Minut.Mediakontras.com – Dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara (Sulut) , hanya beberapa kabupaten masuk dalam daftar daerah terkaya dibanding daerah lainnya.

Setidaknya ada 6 kabupaten di Sulawesi Utara yang masuk dalam daftar kabupaten terkaya, dan Minahasa Utara merupakan daerah dengan PDRB tertinggi di Sulut.

Dikatahui bahwa penyebutan kabupaten terkaya di Sulut mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) yang dirilis oleh BPS.

Salah satu kabupaten terkaya di Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki PDRB per kapita paling tinggi dibanding kabupaten lainnya.

Kabupaten dipimpin Bupati Joune James Esau Ganda sejak periode pertama di tahun 2021-2024, dilanjutkan 2025-2030.

Selain Minahasa Utara, ada lima kabupaten lainnya yang masuk dalam daftar kabupaten terkaya di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto pe kapita yang dirilis oleh BPS tahun 2024. Berikut daftarnya lengkapnya:

1. PDRB per kapita Kabupaten Minahasa Utara : 87,299 juta
2. PDRB per kapita Kabupaten Minahasa : 68,017 juta
3. PDRB per kapita Kabupaten Minahasa Tenggara : 61,067 juta
4. PDRB per kapita Kabupaten Minahasa Selatan : 52,242 juta
5. PDRB per kapita Siau Tagulandang Biaro : 45,866 juta
6. PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow : 44,762 juta

Itulah beberapa kabupaten terkaya di Provinsi Sulawesi Utara dilihat berdasarkan jumlah PDRB per kapita tertinggi.

Diketahui, PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Dengan PDRB per kapita teratas di Sulut, tidak berlebihan jika Minut diklaim sebagai kabupaten dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.(*)

Manado.Mediakontras.com – Dugaan pemerasan dilakukan salah seorang oknum yang mengaku wartawan di Sulawesi Utara.

Kejadian bermula saat oknum wartawan bernama Yasir Arahat Lestaluhu melakukan peliputan di Pembangunan Terminal Tipe A Malalayang, Manado.

Pihak perusahaan penyedia pembangunan itu mengaku telah mentransfer uang sejumlah Rp 2.5 juta kepada Wartawan Yasir Arafat Lestaluhu pada bulan januari 2025. Yasir arafat meminta uang dari perusahan penyedia itu dengan alasan meminta bantuan.

Bahkan terinformasi, Pihak BPTD juga sempat dimintai uang oleh oknum wartawan tersebut.

Berhasil meminta uang kepada perusahaan, Wartawan Yasir Arafat pun mencari celah lain dalam proyek pembangunan terminal malalayang.

Kali ini yasir melalui pesan WA-nya mengirim draft berita yang belum dimuat kepada Anggota DPRD, BW yang berjudul “Proyek Terminal Tipe A Malalayang Senilai Rp23,9 Miliar Diduga Bermasalah, Oknum Anggota Dewan Terlibat”.

WA selanjutnya, Yasir Arafat dengan terang-terangan meminta uang dengan dalih pulang kampung “Malam pak dewan maaf mengggu.. Saya sdh kordinasi dengan PPK. Di balai kementrian perhubungan,, dalam hal ini PPK orang Ternate.. Saya juga orang Ternate pak dewan… Kebetulan saya mau mau balik Ternate mau lebaran dengan keluarga pak dewan karna saya Muslim.. Mgkn pak dewan bisa bantu saya.. Dalam hal ini laporan yang saya dpt pak dewan.. Saya cuma mau berteman…. Pak dewan mohon pengertianya dn arahan/petunjuk pak dewan.. Karna temuan ada p saya.. Biar saya musnahkan saja pak dewan.. Dn saya bisa kumpul keluarga di Ternate lebaran di sana pak dewan”

Juga, “Malam pak dewan..Ini saya mau balik lebaran di kampung ini… Saya cuma mau minta bantu saja… Mgkn kiranya bisa bantu… Karna saya masih jaga pak dewan punya nama…. Dalam hal pekerjaan Malalayang.. Mknya saya blm ksh naik itu berita.. Saya cuma mau minta bantu.. Sp tau ada berkat buat saya.. Pak dewan”

Karena tidak ditanggapi BW, Oknum wartawan tersebut pun dalam pemberitaannya di media xposetv menulis “Proyek Terminal Tipe A Malalayang Senilai Rp23,9 Miliar Diduga Bermasalah, Oknum Anggota Dewan Terlibat”. Juga ada berita-berita lainnya yang menyudutkan BW.

