Anggota DPRD Sulut Dapil Bitung Minut Laksanakan Reses II Tahun 2026

Manado.Mediakontras.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Hillary Julia Tuwo, S.E., M.Sos, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026.

Reses yang berlangsung pada 3 dan 4 Agustus 2026 tersebut dilaksanakan di dua titik, yakni Tendeki dan Kema. Beragam aspirasi masyarakat disampaikan, mulai dari persoalan infrastruktur hingga kebutuhan dasar dan penguatan sektor pertanian.

Pada 3 Agustus 2026, dalam reses di Tendeki, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk segera mendapat perhatian. Di antaranya perbaikan jalan, penyediaan bak sampah, perbaikan jaringan listrik, bantuan pupuk dan alat pertanian, serta penyediaan air bersih.

Hillary mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tentu akan saya catat dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan yang ada, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak berhenti hanya pada penyampaian aspirasi,” ujar Hillary.

Selanjutnya, pada 4 Agustus 2026, Hillary melanjutkan agenda reses di Kema. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyoroti kondisi jalan provinsi yang rusak serta meminta adanya peningkatan kualitas jalan.

Selain itu, warga juga mengusulkan pelebaran ruas jalan pada sejumlah titik yang sempit dan rawan kecelakaan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sekaligus kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Tidak hanya persoalan jalan, masyarakat Kema turut menyampaikan aspirasi terkait peningkatan infrastruktur penunjang pertanian dan perekonomian, perbaikan drainase dan penanganan kawasan rawan banjir, serta peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Hillary, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kita ingin pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Jalan yang baik, drainase yang berfungsi, akses pendidikan dan kesehatan yang semakin baik, serta dukungan terhadap sektor pertanian semuanya saling berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, aspirasi mengenai perbaikan jalan dan pelebaran ruas jalan juga harus dilihat dari aspek keselamatan masyarakat. Terlebih, terdapat sejumlah titik yang dinilai sempit dan rawan kecelakaan.

“Kalau ada titik jalan yang sempit dan rawan kecelakaan, tentu ini harus menjadi perhatian. Infrastruktur bukan hanya soal kelancaran transportasi, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa beraktivitas dengan aman,” kata Hillary.

Hillary memastikan seluruh aspirasi yang diterima selama pelaksanaan reses akan menjadi bahan untuk dibawa dan diperjuangkan melalui lembaga DPRD Sulawesi Utara, dengan tetap memperhatikan skala prioritas serta kewenangan pemerintah daerah.

Sementara itu, Bitung dari Partai Demokrat Henry Walukow melaksanakan masa persidangan II, atau menyerap aspirasi di Desa Tatelu, kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Minggu (2/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut ini memilih untuk jemput bola turun langsung ke kantor-kantor Hukum tua untuk menjemput hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa sebagai dasar kebutuhan prioritas warga.

Menurut Walukow,kalau dibuat reses secara terbuka akan ada begitu banyak aspirasi yang masuk.

“Kita tahu bersama anggaran yang masuk di pemerintah Provinsi Sulut sangat minim, dan sangat sedikit menjawab kerinduan, aspirasi dari masyarakat,”ujar Walukow.

Selain itu katanya, bahwa DPRD saat ini dilematis dalam menjalankan tugas, dan fungsi dengan anggaran yang begitu minim.

“Dalam memperjuangkan aspirasi itu, anggaran sangat sedikit, ini kami terus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat yang ada, karena kami adalah wakil rakyat, dan kami tidak pesimis, makanya kami berupaya melihat mana yang menjadi sekala prioritas, yang urgen yang dilaksanakan ini yang akan menjadi prioritas untuk dimasukan kedalam pokok-pokok pikiran DPRD,”jelas Walukow.

“Kami berupaya melihat kebutuhan yang benar-benar prioritas. Selain menyerap usulan Musrenbang tahun 2026, kami juga menginventarisasi program-program tahun sebelumnya yang belum sempat terakomodasi mengingat alokasi anggaran yang sangat terbatas,” tambahnya.

Dari hasil inventarisasi di lapangan, persoalan infrastruktur masih mendominasi keluhan masyarakat Dimembe. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian warga meliputi, permohonan Perbaikan akses jalan provinsi dan pembangunan irigasi pertanian. Perbaikan saluran air untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim penghujan.

