Transformasi Pembangunan Ekonomi Tomohon di Tengah Tekanan Fiskal dan Krisis Iklim Global

Oleh: Stefy Edwin Tanor SE, Ak. MM

​I. Pendahuluan: Peta Realitas dan Tantangan Ganda

​Tahun 2026 menandai pergeseran lanskap pembangunan yang tidak lagi dapat direspon dengan cara-cara biasa. Kota Tomohon—sebuah kawasan agropolitan dan destinasi jasa pariwisata yang bertumpu pada keunggulan ekologis—kini berdiri tepat di persimpangan dua gelombang tekanan struktural: pengetatan ruang gerak fiskal di tingkat nasional dan eskalasi disrupsi iklim global di tingkat lokal.

​Di satu sisi, dinamika kebijakan fiskal nasional menuntut seluruh pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara ketat. Transfer ke Daerah (TKD) tidak lagi mengalir dalam artikulasi penganggaran konvensional yang longgar. APBD Kota Tomohon dihadapkan pada batas-batas kapasitas yang kian terbatas, sementara belanja mengikat (mandatory spending) dan tuntutan pelayanan publik dasar tetap membutuhkan porsi alokasi yang konsisten. Keadaan ini menciptakan penyempitan ruang fiskal (fiscal space), yang jika tidak dinavigasi dengan ketelitian teknokratis, berisiko melumpuhkan daya dorong pemerintah dalam membiayai program-program intervensi ekonomi yang sifatnya strategis.

​Di sisi lain, anomali iklim tidak lagi hadir sebagai variabel acak dalam perhitungan musiman, melainkan telah mewujud sebagai realitas struktural yang persistent. Fenomena El Niño yang berkepanjangan, pergeseran pola curah hujan yang drastis, hingga peningkatan suhu rata-rata lokal menciptakan tekanan hebat bagi dua sektor penopang perekonomian daerah: agrikultur dan pariwisata. Sektor hortikultura dan florikultura—yang selama ini menempatkan Tomohon sebagai penyokong utama komoditas pangan segar dan bunga potong bagi kawasan lintasan Manado, Bitung, hingga Kepulauan Nusa Utara—berada dalam posisi paling rentan. Kekeringan sumber air baku, kerusakan vegetasi, dan pergeseran siklus tanam secara mendadak mengancam produktivitas petani, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas pasokan serta memicu tekanan inflasi pangan lokal.

​Kerentanan ini merembet ke sektor pariwisata dan jasa integratif. Lanskap alam vulkanik Gunung Lokon dan Mahawu, keindahan kawasan agrowisata, hingga perhelatan event skala internasional yang menjadi magnet daya tarik investasi daerah, sangat bergantung pada keandalan daya dukung lingkungan (carrying capacity). Ketika kestabilan ekologis terganggu akibat pergeseran iklim yang tak menentu, daya saing atraksi pariwisata Tomohon ikut teruji. Ketidakpastian cuaca mengaburkan prediktabilitas agenda wisata, menekan tingkat hunian akomodasi, serta melemahkan perputaran uang pada rantai pasok ekonomi kreatif masyarakat.

​Dualisme tantangan ini—keterbatasan ruang APBD dan ancaman kerentanan ekologis—menciptakan dilema pembangunan yang kompleks. Pemkot Tomohon berada dalam situasi di mana tuntutan untuk menggerakkan roda perekonomian riil meningkat, justru saat instrumen pembiayaan utamanya mengalami konstriksi. Mengandalkan skema lama dengan mengandalkan APBD sebagai penyuntik tunggal (sole driver) pertumbuhan perekonomian daerah bukan lagi sekadar tidak efektif, melainkan tidak lagi realistis.

​Oleh karena itu, momentum ini menuntut reorientasi paradigma tata kelola yang mendasar. Pemkot Tomohon harus berani bertransisi dari peran lama sebagai spending government—pemerintah yang sebatas membelanjakan alokasi anggaran rutin dan berfokus pada daya serap—menjadi enabling government yang teknokratis, fasilitatif, dan berpandangan jauh ke depan.

​Sebagai enabling government, peran pemerintah tidak diukur dari seberapa besar angka APBD yang dihabiskan dalam satu tahun anggaran, melainkan dari seberapa cerdas rupiah yang terbatas itu difungsikan sebagai daya ungkit (leverage). Pemerintah daerah harus mampu mendesain ekosistem regulasi yang ramah investasi, menyediakan infrastruktur dasar yang responsif terhadap perubahan iklim, serta membuka ruang bagi masuknya modal non-APBD melalui kemitraan strategis.

