Dari Sangihe ke Panggung Dunia: Bupati Michael Thungari Gaungkan Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat di COP17

TAHUNA, Mediakontras.com — Dari gugusan pulau di ujung utara Sulawesi, sebuah pesan tentang masa depan laut Indonesia bergema di panggung internasional. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., tampil sebagai pembicara dalam side event Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (CBD COP17) di Yerevan, Armenia, untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana masyarakat lokal menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian laut.

Dalam forum bertajuk “Advancing GBF Targets through Community-Led Coastal Fisheries Management, Nearshore Exclusion Zones, and OECMs”, Thungari hadir sebagai Coastal 500 Champion Indonesia. Ia membawa cerita dari Kepulauan Sangihe, sebuah daerah kepulauan yang kehidupan masyarakatnya telah lama bertaut erat dengan laut, pesisir, dan sumber daya perikanan.

Digelar oleh Rare bersama Blue Ventures dan International Collective in Support of Fishworkers, sesi ini berlangsung di Talin Side-event Room 1, Blue Zone, serta disiarkan secara daring. Forum tersebut mempertemukan berbagai pengalaman dan gagasan mengenai pentingnya tata kelola wilayah pesisir yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama konservasi.

Ketika Masyarakat Menjadi Penjaga Laut

Bagi masyarakat kepulauan seperti Sangihe, laut bukan sekadar bentang alam yang memisahkan pulau-pulau. Laut adalah ruang hidup, sumber pangan, penggerak ekonomi, sekaligus warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Perspektif inilah yang menjadi relevan dalam diskusi internasional mengenai pengelolaan perikanan pesisir berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut menempatkan warga lokal bukan hanya sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan perlindungan ekosistem laut.

Sejumlah pendekatan menjadi sorotan, mulai dari penerapan zona eksklusi di perairan dekat pantai, pengelolaan kawasan laut oleh masyarakat lokal, hingga Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM), yakni langkah konservasi berbasis kawasan yang efektif di luar kawasan lindung konvensional.

Melalui pendekatan ini, perlindungan keanekaragaman hayati dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Ekosistem yang terjaga memberikan peluang bagi sumber daya ikan untuk pulih, sementara keterlibatan warga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap wilayah lautnya.

Kontribusi Lokal untuk Agenda Global

Diskusi tersebut juga menyoroti kontribusi pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dalam mendukung Target 3 dan Target 10 Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity Framework).

Target 3 menekankan upaya konservasi setidaknya 30 persen wilayah daratan, perairan darat, serta wilayah pesisir dan laut pada 2030. Sementara itu, Target 10 mendorong pengelolaan berkelanjutan di berbagai sektor produksi, termasuk perikanan, agar keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Pengalaman dari Filipina, Indonesia, Ghana, dan Mozambik turut memperkaya pembahasan. Berbagai praktik yang dipaparkan memperlihatkan bahwa keberhasilan konservasi tidak cukup hanya mengandalkan penetapan kawasan, tetapi juga membutuhkan pengakuan terhadap hak masyarakat, tata kelola yang inklusif, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Forum ini juga merumuskan rekomendasi kebijakan dan pembiayaan untuk mendukung peta jalan nasional 30×30 serta Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (National Biodiversity Strategy and Action Plan/NBSAP).

Menjaga Laut, Merawat Jati Diri Sangihe

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa perlindungan laut merupakan bagian dari jati diri masyarakat Kepulauan Sangihe.

Bagi daerah yang kehidupan warganya sangat bergantung pada kelestarian pesisir dan perairan, menjaga laut bukan semata-mata agenda lingkungan. Upaya tersebut juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan, ketersediaan sumber pangan, dan masa depan generasi berikutnya.

Kehadiran Thungari di COP17 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pengalaman pengelolaan laut berbasis masyarakat dari Sangihe kepada komunitas internasional. Lebih dari itu, partisipasi ini membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan dan penguatan jejaring kerja sama untuk mendukung perlindungan wilayah pesisir.

Dari Pulau-Pulau Kecil untuk Masa Depan Bumi

Partisipasi Kepulauan Sangihe dalam forum internasional tersebut membawa pesan bahwa upaya menjaga keanekaragaman hayati tidak selalu bermula dari kebijakan besar. Perubahan juga dapat tumbuh dari komunitas pesisir yang memahami wilayahnya, menjaga sumber daya alamnya, dan menyadari bahwa masa depan mereka bergantung pada kesehatan laut.

Dari Sangihe, pengalaman lokal mendapat ruang dalam percakapan global tentang konservasi. Sebuah pengingat bahwa keberhasilan menjaga laut akan semakin kuat ketika masyarakat yang hidup bersamanya turut menjadi pengambil peran utama.

Sebab, bagi daerah kepulauan, laut yang lestari bukan hanya tentang menjaga alam hari ini, melainkan memastikan kehidupan tetap berlangsung esok hari.