Connect with us

Manado

Ancam Proses ke Pidana, LSM Rako Somasi IPDN

Tak Patuhi Putusan Keterbukaan Informasi KIP Sulut

Reky Simboh

Published

pada

InCollage 20261118 112937440

MANADO,mediakontras.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi (LSM Rako) akhirnya mengajuka somasi setelah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengabaikan putusan mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara.

Surat somasi nomor : 03/eks/S.P/RAKO/XI/2026, dengan perihal : Somasi atas pengabaian putusan mediasi Komisi Informasi Publik Nomor : 016/I/REG-PSI-A-M/2026 oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Utara, dikirimkan pada 13 November 2026.

Ketua LSM Rako, Harianto, mengatakan jika permintaan dalam somasi tetap tidak dipenuhi, pihaknya segera menyusulnya dengan pengajuan eksekusi ke lembaga peradilan.

“Itu mekanisme hukumnya bila badan publik yang telah diputuskan dalam sidang, tidak mematuhi dan menjalankan amarnya,” ujar Harianto, Selasa (17/11/2026).

Sengketa keterbukaan informasi itu berawal dari permintaan LSM Rako atas pengadaan barang dan jasa dalam Pra Pelaksanaan Proyek Konstruksi Fisik Wisma Nusantara 1, Nomor Kontrak EP-01KW39KFFZJNFM3WSACP163RF4. Di IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Perkara ini kemudian terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Register 016/I/REG-PSI/2026, dengan Rako sebagai pemohon dan Direktur IPDN Provinsi Sulawesi Utara sebagai termohon.

Harianto mengatakan sengketa informasi tersebut berkaitan dengan permintaan dokumen pengadaan barang dan jasa di IPDN Sulut yang belum diberikan kepada publik.

“Sengketa informasi ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa di IPDN Sulawesi Utara tahun 2024,” tambahnya.

Ia menjelaskan, Rako mengajukan permintaan informasi atas empat proyek pemeliharaan di lingkungan IPDN Sulut, yakni pemeliharaan gedung kuliah bertingkat, gedung administrasi bertingkat, auditorium, serta pemeliharaan Pos PKD dan pagar.

Menurut Harianto, permintaan informasi mencakup seluruh tahapan pengadaan agar dapat diakses publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

“Permintaan informasi kami mencakup seluruh tahapan dan dokumen pengadaan agar dapat diakses publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran negara.

“Keterbukaan informasi adalah instrumen penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan uang rakyat, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa,” kata Harianto.

Dokumen yang dimohonkan meliputi dokumen perencanaan dan gambar lengkap, rencana anggaran belanja, kerangka acuan kerja (KAK), harga perkiraan sendiri (HPS) beserta riwayatnya, spesifikasi teknis, berita acara pemberian penjelasan, berita acara pengumuman negosiasi, serta kontrak dan dokumen pendukung lainnya.

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara memeriksa apakah informasi yang diminta termasuk informasi publik yang wajib dibuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua pihak yang bersengketa telah dimediasi dan IPDN Kampus Sulawesi Utara yang ketika itu diwakili Dr. Arnold Poli sudah menyatakan kesediaan menyerahkan informasi yang diminta.

Majelis Komisioner KIP kemudian mengeluarkan putusan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan di tahap mediasi itu, dengan mewajibkan IPDN melaksanakannya.

“Karena IPDN sebagai termohon hingga batas akhir yang ditetapkan Undang-Undang tidak menjalankan putusan, Rako akhirnya mengirimkan somasi untuk mengingatkan,” papar Harianto.

Menurut dia jika somasi ini tetap tidak diindahkan IPDN, langkah Rako selanjutnya adalah mengajukan permohonan eksekusi ke lembaga pengadilan. “Atau, bisa juga dilaporkan pidana karena telah wanprestasi,” tambahnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Regarsport
Regarsport
Pegadaian

Sosial Media

/** * Use the following code in your theme template files to display breadcrumbs: */