​Integrasi antara efisiensi fiskal, adopsi teknologi adaptif pada sektor agrikultur, penataan BUMD yang profesional, dan konsolidasi digitalisasi transaksi daerah merupakan pilar-pilar utama dalam membentuk daya tahan (resilience) ekonomi Tomohon. Hanya melalui keberanian merombak kerangka berpikir teknokratis inilah, Kota Tomohon tidak hanya mampu bertahan di tengah pusaran ketidakpastian global, tetapi juga meletakkan fondasi kemandirian ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan hingga masa mendatang.

II. Evaluasi Gebrakan 2026: Capaian Makro dan Catatan Kritis

​Perjalanan pembangunan ekonomi Kota Tomohon sepanjang 2026 memperlihatkan bentang realitas yang kontras namun saling melengkapi: keberhasilan menjaga stabilitas indikator makro di satu sisi, serta kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan pekerjaan rumah struktural di sisi lain. Menatap triwulan akhir tahun anggaran ini, evaluasi objektif atas serangkaian kebijakan pemkot menjadi pijakan penting untuk menilai sejauh mana arah intervensi daerah telah berjalan efektif dan di mana koreksi teknokratis harus diterapkan.

​Di tengah guncangan eksternal dan keterbatasan anggaran, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tomohon berhasil dipertahankan pada koridor positif, berada pada proyeksi 5,00% hingga 6,20%. Stabilitas ini tidak lahir secara kebetulan, melainkan ditopang oleh daya beli masyarakat lokal yang relatif terjaga serta dinamika sektor jasa yang bergerak konsisten. Gebrakan paling nyata dalam tata kelola fiskal daerah terlihat dari konsistensi Pemkot Tomohon dalam mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah. Lewat optimalisasi fungsi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), retribusi daerah dan pajak lokal ditata kembali ke dalam ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi. Perubahan ini tidak sekadar memodernisasi cara pemungutan, tetapi secara substansial mampu menekan potensi kebocoran penerimaan, meningkatkan akuntabilitas publik, dan melapangkan jalan bagi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah penyusutan dana transfer pusat.

​Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan agenda tahunan Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2026 membuktikan fungsinya sebagai katalisator ekonomi daerah. Festival ini tidak lagi diperlakukan sebagai perhelatan seremonial belaka, melainkan dirancang sebagai platform integrasi pasar yang mempertemukan industri florikultura lokal, rantai pasok jasa akomodasi, kuliner, dan usaha mikro. Sinergi antara Pemkot dengan otoritas moneter serta perbankan dalam memfasilitasi inklusi keuangan di arena festival memberikan dampak ganda (multiplier effect) yang terukur—mengalirkan likuiditas secara langsung ke kantong-kantong pelaku usaha riil dan petani bunga di tingkatan tapak.

​Namun, pencapaian makro tersebut tidak boleh menutupi sejumlah catatan kritis yang membutuhkan pembenahan mendasar. Tantangan paling krusial terletak pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai benteng kemandirian ekonomi daerah. Keberadaan entitas strategis seperti Perumda Air Minum dan Perumda Pasar belum sepenuhnya bertransformasi menjadi mesin pencetak deviden yang signifikan bagi APBD. Pada Perumda Air Minum, persoalan klasik tingginya rasio air tak berpendapatan (Non-Revenue Water/NRW) serta keterbatasan cakupan distribusi di musim kemarau masih menjadi beban operasional. Sementara pada Perumda Pasar, komersialisasi aset dan modernisasi tata kelola pedagang masih berjalan parsial, sehingga peran pasar daerah sebagai penyangga harga pangan sekaligus sumber penerimaan PAD mandiri belum optimal.

​Di samping itu, dinamika lapangan usaha yang terekam dalam momentum Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS menjadi pengingat bahwa struktur UMKM Tomohon memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih berpresisi. Banyak usaha mikro tumbuh di sektor informal tanpa ditopang oleh daya saing teknologi dan kepastian akses modal yang berkelanjutan. Data pemetaan ekonomi yang tengah dihimpun ini harus ditindaklanjuti oleh pemkot sebagai pijakan navigasi kebijakan—bukan sekadar kompilasi angka statistik, melainkan dasar untuk merumuskan intervensi program yang tepat sasaran, rasional, dan terukur.

