Ruslan Abdul Gani Ingatkan Potensi Kelangkaan BBM 2027, Minta Pertamina Siapkan Antisipasi

Manado. Mediakontras.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), H. Ruslan Abdul Gani, S.Sos., MM, mengingatkan pentingnya langkah antisipasi terhadap potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
‎
‎Legislator PDIP ini meminta pimpinan DPRD Sulut, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Kepala Biro Ekonomi, serta perwakilan Polda Sulut memperkuat koordinasi untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.

‎Peringatan tersebut disampaikan Ruslan dalam rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).

‎Menurut Ruslan, kekhawatiran tersebut perlu menjadi perhatian serius, menyusul informasi mengenai rencana pengurangan anggaran subsidi BBM sebesar Rp11 triliun yang disebut-sebut akan dialihkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Anggota DPRD Dapail Bitung Minut ini  menilai, persoalan antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM masih terjadi. Bahkan, menurutnya, antrean disebut telah mencapai wilayah Bintauna.
‎
‎Kondisi ini dikhawatirkan semakin memburuk apabila kebijakan pengurangan subsidi benar-benar diberlakukan pada tahun depan.

‎“Tahun depan sebesar Rp11 triliun akan dikurangi dari subsidi kita, yakni Pertamina. Sekarang saja belum dikurangi, antrean sudah sampai di Bintauna. Apalagi tahun depan kalau dikurangi,” ungkap Ruslan, yang merupakan anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan (Dapil) Bitung–Minahasa Utara (Minut).

‎Ia meminta seluruh pihak terkait tidak menunggu hingga persoalan distribusi BBM semakin membebani masyarakat. Menurutnya, dampak kebijakan anggaran terhadap ketersediaan BBM perlu dikaji dan diantisipasi sejak dini.

‎“Bisa dibayangkan, kalau itu benar-benar dikurangi, seperti apa panjang antreannya nanti?” tegasnya.

‎‎Haji Ruslan kembali menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, Pertamina, dan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan maupun distribusi BBM.

‎‎Ia berharap langkah antisipatif dapat disiapkan lebih awal, sehingga masyarakat tidak menghadapi antrean panjang maupun kesulitan memperoleh BBM akibat persoalan distribusi.

‎Ruslan juga meminta agar informasi mengenai rencana pengalihan anggaran subsidi sebesar Rp11 triliun untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dicermati secara serius oleh pihak-pihak terkait.

‎“Hal ini perlu kita antisipasi bersama Pertamina. Terlihat, Rp11 triliun ini akan dialihkan ke MBG dan Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya.

‎‎Ia berharap pembahasan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah konkret, guna menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan BBM di Sulawesi Utara.

Dengan demikian, potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih awal dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap terpenuhi.(*)