Manado. Mediakontras. com – Rapat paripurna Pergantian Antarwaktu (PAW) tiga anggota DPRD Sulut periode 2024-2029 dilaksanakan Selasa (07/01/2025).

Salah satu diantaranya yang dilantik Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen ialah Melisa Gerungan yang menggantikan Robby Dondokembey dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Melisa Gerungan yang diwawancarai awak media mengemukakan, dirinya merasa bersyukur kembali dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Saya merasa senang dan bangga bisa ketemu lagi dengan semua yang ada di Kantor DPRD Provinsi Sulut. Termasuk juga teman-teman media yang selalu memberitakan setiap agenda yang ada di DPRD Sulut. Termasuk berita-berita kami dalam mengawal aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ditanyakan apa yang akan dilaksanakan mengawali kegiatan di DPRD Sulut, dengan tersenyum Melisa menyatakan, dirinya akan turrun di masyarakat untuk menyerap semua aspirasi dan akan diperjuangkan sesuai dengan skala prioritas yang ada, demi kesejahteraan masyarakat. (*)

Manado. Mediakontras. com – Anggota DPRD Sulut dari Partai Demokrat, Ronald Sampel akhirnya masih dipercayakan untuk melaksanakan tugas di DPRD Sulut.

Saat Rapat Paripurna dilaksanakan Plt Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Selasa (07/01/2025).

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor:151/SK/DPP.PD/XII/2024 mencabut dan membatalkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 141/SK/DPP.PD/XI/2024 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulut atas nama Ronald Sampel kepada Sherly Tjanggulung.

Dengan demikian Ronald Sampel akan melanjutkan tugas yang dipercayakan masyarakat di Dapil Nusa Utara, sebagai wakil rakyat.

Ronald Sampel saat diwawancarai di ruang kerjanya mengenai pembatalan tersebut mengemukakan, semua yang terjadi atas izin Tuhan dan dirinya sangat bersyukur. “Tuhan Yesus Baik,” ungkapnya. (*)

MELONGUANE, mediakontras.com — Kehadiran listrik di tanah Porodisa di tahun 90an hingga awal milenium, menjadi salah satu tolak ukur perkembangan di Talaud.

Dimana, dengan hadirnya listrik menjadikan peradaban negeri ujung utara Indonesia semakin berkembang.

Mulai dengan adanya Tv hingga perangkat elektronik rumahan yang senantiasa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Hal itupun membuat ketergantungan masyarakat terhadap listrik semakin kuat, terlebih saat ini kebutuhan akan teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan listrik menjadi satu hal yang wajib.

Namun apa daya, setelah 22 tahun Kabupaten Kepulauan Talaud dimekarkan kondisi listrik di Talaud bukannya berkembang malahan hastag ‘mati lampu’ semakin viral di kalangan masyarakat dan pengguna medsos tanah Porodisa.

“Sebenarnya Talaud masih bagian dari NKRI atau sudah tidak lagi ?. Pasalnya di seluruh Indonesia dan di wilayah Sulawesi Utara khususnya, hanya Kabupaten Kepulauan Talaud yang sering mengalami listrik menyala padam seperti kunang – kunang. Jangan – jangan karena berada di wilayah perbatasan, Talaud Tak lagi dihiraukan,” ungkap Ochan, salah satu warga Talaud.

Tak hanya menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, kondisi listrik yang kerap padam itupun mulai mengikis rasa percaya masyarakat akan kehadiran negara di tanah Porodisa.

“Negara gagal hadir di tengah masyarakat kabupaten Kepulauan Talaud. Mengapa? Karena PLN merupakan representasi kehadiran negara untuk memberikan penerangan,” ujar Evan F. Taarae, SS., CPS salah satu tokoh Pemuda Talaud, Rabu (11/12/2024).

Menurut Taarae, tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kondisi listrik serta kinerja PLN di Talaud saat ini, bisa memicuh tindakan diluar batas kewajaran yang harus di waspadai.

“Sudah ada beberapa contoh kasus ketika masyarakat sudah berada di puncak kekecewaan, maka aksi demonstrasi berujung ricuh dan terjadi aksi perusakan fasilitas negara. Hal-hal seperti ini yang perlu kita cegah dengan menggandeng semua lapisan masyarakat,” kata Taarae.

Bahkan kata dia, krisis listrik ini tanpa kita sadari bisa mengikis jiwa nasionalis masyarakat. Mengapa? Karena sudah sekian lama, sudah bertahun – tahun masyarakat menyuarakan hal ini kepada pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat melalui media baik cetak, online dan tv serta akun pribadi media sosial.

Lanjutnya, jika hal ini terus terjadi, bisa saja masyarakat mengambil kesimpulan bahwa suara rakyat di bumi Porodisa tidak pernah digubris oleh pemerintah.

“Ini bahaya lo. Jika jiwa nasionalisme masyarakat mulai terkikis, maka sangat rentan terpapar paham radikalisme. Apalagi kabupaten kepulauan talaud berbatasan dengan negara tetangga,” tukasnya.

Apalagi beberapa bulan terakhir, aktifitas warga negara tetangga terbilang aktif di wilayah perairan Indonesia, khususnya perairan Talaud.

“Hal ini perlu diantisipasi sejak dini. Jangan biarkan masyarakat terlanjur kecewa terhadap kehadiran negara,” tutur Taarae dengan nada tegas.

Ia juga membeberan dari hasil penelusuran di lapangan, tidak sedikit kerugian yang dialami oleh masyarakat karena maraknya pemadaman listrik. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, masyarakat juga mengalami kerugian besar disektor usaha.

“Sementara dari berbagai macam kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh pemadaman listrik tersebut, tidak ada kompensasi yang diterima oleh masyarakat,” ucapnya.

Jika mesin selalu mengalami kerusakan, harusnya pihak PLN harusnya terbuka ke eksekutif maupun legislatif jika ada permintaan unit mesin baru. Biar bisa dikawal bersama-sama. Jangan hanya tambal sulam dalam perbaikan item mesin yang rusak. “Apalagi ini sudah memasuki perayaan Natal maka umat kristen di Kabupaten Kepulauan Talaud sangat membutuhkan pasokan listrik dalam pelaksanaan ibadah dan acara seremonial lainnya,” ungkapnya.

“Kita juga perlu menggaris bawahi soal kerusakan mesin atau pemadaman serentak di beberapa ULP di Kabupaten Kepulauan Talaud yang hampir tiap tahunnya terjadi secara bersamaan di bulan Desember. Ada apa dengan bulan Desember ?,” Tandas Taarae.