Tomohon
Janji Tanam Pohon, Pidana Jangan Dikubur
Dugaan Perusakan Konservasi Cagar Alam Gunung Empung: Aparat Penegak Hukum Ada di Mana ?

TOMOHON,mediakontras.com – Persoalan dugaan kerusakan kawasan cagar alam Gunung Empung di Kota Tomohon terus saja bergulir seperti tanpa ada ujungnya. Kesepakatan rehabilitasi kembali area yang rusak karena ada unsur kelalaian dari operator dan pemilik, tidak serta merta menghapus proses hukum.
Seperti yang diutarakan oleh salah satu warga Kota Tomohon, mengisahkan kalau dirinya pernah diproses pidana dan bahkan sempat ditahan selama 4 bulan penjara hanya karena dituding melakukan pelanggaran perusahan kawasan konservasi cagar alam. Dan, bahkan waktu itu penyidiknya adalah Iptu Royke R. Y. Mantiri, SH, MH yang saat ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Tomohon.
Oleh sebab itu warga yang berjenis kelamin Perempuan tersebut meminta Iptu Royke Mantiri untuk memproses hukum terhadap pelaku yang telah merusak areal di kawasan konservasi Gunung Lokon itu yang nyata dan jelas sudah melakukan pelanggaran.
“Saya sempat ada dapat info soal perusahan cagar alam.Kemudian saya cari beritanya di media sosial dan ikuti trus perkembangannya setiap hari. Apalagi berita terakhir pemilik lahan sudah memberikan pengakuan siap bertanggung jawab lewat konferensi pers. Meski bukan pelaku atau pelaksana, tapi dari kesediaannya bertanggung jawab sudah dapat diketahui bahwa perbuatan itu ada dan benar terjadi,” tutur warga yang meminta identitasnya diinisialkan dengan “N” saja.
Warga tersebut kemudian membandingkan kontradiksi kejadian yang dialaminya dengan aktivitas di Kinilow beberapa hari lalu itu dengan peristiwa yang dialaminya pada tanggal 25 Mei 2022.
“Saat sedang berada di kebun Koha Rangdang, di Kekurahan Wailan, kami didatangi petugas polisi dari Polda Sulut yang mengaku sebagai Panit bernama Roy dan datang bersama petugas Kehutanan Pos Gunung Lokon,” kata warga tersebut mengawali kisah yang dialaminya.
Menurutnya areal perkebunan yang merupakan warisan ayahnya dan telah digarap selama puluhan tahun, oleh Panit Roy dituding telah merambah hingga ke kawasan konservasi.
“Padahal, tapal batasnya ada di atas, tiang betonnya masih terpancang kokoh, jaraknya masih sekitar 150 meter dari areal garapan kami,” tuturnya.
Namun, kata dia, Panit Roy bersikeras jika kebun yang tengah dibersihkan dengan eskavator mini tersebut telah merambah kawasan konservasi.
Dan di hari itu juga, kata warga tersebut dia digelandang ke Polda Sulut untuk menjalani pemeriksaan, bahkan hingga sudah malam.
“Hampir dua bulan saya menjalani wajib lapor setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut melalui surat penetapan bernomor B/143/VII/2022. Tanggal 12 September 2022 saya mulai ditahan jaksa dan terus berlanjut jadi tahanan pengadilan hingga empat bulan lamanya,” tutur warga itu sambil meminta agar identitasnya pakai inisial N saja.
N bersyukur karena pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tondano memutuskan perkara pidana nomor register 169/Pid.B/LH/2022/ PN Tnn dengan amar bebas murni.
Menurut N, sangkaan pelanggaran pidana di Bidang KSDAE Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang ditimpakan padanya, sama sekali tidak terbukti.
“Putusan PN Tondano ini dikuatkan Mahkamah Agung melalui putusan kasasi nomor 3157 K/Pid.Sus-LH/2022 dan saya bebas setelah ditahan kurang-lebih empat bulan,” papar N.
Berbulan-bulan mendekam dalam tahanan atas tuduhan yang diyakininya tidak dilakukannya, menurut N sangatlah menyiksa dirinya maupun keluarga besarnya.
Karena itu melihat fakta di Gunung Empung beberapa saat lalu, menggelitik N untuk menuntut perlakuan yang sama dari Roy Mantiri yang kini masih bertugas di Kota Tomohon sebagai Kasat Reskrim Polres.
“Kalau dulu Pak Roy masih tugas di Polda di Manado dapat mendeteksi dugaan pelanggaran di Tomohon dan bisa langsung datang ke kebun kami, sekarang kejadiannya ada di wilayah kerja bapak,” ujarnya sambil tersenyum.
Demikian pula, kata N, jika untuk menjeratnya saat itu masih membutuhkan keterangan dari pihak lain, dalam kejadian Gunung Empung, telah ada yang mengaku dan siap bertanggung jawab.