​Evaluasi atas gebrakan 2026 pada akhirnya menegaskan sebuah pesan sentral: fondasi tata kelola digital dan keberhasilan iventarisasi ekonomi pariwisata telah memberikan pijakan awal yang kokoh. Akan tetapi, tanpa ketegasan dalam mereformasi kelembagaan BUMD dan memperkuat struktur daya saing UMKM, percepatan pemulihan ekonomi Kota Tomohon akan selalu tertahan oleh hambatan efisiensi internalnya sendiri.

III. Resiliensi Sektor Unggulan: Mitigasi El Niño & Transformasi Pertanian

​Ketidakpastian iklim yang diinduksi oleh fenomena El Niño yang kian intensif tidak lagi memungkinkan sektor agrikultur Tomohon dikelola melalui pendekatan konvensional. Sebagai tulang punggung perekonomian daerah, pertanian hortikultura dan florikultura membutuhkan langkah-langkah mitigasi yang bergeser secara fundamental dari sekadar penanganan darurat reaktif menuju pembentukan ketahanan struktural yang berkelanjutan.

​1. Inovasi Teknologi Budidaya Adaptif

​Tantangan kerentanan lahan terbuka (open-field) terhadap sengatan cuaca ekstrem menuntut percepatan transisi menuju Controlled Environment Agriculture (CEA). Penggunaan struktur greenhouse dan shadenet modern menjadi imperatif teknologis guna mengendalikan kelembapan, menekan evaporasi berlebih, serta melindungi komoditas flori-hortikultura bernilai tinggi dari fluktuasi mikroklimat.

​Sejajar dengan itu, efisiensi pemanfaatan air dan lahan diakselerasi melalui adopsi sistem budidaya terintegrasi berbasis sirkularitas. Penerapan teknologi Bioflok—seperti pada budidaya ikan Nila—serta sistem akuaponik tidak hanya menghemat konsumsi air baku hingga tingkat tertinggi, tetapi juga mengoptimalkan limbah nutrisi organik sebagai suplai pupuk alami bagi tanaman.

​Untuk sektor perkebunan dan hortikultura skala luas, modernisasi sarana produksi diwujudkan melalui efisiensi irigasi presisi (drip irrigation). Penerapan irigasi tetes berbasis sensor kelembapan tanah memastikan setiap tetes air terdistribusi secara akurat ke zona akar tanaman, menekan kehilangan air akibat penguapan, dan menjaga tingkat produktivitas lahan tetap optimal meski di tengah ancaman kemarau panjang.

​2. Infrastruktur Mikro dan Proteksi Risiko Keuangan

​Resiliensi fisik pertanian harus disokong oleh keandalan infrastruktur penampungan air dan proteksi keuangan yang komprehensif. Pemkot Tomohon perlu mengarahkan prioritas fisik pada pembangunan embung-embung mikro (retention basin) di sebaran kawasan sentra produksi. Langkah ini dipadukan dengan kebijakan konservasi yang ketat pada zona-zona tangkapan air (catchment area) di lereng Gunung Lokon dan Mahawu guna menjaga kestabilan muka air tanah dan keberlanjutan pasokan mata air alami.

​Di sisi kelembagaan dan finansial, kerentanan petani terhadap risiko gagal panen dimitigasi melalui penguatan skema Asuransi Pertanian Berbasis Indeks Iklim (Weather Index Insurance). Melalui instrumen ini, kepastian ganti rugi keuangan dapat dicairkan secara transparan dan otomatis manakala indikator intensitas curah hujan berada di bawah ambang batas minimal produksi.

​Upaya ini diperkuat dengan pendampingan inklusi keuangan yang intensif melalui gerakan edukasi literasi keuangan daerah (GENCARKAN), dibekali kemampuan manajemen risiko, akumulasi tabungan cadangan, serta kemudahan akses pembiayaan formal guna menopang keberlanjutan modal kerja petani di masa-masa paceklik.

​IV. Reorientasi Fiskal & Kemandirian BUMD: Menggerakkan Ekonomi Tanpa Ketergantungan APBD

​Kondisi pengetatan alokasi transfer dana dari pemerintah pusat menuntut pemikiran rekayasa anggaran yang berani. APBD tidak lagi diposisikan sebagai sumber dana serba ada, melainkan sebagai instrumen pengungkit (leverage) yang efisien untuk memantik aktivitas ekonomi riil dan membuka kran investasi non-pemerintah.

