Viral Isu Mobnas Rp1,3 Miliar, Ini Jawaban Kadis Kominfo Sangihe

Sangihe, mediakontras.com  —  Polemik pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe senilai Rp1,3 miliar memicu pro kontra di media sosial. Menanggapi kegaduhan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ronald Lumiu memberikan klarifikasi resmi, Kamis 11/6/2026.

Lumiu menegaskan pengadaan mobnas tersebut tidak ujug-ujug. Prosesnya sudah melalui mekanisme perencanaan APBD dan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. “Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD,” ujarnya saat diwawancarai.

Alasan penggantian, kata Lumiu, bersifat teknis dan efisiensi. Mobnas lama yang dipakai pimpinan daerah sudah beroperasi lebih dari 13 tahun dan pernah dipakai 4 bupati sebelumnya. Usia pakai panjang membuat biaya perawatan terus membengkak. “Dari sisi anggaran, pengadaan kendaraan baru justru lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama,” jelasnya.

Untuk meredam tudingan boros, Lumiu melempar pembanding ke daerah kepulauan lain di Sulut. Ia menyebut Kabupaten Kepulauan Sitaro yang APBD-nya lebih kecil dari Sangihe, mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk mobnas pimpinan daerah. “Kendaraan dinas Sangihe ini paling ekonomis dibanding kabupaten kepulauan lainnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Lumiu menilai kendaraan dinas yang layak adalah kebutuhan mutlak. Mobilitas Bupati dan Wabup Sangihe dinilai tinggi karena harus menjangkau pulau-pulau untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. “Pemerintah daerah mempertimbangkan aspek kebutuhan, efisiensi anggaran, serta kondisi kendaraan sebelum memutuskan pengadaan baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, isu pengadaan mobnas Rp1,3 miliar untuk Bupati dan Wabup Sangihe ramai diperbincangkan warganet. Beragam komentar muncul, mulai yang mempertanyakan urgensi hingga yang meminta transparansi spesifikasi kendaraan. Klarifikasi Pemkab ini diharapkan bisa meluruskan informasi dan menghentikan spekulasi liar di ruang publik. (*)