Cindy Wurangian Minta Perhatian Masalah Kesejahteraan Guru di Sulut‎

‎Manado.Mediakontras.com –  Salah satu indikator kualitas pembangunan daerah ialah pendidikan.  Namun, saat ini persoalan pendidikan belum juga tuntas, dan terus terjadi di Sulawesi Utara (Sulut) diantaranya mengenai kesejahteraan guru.
‎
‎Hal ini diungkapkan Cindy Wurangian saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di ruang paripurna, Selasa (1/09/2026)
‎
‎Menurutnya, Ketika Komisi IV DPRD Sulut bertemu kepala sekolah, guru, bahkan murid keluhan yang sama  selalu diterima.  

Terakhir, diterima pihaknya ialah keterlambatan pembayaran sertifikasi tahun 2026, medio Juli sampai saat ini yang belum ada kepastian.
‎
‎“Kepala Dinas Pendidikan masih baru sehingga ia meminta waktu kepada kami untuk mempelajari banyak hal, termasuk adminitrasi. Kami tahu, akan ada yang ditandatangani sehingga kami berikan waktu untuk Pak Kadis menyesuaikan. Namun, harapan kami jangan terlalu lama karena ini menyangkut hak guru,” urai Sekretaris Komisi IV ini dengan tegas.
‎
‎Kemudian masalah kekurangan guru serta pembayaran gaji maupun honor guru.  Masalah ini, mungkin hampir dirasakan semua sekolah di Sulut, sehingga sekolah harus mengambil kebijakan melalui komite. 

Namun, sayangnya seringkali kebijakan ini mendapat serangan dari berbagai pihak karena tidak boleh ada pungutan khususnya sekolah negeri.
‎
‎Srikandi Partai Golkar ini pun berharap, persoalan ini tetap harus menjadi perhatian untuk dapat disiasatinya.  “Saya tahu aturan-aturan ini sudah diatur dari pusat, sehingga untuk pembiayaan guru honor tidak banyak yang dapat dilakukan. Namun, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus tetap dilakukan, sehingga harus ada strategi yang dilakukan untuk keluar dari masalah ini,” ungkapnya.
‎
‎Cindy pun menyayangkan, masih ada juga guru yang di gaji sekitaran Rp300.000 – Rp 1.000.000 per bulan.  Menurutnya, jumlah ini terlalu minim untuk mengembangkan SDM yang ada di Sulut.   “Pendidikan di Sulut  tidak akan berkembang jika tenaga pendidik hanya dihargai seperti ini,” tuturnya.(*)