Bolmong. Mediakontras. com – Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan melaksanakan reses di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Minggu, (16/03/2025).

Berbagai aspirasi yang diterimanya baik mengenai infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan. Dan semua aspirasi masyarakat di Desa Bungko ini, akan diperjuangan sesuai kebutuhannya.

“Jika tupoksinya Pemerinta Provinsi Sulut akan disampaikan dan diperjuangkan, pun jika tupoksinya Pemerintah Kota Kotamobagu, maka akan disampaikan juga agar dapat direalisasikan tentunya secara bertahap, sesuai skala prioritas, ” ungkap Muliadi.

Lanjut Muliadi dengan adanya reses seperti ini, pihaknya akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, dan akan diperjuangkan nanti ketika mengadakan pertemuan dengan para eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran masyrakat dan merupakan kewajiban kami menggelar kegiatan reses guna mendengarkan aspirasi masyarakat untuk di sampaikan dalam agenda kami di DPRD” ujar Politisi dari PKB ini dengan tersenyum.

Muliadi pun mengklarifikasi isu yang beredar mengenai adanya penghapusan program anak asuh adalah kebijakan Weny Gaib dan Rendy V. Mangkat selalu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu.

“Itu kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, karena anggaran 2025 dibahas pada tahun 2024. Sementara, pak Weny dan Rendy baru terpilih tanggal 27 November 2024 dan dilantik 20 Februari 2025,” tegasnya. (*)

Bolmong.Mediakontras.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Bersama Ketua TP-PKK Sulut, Anik melakukan Safari Ramadhan di Bolaang Mongondow Raya, Kamis (13/03/2025).

Masjid Agung Inobonto menjadi lokasi Safari Ramdhan tersebut dan gubernur dijemput dan diantar langsung oleh bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Yusra Alhabsy dan wakil Bupati Donni Lumenta.

Turut hadir dalam Safari Ramadan itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut Braien Waworuntu, Sekprov Steve Kepel dan tokoh-tokoh lintas agama.

Gubernur Yulius Selvanus mengajak setiap insan untuk mewarnai Ramadan dengan nilai-nilai luhur, juga mengajak semua elemen untuk bersama sama mendukung niatan baik Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Mari kita maknai bulan yang penuh berkah dan maghrifah ini dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah SWT dengan terus berbuat baik dengan memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan serta solidaritas,” ujar gubernur.

Lanjutnya, rasa persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan merupakan kunci utama untuk membangun Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow agarbermarwarah, maju dan sejahterah. (*)

BOLTIM, mediakontras.com–  Komisi dua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengadakan dengar pendapat bersama masyarakat desa Tobongon, Senin (17/02/2025).

Agenda pertemuan tersebut dalam rangka perpanjangan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Tobongon. Kegiatan di hadiri langsung ketua komisi II, Meidi Lensun dan seluruh anggota komisi, serta seluruh aparat dan pelaku usaha di wilayah desa Tobongon.

Anggota Komisi II, Alamri Matiala mengatakan, kegiatan tersebut bentuk dukungan dari DPRD, agar masyarakat yang berada di wilayah pertambangan Tobongon untuk mendapatkan izin resmi dari Pemerintah pusat.

” Izin WPRnya sudah ada, namun masih butuh perpanjangan kembali, karena izin WPRnya sudah berakhir sejak tahun 2017,” jelasnya.

Lanjutnya, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperpanjang kembali izin WPR.

” Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas ESDM telah mengusulkan ke kementrian ESDM untuk perpanjangan WPR. Jadi, tugas kami menyampaikan dan meminta kepada masyarakat untuk membantu pemerintah terkait pengusulan perpanjangan WPR,” kata Politisi Nasdem dua periode ini.

Ditambah Alamri Matiala, sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) pernah mengusulkan hal ini, namun pada waktu itu masyarakat belum siap.

” Jadi kami berharap, seluruh pemerintah dan aparat, serta masyarakat desa Tobongon bersama-sama mendorong usulan ini,” harapan bapak Lam (sapaan akrab Alamri).

Melalui pelaku usaha desa Tobongon, Dolvi Mariay mengatakan, mereka sangat mendukung upaya Pemda untuk melegalkan kembali WPR yang sudah ada.
” Saat ini wilayah pertambangan di desa Tobongon masih bisa dikatakan seperti Pertambangan Ilegal (Peti), sebab meski ada WPR-nya, namun ijin operasinya sudah berakhir,” ujar Dolvi.

Dolvi meminta kepada DPRD Kabupaten Boltim dalam hal ini Komisi dua, agar terus mengawal hingga terlaksananya perpanjangan izin WPR.
” Saya berharap ini menjadi tugas pokok anggota DPRD khususnya komisi dua, agar serius dalam pengurusan perpanjangan perizinan WPR desa Tobongon,” pintahnya. (abdul)