Cindy Wurangian Soroti Simpang Siur Informasi Belajar dari Rumah, Minta Disdik Sulut Perkuat Koordinasi‎

Manado.Mediakontras.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, menyoroti simpang siurnya penyampaian informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini.
‎
‎Persoalan tersebut disampaikan Cindy dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).
‎
‎RDP tersebut dipimpin anggota DPRD Sulut, Vonny Paat, dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Drs. Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si., bersama jajaran.
‎
‎Dalam pertemuan itu, Cindy menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, meskipun penyelesaian seluruh persoalan belum dapat dilakukan sekaligus.
‎
‎“Terkait anggaran yang dianggarkan, harus mampu menyelesaikan persoalan. Meskipun belum tuntas, paling tidak ada langkah untuk memperbaiki atau menjawab kebutuhan riil yang terjadi di lapangan saat ini,” ungkap Cindy.
‎
‎Ia juga menyampaikan optimisme terhadap kinerja Dinas Pendidikan Sulut di bawah kepemimpinan Jahja Paulus Rondonuwu. Cindy mengaku telah mengetahui kinerja kepala dinas tersebut sejak masih berada di DPRD Sulut dan berharap sektor pendidikan di daerah ini terus mengalami perbaikan.
‎
‎Namun, perhatian utama Cindy dalam RDP tersebut turut diarahkan pada persoalan koordinasi dan penyampaian informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah sebagai langkah antisipasi terhadap kelangkaan BBM.
‎
‎Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulut telah mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah. Akan tetapi, informasi yang diterima masyarakat dan pihak sekolah dinilai belum seragam.
‎
‎“Saya juga ingin mengomentari kejadian terkini yang baru kita lewati, yaitu kelangkaan BBM. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar anak-anak sekolah belajar dari rumah,” jelasnya.
‎
‎Cindy mengungkapkan, dirinya menerima telepon dari masyarakat yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Kebingungan muncul karena sejumlah sekolah disebut menerima informasi yang berbeda-beda terkait surat edaran yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
‎
‎“Berkaitan dengan hal ini, saya mendapat telepon dari masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Namun, dari masing-masing sekolah, informasi yang beredar masih simpang siur terkait surat edaran yang ada,” lanjutnya.
‎
‎Ia menilai, ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak sekolah, orang tua, maupun siswa. Bahkan, terdapat sekolah yang disebut telah meliburkan kegiatan belajar mengajar, sementara situasi sudah berubah.
‎
‎“Ada yang mendapatkan informasi dari sekolah dasar, sebagian menyampaikan bahwa mereka sudah menerima informasi secara langsung. Ini terlihat sangat kacau. Saya melihat ada sekolah-sekolah yang terlanjur diliburkan, padahal situasi sudah berubah,” tegas Cindy.
‎
‎Menurutnya, persoalan serupa bukan pertama kali terjadi. Ketidakjelasan informasi juga pernah muncul ketika terjadi gempa bumi maupun bencana lainnya yang berdampak pada aktivitas sekolah.
‎
‎Karena itu, Cindy meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sulut membangun jalur komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan seluruh sekolah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah dapat diterima secara jelas, tepat waktu, dan dilaksanakan secara seragam.
‎
‎“Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi sekarang. Hal serupa juga pernah terjadi ketika ada gempa, kemudian pemerintah menyampaikan bahwa sekolah diliburkan, atau saat terjadi bencana. Informasi mengenai hal-hal seperti ini sering kali simpang siur di lapangan,” terangnya.
‎
‎Ia menambahkan, meskipun surat pemberitahuan telah diterbitkan oleh Gubernur Sulut atau disampaikan melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov), distribusi informasi kepada sekolah-sekolah diduga belum berjalan optimal.
‎
‎“Sampai sekarang, surat-surat yang diterbitkan masih simpang siur. Saya meminta agar ada jalur komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah,” tegasnya.
‎
‎Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Jahja Paulus Rondonuwu, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan saran yang diberikan oleh anggota DPRD Sulut.
‎“Terima kasih untuk masukannya,” ujar Jahja.
‎
‎RDP tersebut menjadi momentum bagi Komisi IV DPRD Sulut dan Dinas Pendidikan untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam penyampaian kebijakan yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar, sehingga informasi yang diterima sekolah, orang tua, dan siswa tidak lagi menimbulkan kebingungan.(*)
‎
‎