Diduga Ribuan Liter Solar Bersubsidi SPBU Bintauna Dijual Ke Ratatotok dan Bos Tambang

Bolmut, mediakontras.com – Ribuan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Bintauna diduga dijual ke wilayah Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan bos tambang Kecamatan Bintauna dengan bandrol 10.000 hingga 15.000 rupiah.

Terinformasi wartawan mediakontras.com ada dugaan 5000 liter disetiap pengisian BBM di SPBU Bintauna didistribusi kewilayah tambang Ratatotok dan sebagiannya diwilayah tambang Bintauna dengan bandrol yang fantastis. Menurut informasi, pendistribusian solar kewilayah Ratatotok dilakukan malam hari dengan menggunakan kendaraan dum truk  sebanyak 3 ribu liter setiap ada pengisian BBM jenis solar di SPBU Bintauna.

” Ini dilakukan pihak SPBU disetiap ada tengki solar yang masuk di SPBU Bintauna Dijual dengan bandrol harga yang lumayan besar. 3000 liter untuk distribusi ke Ratatotok dan 2 ribunya lagi untuk bos tambang lokal Bintauna,” terang sumber yang dapat dipercaya.

Kondisi ini menurutnya membuat kelangkaan solar di SPBU Bintauna yang semakin parah.

Pengelolah SPBU Bintauna Onal saat dikonfirmasi mengatakan informasi yang beredar itu tidak benar alias hoax.

” Hoax” singkat Onal melalui pesan Whatsap.

Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Bintauna IPTU Romi Tapada belum bisa terkonfirmasi nomor telepon 823****1001 dalam keadaan aktif tapi tidak menjawab upaya konfirmasi melalui pesan Whatsap pun bercentang dua tapi tidak merespon.

hanya saja IPTU Romi Tapada pekan lalu kepada mediakontras.com, berjanji akan melalukan penelusuran dan penyelidikan terkait kondisi SPBU Bintauna.

” Kami akan telusuri dan menyelidiki informasi ini dan membuat laporan hasil penyelidikan secara berjenjang,” janji Tapada melalui telepon seluler  beberapa pekan lalu.

SPBU yang terbukti melanggar aturan dalam penjualan solar subsidi (seperti melayani kendaraan modifikasi, penimbunan, atau penjualan tidak tepat sasaran) dapat dikenai sanksi administratif dari Pertamina maupun sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum. 

Sanksi Administratif dari Pertamina

Sanksi administratif diberikan secara bertahap sesuai tingkat kesalahan

1. Surat Peringatan (SP) kepada pihak pengelola SPBU. Penghentian sementara penyaluran produk solar subsidi dalam jangka waktu tertentu (misalnya 1 minggu hingga 1 bulan), di mana SPBU hanya boleh menjual BBM non-subsidi. Kewajiban mengganti selisih harga atau denda administratif akibat volume solar yang disalahgunakan. 
2. Penghentian usaha atau Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kontrak kerja sama secara permanen jika pelanggaran dilakukan berulang atau masuk kategori berat. 

Sanksi Pidana dan Hukum

Jika keterlibatan SPBU atau oknum di dalamnya mengandung unsur kecurangan dan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi: 

1. Dasar Hukum: Pasal 55 jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja / UU Nomor 6 Tahun 2023) serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. 
2. Ancaman Hukuman: Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal hingga Rp60 miliar.