​1. Refocussing APBD pada Program High-Impact

​Langkah awal dalam reorientasi fiskal adalah melakukan pemangkasan secara sistematis terhadap belanja operasional birokrasi yang bersifat non-prioritas—termasuk efisiensi kegiatan seremonial, pengurangan kajian formalitas, dan rasionalisasi perjalanan dinas. Ruang fiskal (fiscal space) yang berhasil diselamatkan dari pemotongan tersebut dialokasikan secara terukur pada program-program fisik dan ekonomi yang memiliki angka pengganda (multiplier effect) tinggi bagi masyarakat, seperti perbaikan jaringan jalan tani, revitalisasi irigasi, dan penataan sarana pasar rakyat.

​Sejalan dengan penghematan belanja, perkuatan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui intensifikasi retribusi dan pajak daerah berbasis digital. Perluasan ekosistem TP2DD yang menjangkau seluruh kawasan pasar, perparkiran, hingga perizinan usaha memastikan setiap potensi penerimaan daerah terkumpul secara akuntabel, efisien, dan bebas dari kebocoran fiskal.

​2. Transformasi BUMD sebagai Engine of Growth

​Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk keluar dari zona nyaman dan menghentikan kebiasaan bergantung pada alokasi penyertaan modal pemerintah. BUMD harus ditransformasi menjadi entitas komersial profesional yang mampu menyumbang deviden riil bagi penerimaan daerah.

• ​Perumda Air Minum: Fokus tata kelola diarahkan pada penanganan teknis penurunan tingkat air tak berpendapatan (Non-Revenue Water/NRW), efisiensi biaya operasional pompa, perbaikan kualitas jaringan pipa distribusi, serta perlindungan zona resapan air baku secara berkelanjutan.
• ​Perumda Pasar: Bertransformasi dari sekadar pengelola lapak menjadi off-taker (penyangga harga) strategis bagi produk hortikultura lokal. Di saat pasokan terganggu atau harga pasar bergejolak, Perumda Pasar hadir untuk menyerap hasil panen petani pada tingkat harga yang adil, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

​Guna melengkapi kemandirian struktur anggaran daerah, Pemkot Tomohon perlu menggalakkan kerja sama pembiayaan non-APBD. Pembukaan ruang investasi swasta serta pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi jalan keluar strategis untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur publik, pengelolaan sampah modern, serta pengembangan fasilitas pariwisata tanpa menambah beban langsung pada struktur APBD daerah.

V. Menyongsong 2027: Navigasi Strategis RKPD dan Arah Kebijakan Depan

​Memasuki triwulan keempat 2026, agenda pembangunan Kota Tomohon berada pada fase konsolidasi yang amat krusial. Momentum perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif yang repetitif. Evaluasi atas efisiensi fiskal dan dinamika krisis iklim sepanjang 2026 harus dikristalisasikan menjadi kompas penyusunan kebijakan publik yang berpresisi tinggi.

​1. Presisi Anggaran pada Triwulan IV 2026

​Tahap akhir tahun anggaran 2026 harus dimanfaatkan sebagai laboratorium penilaian teknokratis atas seluruh program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan dokumen RKPD 2027 diwajibkan mengadopsi prinsip evidence-based policy—kebijakan berbasis bukti empiris—di mana setiap alokasi anggaran diverifikasi ketat berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Program yang terbukti tidak memiliki implikasi riil terhadap peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, atau penanganan dampak iklim harus dirasionalisasi secara tegas.

​Presisi anggaran ini juga mensyaratkan integrasi data hasil Sensus Ekonomi 2026 ke dalam sistem perencanaan daerah. Peta jalan usaha mikro dan profil rantai pasok lokal yang valid menjadi dasar bagi Pemkot dalam menentukan fokus penganggaran, sehingga stimulan fiskal 2027 menyasar titik-titik pertumbuhan riil yang tepat sasaran.

​2. Skalabilitas Model Ekonomi Tangguh Iklim

​Pembelajaran strategis dari uji coba dan program percontohan (pilot projects) sepanjang 2026 harus ditingkatkan skala penerapannya (scaling up) pada 2027. Praktik-praktik pertanian presisi—seperti budidaya ruang tertutup (greenhouse), jaringan irigasi tetes, hingga penerapan sistem Bioflok hemat air—tidak lagi diperlakukan sebagai bantuan stimulan parsial untuk kelompok tani tertentu, melainkan diarusutamakan menjadi skema prioritas pembangunan agrikultur daerah.

​Pada saat yang sama, komitmen digitalisasi pasar dan retribusi yang digerakkan melalui ekosistem TP2DD harus diperluas jangkauannya hingga menyentuh seluruh rantai transaksi ekonomi rakyat. Modernisasi tata kelola pasar rakyat oleh Perumda Pasar yang terintegrasi dengan sistem logistik daerah diposisikan sebagai tulang punggung stabilitas pasokan pangan. Dengan mentransformasi proyek percontohan menjadi kebijakan berskala luas, Tomohon membangun struktur perekonomian lokal yang adaptif, terukur, dan tidak rentan terhadap gejolak iklim musiman.