Masalah ketersediaan pupuk, akses jalan perkebunan, hingga kelangkaan bahan bakar solar yang mengganggu aktivitas harian warga.

“Persoalan drainase mungkin belum terasa berdampak saat musim kemarau ini. Namun, ketika musim penghujan tiba, kerusakan drainase berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi permukiman warga,” ungkap Henry.

Lanjutnya, banyak juga persoalan terkait tanah yang menjadi aspirasi, namun menurutnya ini akan dibahas dalam rapat Komisi I.

Aksi tanggap Henry Walukow ini mendapat apresiasi dari Camat Dimembe, Hansye Dengah, S.Sos., M.I.P. Hansye berharap Pemprov Sulut memberikan perhatian ekstra bagi pembangunan di wilayahnya, mengingat posisi strategis Dimembe.

“Seluruh jalur protokol di Kecamatan Dimembe merupakan jalan provinsi yang menjadi akses utama menuju Kawasan Pariwisata Super Prioritas (KPSP) Likupang. Karena itu, kami sangat mengharapkan perbaikan dan renovasi berkala dari pemerintah provinsi,” ungkap Hansye.

Ia juga menyampaikan rasa bangganya terhadap kehadiran wakil rakyat yang aktif mengawal kebutuhan warga di tingkat provinsi.

“Sudah ada beberapa aspirasi warga yang berhasil beliau wujudkan. Kami berharap perhatian dan pengawalan pembangunan di Kecamatan Dimembe ini dapat terus berlanjut,” pungkasnya.

Tak hanya itu Hansye denga mengakui bahwa perbaikan jalan ditugu Zero Point Minut, sejumlah drainase, dan banyak yang telah di perjuangkan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di dapil Minut Bitung.

Ketua Komisi III bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Berty Kapojos menggelar reses di Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Selasa (4/8/2026).

Dalam pertemuan dengan masyarakat yang ada, politikus PDI Perjuangan ini mendapatkan banyak aspirasi, masukan dan usulan dari masyarakat. Seperti Infrastruktur jalan, dan juga permintaan bantuan Oven dan catring untuk pelaku usaha.

“Kami berharap ada perbaikan jalan di Jaga 6 Desa Kolongan dan pembuatan paving jalan yang berada di lorong-lorong, karena jalan sudah rusak,” kata warga yang hadir menyampaikan aspirasi dalam reses tersebut.

Selain itu juga, warga juga berharap ada penambahan penerangan jalan umum (PJU).

“Kami juga berharap ada bantuan lampu jalan, karena banyak di lorong-lorong jalan tidak ada penerangan,” ujar warga.

Menanggapi setiap aspirasi Masyarakat yang ada, Berty menyampaikan bahwa untuk permintaan perbaikkan jalan banyak berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut, bukan pemerintah provinsi.

“Akan tetapi kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi,” ujar Kapojos.

Legislator dapil Minut-Bitung ini menambahkan, untuk bantuan yang dimintakan warga seperti oven dan alat katering, sudah ada.

“Ini warga harus diwajibkan mengajukan proposal resmi, dengan persyaratan yang ada seperti KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan foto tempat atau aktivitas usaha,” ungkap Kapojos.

Dan untuk penerangan jalan, Kapojos menyampaikan bahwa ini sudah dianggarkan.

“Namun yang akan di pasang lampu jalan yang sudah ada tiang lampu, kalau tidak ada tiang lampu itu belum ada anggarannya. Jadi sekali lagi yang akan di pasang meter token itu hanya yang ada tiang lampu, dan berharap masyarakat saling bergotong royong, berganti-gantian untuk memberli token, agar lampu jalan bisa menyala setiap malamnya,” ujar Kapojos.

Sementara itu, Hukum Tua Johanis Josep Wangania mengingatkan bahwa setiap usulan akan ditindaklanjuti, dan akan ada tim verifikasi untuk lampu jalan.

“Setiap usulan nanti ada tim verifikasi yang turun. Mengingat anggaran terbatas dan Dana Desa memiliki alokasi tertentu berdasarkan pagu, prioritas pembangunan harus disesuaikan. Dan Kalau boleh kita kerja bakti bersama jangan cuma hanya memberikan usulan, tapi mari Kita kerja sama-sama. Dan diingatkan untuk Tempat bak air lama sudah tidak ada, karena desa kolongan minut bebas PAM,” kata dia. (Advertorial)