GIBRAN MUNDUR KARENA POLEMIK IJAZAH, SEKARANG SIAPA BERANI MENGUJI IJAZAH PRESIDEN PRABOWO?

Dari polemik ijazah Jokowi hingga gugatan terhadap dokumen pendidikan Gibran. Apakah ini murni perjuangan mencari kebenaran hukum, atau ada pertarungan politik yang lebih besar di belakangnya?

Oleh: Vebry Tri Haryadi

Praktisi Hukum, Advokat, Mantan Jurnalis

Polemik pendidikan Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak yang serius. Setelah berulang kali dipersoalkan melalui ruang publik dan jalur hukum, persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden akhirnya menjadi objek putusan Mahkamah Agung. Di tengah perkembangan tersebut, pada 12 November 2026 Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya. Peristiwa ini tentu meninggalkan pertanyaan besar tentang hubungan antara kepastian hukum, legitimasi politik, dan tanggung jawab pejabat publik.

Tetapi, sebelum berbicara tentang siapa yang berada di belakang polemik ini, mari kita telusuri faktanya.

Polemik ijazah Gibran tidak hanya datang dari satu orang atau satu kelompok. Salah satu jalur hukum yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. Ia menggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Setelah gugatan awalnya tidak diterima PTUN Jakarta dan putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding, Subhan mengajukan kasasi. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan tersebut batal.

Di jalur konstitusional, persoalan syarat pendidikan Gibran juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Permohonan tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pertimbangan mengenai bukti pendidikan dalam putusan itu harus dibaca secara utuh, bukan disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa MK telah memutus adanya tindak pidana pemalsuan ijazah.

Lalu, bagaimana dengan Jokowi?

Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum persoalan Gibran mencuat. Pada 2022, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Gugatan itu mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Namun, gugatan tersebut kemudian dicabut.

Polemik kembali menguat pada 2025. Nama Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa menjadi sorotan setelah mereka menyampaikan keraguan dan analisis mengenai keaslian dokumen pendidikan Jokowi. Sejumlah pihak kemudian melaporkan mereka ke kepolisian. Jokowi sendiri melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berlangsung dalam perdebatan media sosial, tetapi juga berkembang menjadi proses hukum yang melibatkan beberapa pihak.

Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada telah memberikan keterangan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985. Bareskrim Polri pada Mei 2025 juga menyampaikan hasil pemeriksaan yang menyatakan ijazah Jokowi asli setelah melakukan verifikasi terhadap arsip dan dokumen pembanding. Keterangan resmi tersebut merupakan bagian penting dari keseluruhan fakta yang tidak boleh diabaikan dalam membahas polemik ini.

Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih besar: apakah rangkaian polemik ijazah Jokowi dan Gibran semata-mata merupakan upaya masyarakat mencari kebenaran, atau ada kepentingan politik yang ikut bermain?

Pertanyaan itu sah diajukan dalam demokrasi. Jokowi bukan hanya mantan Presiden dua periode. Ia juga merupakan ayah dari Gibran, yang kemudian menduduki jabatan Wakil Presiden. Karena itu, setiap persoalan hukum yang menyangkut keduanya tentu memiliki dampak politik yang luas. Namun, hubungan keluarga dan dampak politik tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya skenario terorganisasi yang bertujuan menjatuhkan Jokowi, Gibran, atau keluarga mereka.

Tidak boleh pula kita menutup mata terhadap kemungkinan bahwa isu hukum dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pertarungan politik. Dalam sejarah politik, persoalan hukum dan kepentingan kekuasaan sering kali berjalan beriringan. Akan tetapi, menyebut adanya aktor politik tertentu sebagai dalang tanpa bukti yang dapat diuji justru akan merusak argumentasi hukum yang hendak dibangun.

Yang harus dibongkar adalah fakta: siapa penggugatnya, apa dasar gugatannya, siapa yang memberikan dokumen, bagaimana proses administrasinya, apa pertimbangan hakim, dan apa konsekuensi hukum dari setiap putusan. Dari sana publik dapat menilai apakah proses tersebut merupakan kontrol hukum yang sah, atau justru ada indikasi penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian.

Dalam profil calon presiden yang dipublikasikan KPU, riwayat pendidikan Prabowo Subianto juga mencatat sejumlah sekolah di luar negeri, termasuk The American School in London, Inggris, pada 1966–1968. Fakta ini tidak membuktikan adanya persoalan pada ijazah Prabowo. Tetapi, apabila persyaratan pendidikan merupakan ketentuan hukum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, publik berhak mengetahui apakah standar verifikasi dokumen pendidikan diterapkan secara konsisten kepada seluruh kandidat.

Mengapa persoalan pendidikan Gibran dapat diuji sedemikian jauh melalui jalur hukum, sementara dokumen pendidikan Presiden Prabowo tidak menjadi perdebatan dengan intensitas yang sama? Apakah dokumen dan proses verifikasinya telah memenuhi ketentuan? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan tuntutan transparansi yang seharusnya berlaku bagi setiap pejabat negara.

Negara hukum tidak boleh menerapkan standar berbeda berdasarkan siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang sedang dipersoalkan. Jika Gibran harus menjelaskan dokumen pendidikannya, setiap pejabat publik juga harus bersedia memberikan penjelasan yang sah ketika terdapat persoalan hukum yang memiliki dasar dan bukti.

Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan teori konspirasi tanpa bukti. Publik membutuhkan keterbukaan, kepastian hukum, dan keberanian menguji setiap persoalan berdasarkan fakta. Jangan sampai hukum hanya menjadi panggung pertarungan politik, sementara kebenaran justru tertinggal di belakang.

Sebab, pertanyaan paling penting bagi republik ini bukan siapa yang berhasil menjatuhkan siapa, melainkan apakah hukum masih berdiri tegak ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Jika hukum berani menguji dokumen pendidikan seorang Wakil Presiden, apakah prinsip yang sama juga berlaku bagi Presiden?