​3. Visi Ekonomi Berkelanjutan: Kota Tangguh Iklim

​Arah panjang dari seluruh ikhtiar teknokratis ini adalah memantapkan kedudukan Kota Tomohon sebagai climate-resilient city—sebuah kota yang tangguh iklim dengan fondasi perekonomian yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Kemandirian dibangun melalui penguatan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kelembagaan BUMD yang sehat; inklusivitas dipastikan lewat keterlibatan aktif komunitas petani dan UMKM dalam rantai nilai pertumbuhan; sementara daya saing dipelihara melalui keunikan potensi ekologis serta keunggulan sektor jasa pariwisata daerah.

​Pada akhirnya, navigasi strategis menuju 2027 membuktikan bahwa keterbatasan alokasi APBD dan tingginya tantangan iklim global bukan merupakan penghalang bagi kemajuan. Di bawah tata kelola pemerintahan yang teknokratis, transparan, dan berani bertransformasi, setiap tantangan fiskal dan tantangan ekologis dapat dikonversi menjadi batu pijakan menuju Tomohon yang berdikari dan berkelanjutan.

VI. Penutup dan Rekomendasi Strategis

​Perjalanan navigasi ekonomi Kota Tomohon di tengah pusaran pengetatan fiskal dan disrupsi iklim global membuktikan satu hal mendasar: ketahanan daerah tidak ditentukan oleh seberapa besar alokasi anggaran yang dimiliki, melainkan oleh seberapa presisi dan adaptif kebijakan publik yang dieksekusi. Tantangan El Niño dan efisiensi APBD tidak boleh dipandang sebagai krisis yang melumpuhkan, melainkan momentum koreksi sejarah untuk merombak struktur tata kelola menuju kemandirian riil.

​Dengan menggeser peran pemerintah dari sekadar pembelanja alokasi rutin (spending government) menjadi penggerak ekosistem yang teknokratis dan fasilitatif (enabling government), Kota Tomohon berpeluang besar menjadi role model kawasan agropolitan yang tangguh, modern, dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Utara maupun tingkat nasional.

​Rekomendasi Langkah Konkret

1. ​Konsolidasi Perencanaan RKPD 2027 Berbasis Bukti (Evidence-Based)
   1. ​Manfaatkan hasil pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara langsung sebagai basis penetapan sasaran pembiayaan UMKM dan sektor riil dalam RKPD 2027.
   1. ​Tetapkan matriks evaluasi ketat pada TW IV 2026 untuk mengeliminasi program birokrasi yang bersifat seremonial dan dialokasikan ulang ke penambahan fiscal space infrastruktur rakyat.
2. ​Percepatan Skalabilitas Pertanian Adaptif Iklim
   1. ​Transisikan skema bantuan pertanian dari pola hibah konvensional menjadi penyediaan fasilitas infrastruktur bersama (common-use facilities), seperti sentra greenhouse daerah, irigasi tetes presisi, dan embung penampung air hujan di tiap zona sentra produksi.
   1. ​Perluas cakupan Asuransi Pertanian Berbasis Indeks Iklim dengan kemudahan prosedur klaim guna memberikan jaring pengaman finansial yang pasti bagi para petani.
3. ​Restrukturisasi Total & Penetapan KPI Ketat BUMD
   1. ​Perumda Air Minum: Tetapkan target penurunan rasio Non-Revenue Water (NRW) secara terukur per kuartal serta lakukan audit keandalan pasokan air baku di titik-titik rawan kemarau.
   1. ​Perumda Pasar: Fungsikan Perumda Pasar secara aktif sebagai off-taker (penyangga harga) yang wajib menyerap komoditas hortikultura lokal saat gejolak harga pasar terjadi, didukung oleh penetapan sistem retribusi berbasis digital secara menyeluruh.
4. ​Ekspansi Pembiayaan Non-APBD via KPBU dan Investasi Swasta
   1. ​Buka ruang kerja sama pembiayaan kreatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk sektor pengolahan sampah, penataan fasilitas pariwisata vulkanik, serta pengembangan infrastruktur energi terbarukan geothermal.
   1. ​Perkuat posisi industri florikultura dan hortikultura lokal melalui pembentukan kontrak kerja sama jangka panjang (off-take agreement) antara gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan rantai pasok industri perhotelan dan eksportir regional.