,” ujar beberapa warga secara spontan.

Aktivitas Dihentikan, BKSDA Diminta Pastikan Status Lokasi

Dalam pertemuan bersama para pihak, disepakati bahwa aktivitas pembukaan lahan pada jalur yang diduga menyentuh kawasan konservasi harus segera dihentikan.

Selanjutnya, dilakukan pembenahan dan penyesuaian agar seluruh aktivitas pengelolaan lahan berada di luar kawasan Cagar Alam serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan BKSDA Sulawesi Utara menjadi krusial untuk memastikan secara teknis letak batas kawasan, mengidentifikasi apakah terdapat bagian pekerjaan yang benar-benar memasuki kawasan konservasi, serta menentukan langkah penanganan apabila ditemukan pelanggaran.

Sebab, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui pengakuan kekeliruan. Kepastian mengenai status lokasi dan hasil pemeriksaan lapangan menjadi hal mendasar untuk memastikan tidak ada kerusakan kawasan konservasi yang luput dari penanganan.

Jangan Sampai Kawasan Konservasi Menjadi Korban Kelalaian

Pemerintah Kota Tomohon melalui jajaran kecamatan dan kelurahan mendorong penyelesaian secara koordinatif dengan melibatkan instansi teknis yang berwenang.

Peristiwa di Kinilow sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas pembukaan lahan harus didahului pemeriksaan kejelasan status kepemilikan dan batas kawasan, terlebih jika lokasi berdekatan dengan wilayah konservasi.

“Masyarakat berhak mengelola tanah miliknya sesuai ketentuan. Namun, hak tersebut tidak boleh mengabaikan perlindungan kawasan Cagar Alam yang menjadi tanggung jawab bersama, Kritik Direktur Fortran Sulut Stevy Tanor SE,Ak.

Dikatakannya pula, saat ini perhatian publik tertuju pada hasil pemeriksaan BKSDA Sulawesi Utara. Apakah benar hanya terjadi kekeliruan teknis operator, atau terdapat persoalan lain dalam proses penentuan dan pengawasan batas lahan?

“Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu disampaikan secara transparan agar penanganan kasus ini tidak sekadar menjadi penyelesaian administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan menjamin kelestarian kawasan konservasi di Kota Tomohon,” pungkas Tanor.(*)