Reses di Roong Piere Makisanti Terima Aspirasi, Dominan Perbaikan Infrastruktur

Tondano. Memdiakintras. com – Piere Makisanti, S.H., menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses II Tahun 2026 yang digelar di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sabtu (01/08/2026).

Momentum ini menjadi hal yang snagat oentong karen Piere Makisanti akan bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi.

Sekaligus menjaring aspirasi yang nantinya akan diperjuangkan melalui lembaga DPRD dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Reses ini dihadiri Lurah Roong, masyarakat setempat, serta pengurus PDI Perjuangan dari tingkat Cabang, PAC hingga Ranting

Piere Makisanti oun menegaskan, pelaksanaan reses merupakan bagian dari kewajiban Anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan.

Menurutnya, kehadiran Anggota DPRD di tengah masyarakat tidak hanya untuk mendengarkan aspirasi, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai berbagai perkembangan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.

“Kita turun ke daerah pemilihan bukan hanya untuk mendengar aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan masyarakat harus kita bawa ke DPRD dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” kata Piere

Legislator.PDIP ini pun menyampaikan, kondisi keuangan daerah dan perkembangan pembahasan APBD. Ia menjelaskan bahwa struktur APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penyesuaian anggaran yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Selain itu, tahapan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 juga sementara berlangsung. Karena itu, menurut Piere, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses menjadi penting untuk dihimpun dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang sebagian besar berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan akses penghubung.

Ketua Ranting sekaligus perwakilan masyarakat, Sonny Supit, menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan di Tataaran 2 yang hingga kini masih membutuhkan perbaikan. Kondisi jalan yang belum tertangani secara optimal bahkan membuat masyarakat harus melakukan upaya swadaya untuk memenuhi kebutuhan perbaikan.

Aspirasi lainnya disampaikan terkait akses jalan menuju gereja yang belum diaspal maupun dipaving. Masyarakat berharap ruas jalan tersebut dapat mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Masyarakat juga mengusulkan perbaikan Jalan Perburuan di wilayah Tondano Barat, khususnya akses menuju kawasan perkebunan di Watulambot. Jalan tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu akses masyarakat dalam mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan.

Usulan pembangunan jalan paving juga disampaikan untuk akses di wilayah Talete menuju SD GMIM 3 Tondano.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Marawas mengusulkan perbaikan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan Kampung Marawas menuju Tumaluntung.

Aspirasi lain yang turut disampaikan yakni peningkatan jalan penghubung Tataaran–Tondano–Tomohon, pembangunan jembatan penghubung di sekitar SDN 1 dan SDN 6 yang diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat Wengkol dan Ranowangko, serta perbaikan dan pengaspalan ruas jalan di wilayah Ranting Roong.

Dalam kesempatan tersebut, Lurah Roong turut menyampaikan aspirasi terkait kondisi saluran air di kawasan perikanan yang saat ini tidak berfungsi secara optimal.

Menurutnya, kondisi saluran air yang tidak berfungsi tersebut berpotensi menyebabkan genangan hingga banjir ketika hujan turun. Karena itu, diperlukan penanganan dan perbaikan saluran agar dapat kembali berfungsi secara optimal.

aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan infrastruktur, pengembangan UMKM, bantuan sosial, maupun program lainnya akan menjadi bagian dari catatan Anggota DPRD untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia.

“Reses adalah ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Kita mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian aspirasi tersebut kita bawa dan kawal melalui mekanisme DPRD serta koordinasi dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)