“Yang saya tahu, ganti rugi atau pemulihan kawasan lingkungan yang rusak itu tidak menghapus perbuatan pidananya. Kendatipun terjadi akibat kelalaian, sanksinya pidananya tetap harus diberlakukan,” kata N yang mengaku akibat peristiwa yang dialaminya itu, kini dirinya mendalami ilmu hukum di salah satu universitas di Manado.
Menurut N, dirinya hanya menginginkan keadilan hukum diterapkan kepada semua dan bukan hanya bagi masyarakat biasa saja.
“Equality Before the Law. Yang di Gunung Empung itu, sudah actus reus. Makanya, saya menunggu Pak Kasat Reskrim Iptu Roy Mantiri membuktikan program Pak Kapolri bahwa Polisi Bersama Masyarakat dapat diterapkan juga pada orang di atas, tidak hanya masyarakat kecil, seperti saya. Semoga Beliau masih di Tomohon,” paparnya sambil tersenyum menyentil adagium Fiat Justitia Ruat Caelum.
Pengakuan dan Janji Jimmy Mewengkang
Sementata itu, pemilik lahan Jimmy Mewengkang menyatakan kesiapannya untuk melakukan rehabilitasi dan penghijauan kembali kawasan tersebut dengan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta masyarakat sekitar.
Dalam pernyataannya di mediasulut.co.id Jimmy menegaskan, kalau dirinya tidak memiliki niat untuk memasuki, merusak, ataupun melakukan perombakan bentang alam dan pembukaan lahan di dalam kawasan konservasi Gunung Empung.
Menurutnya, lahan yang dibuka merupakan lahan pribadi. Meski demikian, ia memastikan lahan tersebut akan ditanami pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan Cagar Alam Gunung Empung.
“Saya siap merehabilitasi kawasan. Minggu depan saya akan bekerja sama dengan BKSDA dan juga mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan penanaman pohon. Saya pastikan lahan yang dibuka itu akan saya tanami pohon. Saya ingin menghijaukan kembali kawasan tersebut dan membantu menjaga kawasan Cagar Alam yang ada,” tegas Jimmy.
Ia mengungkapkan, kronologi sebenarnya terkait aktivitas di lokasi tersebut telah disampaikan kepada lurah, camat, serta anggota DPRD Karlheinz Senduk dalam pertemuan belum lama ini.
Selanjutnya, Jimmy berencana menemui langsung Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara untuk menjelaskan secara terbuka kronologi kejadian sekaligus membicarakan langkah-langkah pemulihan lingkungan ke depan.
“Saya berencana minggu depan bertemu dengan Kepala Balai. Saya rasa memang sebaiknya bertemu langsung untuk menyampaikan kronologi sebenarnya dan menjelaskan rencana-rencana ke depan. Kalau memungkinkan, tentu kami ingin membangun kerja sama dengan BKSDA, termasuk dengan pihak swasta, dalam upaya pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Lebih jauh, Jimmy juga menggagas program pembibitan dan edukasi tanaman endemik yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan konservasi dan ekowisata.
Menurutnya, kawasan alam tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan edukatif dengan tetap memperhatikan aturan dan kelestarian lingkungan.
Ia berharap masyarakat yang berkunjung ke Gunung Empung mendapatkan edukasi tentang pentingnya menjaga alam, termasuk tidak membuang sampah sembarangan dan ikut melestarikan keanekaragaman hayati.
Bahkan, apabila program pembibitan berjalan baik, masyarakat yang membutuhkan bibit pohon dapat ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan.
“Kalau program pembibitan berhasil, siapa saja yang tertarik mengambil pohon untuk ditanam, silakan. Dengan begitu, setiap orang bisa mengambil bagian dalam pelestarian alam dan membuat bumi kita semakin hijau. Kita harus sama-sama menjaga lingkungan ini,” tutupnya.
Sementara itu, terpantau kawasan Cagar alam gunung Empung ini sudah dipasang plan larangan membuka lahan konservasi.
Desakan Banyak Kalangan
Prihatin dengan kondisi kawasan cagar alam di kawasan kaki Gunung Empung itu, banyak kalangan menyuarakan tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap pelaku maupun penanggung jawab.
Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti (LSM Rako), Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS) Sulawesi Utara adalah contohnya.
Mereka menuntut diterapkan UU Kehutanan, UU Konservasi, cagar alam maupun UU Lingkungan Hidup, diterapkan dalam peristiwa ini.
“Silahkan saja jika mau memperbaiki, tapi itu butuh waktu bertahun-tahun hingga bisa kembali seperti keadaan sebelum dirusak. Dan (pemulihan) itu tidak menghapus perbuatan pidananya,” kata Haryanto Nanga Ketua LSM RAKO.(*)













