Wabup Sangihe Hadiri Rakor GWPP Bersama Komisi II DPR RI di Manado

MANADO, MEDIAKONTRAS – Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (GWPP), Rakor berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Senin (12/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.

Hadir langsung Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Plt. Kajati Sulut Dr. Ferrytass Toembidjo, unsur Forkopimda Sulut, kepala perangkat daerah, serta perwakilan bupati/wali kota se-Sulut.

Dalam rakor tersebut, Wagub Victor Mailangkay memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemprov Sulut, mulai dari capaian indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga realisasi belanja APBN regional per Agustus 2026.

Sejumlah isu strategis mengemuka dalam pembahasan bersama Komisi II DPR RI, di antaranya:
1. Penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD)
2. Penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang
3. Dukungan pembiayaan APBN untuk gaji PPPK
4. Rencana dukungan operasional bagi kepala daerah
5. Pengawasan dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan

Plt Kajati Sulut menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Wabup Sangihe dalam rakor ini dinilai penting. Sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, Sangihe membutuhkan sinkronisasi kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten.

Koordinasi ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan program yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kepulauan.

Melalui rakor ini, sinergi pembinaan dan pengawasan pemerintahan diharapkan semakin kuat, khususnya untuk mendorong tata kelola yang efektif dan akuntabel di Sulut dan seluruh kabupaten/kota di dalamnya.(Bella)