Srikandi Partai Golkar Cindy Wurangian Gelar Reses di Lima Kecamatan Minut Bitung

Manado.Mediakontras.com – Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian melaksanakan Reses II Tahun 2026 sejak 1- 4 Agustus 2026 di sejumlah wilayah strategis di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung.

Politisi Partai Golkar ini, mengunjungi lima kecamatan, yakni Kecamatan Madidir, Kecamatan Watudambo, Kecamatan Tanjung Merah, Kecamatan Dimembe, dan Kecamatan Maesa.

Kehadiran legislator Sulut ini disambut antusias oleh warga setempat yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan ragam persoalan serta kebutuhan mendesak di lingkungan mereka.

Berdasarkan hasil tatap muka dan dialog interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang meliputi sektor infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Bidang infrastruktur, warga mengeluhkan kondisi jalan berlubang, minimnya penerangan jalan atau lampu jalan, kebutuhan pembangunan drainase, serta perbaikan jalan pemukiman dan pembuatan jalan paving di Kelurahan Girian.

Selain itu, warga juga mendesak adanya pembangunan tanggul penahan longsor di area pemukiman Girian guna mengantisipasi bencana saat cuaca ekstrem, serta perbaikan fasilitas di SMK Pelita Bahari.

Bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan, aspirasi yang diterima meliputi permohonan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan untuk rumah ibadah dan kegiatan keagamaan, bantuan kursi roda, serta bantuan kacamata.

Sementara di sektor pendidikan, warga mengajukan permohonan bantuan beasiswa studi strata satu (S1) dan strata dua (S2), serta bantuan perlengkapan bagi anak usia sekolah tingkat SMP dan SMA. Tidak ketinggalan, usulan terkait bantuan kepemudaan, olahraga, dan berbagai program pelatihan kerja turut disuarakan agar generasi muda memiliki keterampilan yang memadai.

Sektor perekonomian dan nelayan turut menjadi sorotan utama dalam reses kali ini. Warga meminta adanya dukungan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mencakup bidang tata boga, katering, pertukangan, menjahit, hingga sewa tenda.

Warga juga mempertanyakan kejelasan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung serta meminta adanya sosialisasi yang lebih masif dan transparan kepada masyarakat mengenai zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Permintaan serupa juga diajukan untuk bantuan usaha perorangan berupa peralatan sesuai jenis usaha, mesin pangkas rumput, serta bantuan bibit ternak. Khusus bagi masyarakat pesisir, nelayan mengharapkan bantuan berupa mesin tempel, perahu, katinting, coolbox, dan bagan tangkap.

Persoalan krusial lainnya yang mendapat perhatian serius adalah terkait pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Masyarakat mengeluhkan kendala penggunaan BPJS Kesehatan, di mana warga kerap diminta pulang setelah menginap selama lima hari untuk kemudian harus kembali lagi, serta keluhan terkait ketersediaan obat yang tidak dijamin secara penuh oleh layanan tersebut.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Cindy Wurangian menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan setiap usulan dan keluhan masyarakat tersebut ke tingkat DPRD Sulawesi Utara agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Ia pun berharap, masyarakat bersabar untuk semua aspirasi yang sudah disampaikan akan direalisasikan, namun membutuhkan proses sesuau dengan aturan yang berlaku.

“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan Kementerian, ada yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut maupun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kami harus koordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan aspirasi yang kami terima, ” ujarnya. (*)