Mengenai itu, BW melakukan klarifikasi perihal dugaan pemerasan yang dilakukan oknum wartawan tersebut.

BW mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dengan proyek tersebut.

“Bagaimana mungkin saya terlibat. Tidak ada bukti yang mendasar,” Ucap BW.

Soal adanya pengancaman, BW mengaku tidak pernah mengancam siapapun.

“Saya akan proses hukum yang bersangkutan. Oknum wartawan itu juga menulis berita tidak memakai kode etik jurnalis dan UU Pers,” Tegasnya.

Pihak BPTD Kelas II Provinsi Sulut pun membantah adanya keterlibatan anggota dewan di pembangunan terminal itu.

“Keterlibatan bagaimana? Tidak ada nama anggota dewan yang terlibat. Pihak penyedia, dari direktur dan jajaran tidak ada nama BW, bagaimana mungkin terlibat. Sedangkan awal pengerjaan proyek ini sudah diawasi kejaksaan. Intinya, saya pastikan proyek ini berjalan sesuai koridor,” Ucap Gafur.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Sulut memastikan bahwa pembangunan Terminal Tipe A Malalayang, Manado telah selesai per tanggal 28 Februari 2025.

“Itu sudah sesuai dengan kontrak kerja dan ruang lingkup pekerjaan yang ada di dalam kontrak sudah dikerjakan 100 persen,” ucap PPK BPTD, Junkifli Gafur, Selasa (8/04/2025) lalu, saat diwawancarai awak media.

dirinya mengatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan di Terminal Tipe A Malayang tersebut yakni Gedung, beberapa sekat berupa Musollah, ruang kesehatan dan sanitasi.

“Pekerjaan disana saya tekankan sudah selesai 100 persen. Namun jika dalam perjalanan terjadi kerusakan, tetap akan ada perbaikan sesuai spesifikasi. pemeliharaan nantinya berjalan selama 6 bulan pasca selesainya pekerjaan itu,” jelasnya.

Jawaban dari pihak BPTD itu pun membantah semua tuduhan yang menyudutkan pihak penyedia dan BPTD, sebagaimana muncul beberapa pemberitaan sebelumnya yang menulis bahwa pekerjaan tidak sesuai.

Bahkan, Pembangunan terminal itu telah melalui pemeriksaan BPK dan berjalan dengan baik.(*)

Manado. Mediakontras. com – Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024 bersama Mitra Kerja Komisi IV, Rabu (16/04/2025).

Anggota Pansus, Abdul Gani memberikan pertanyaan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Abdul Gani, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata pada tahun 2024 hanya dua lokkasi yaitu Sumaru Endo dan Bukit Kasih.

“Mengapa lokasi pariwisata yang lain seperti Bunaken, Resort di Pulau Lembeh tidak dimasukkan?” tanya Abdul Gani.

Selain itu, Legislator PDIP ini memberikan saran kepada Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA, sehingga dapat bersaing dengan daerah lain.

Mantan anggota militer ini pun mengisahkan, selam dirinya bertugas di militer kurang lebih 38 tahun, yang mengecap pendidikan di Pendidikan Akademi paling banyak hanya dua orang saja.
Sehingga 30 tahun kemudian, yang akan menjadi pemimpin militer adalah orang-orang dari luar.

“Saya berharap kualitas pendidikan diperbaiki, sehingga mampu bersaing dengan anak di luar daerah. Dan nantinya 20 tahun ke depan anak- anak dari Sulut yang akan tampil sebagai pemimpin di militer Sulut, ” urainya.

Kadis Pendidikan Sulut, Femmy Suluh mengemukakan, pihaknya menerima dengan baik saran dari Anggota DPRD Sulut, Abdul Gani.

“Kami akan memberikan bimbingan belajar untuk sekolah kedinasan. Di Sulut akan ada Sekolah Rakyat menjadi suatu persiapan menuju ke Perguruan Tinggi terbaik, sehingga mampu bersaing dengan anak dari daerah lain,” tuturnya.

Kadis Pariwisata Sulut, Devi Tanos mengemukakan, sampai saat ini baru dua lokasi wisata ini yang sudah masuk dalam Persa Nomor 1 Retribusi Daerah. Sehingga baru dua lokasi ini yang sudah ada dasar, untuk diberlakukan retribusi lokasi wisata.

Lanjutnya, ada tiga lokasi wisata lainnya yaitu Paleloan, Tasek Oki dan Pantai Pangalisang Bunaken. ” Ketiga lokasi ini belum masuk dalam Perda Nomor Satu, ” ujarnya. (chae)