BPJS Kesehatan: JKN Tegar, 98,62% Penduduk Indonesia Tercakup

Jakarta,mediakontras.com.– Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kian menunjukkan taringnya sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Memasuki tahun 2025, Program JKN tak hanya sukses memperluas akses kesehatan berkualitas, tetapi juga membuktikan ketahanan melalui tata kelola yang transparan, kondisi fiskal yang terkelola, dan inovasi layanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Capaian ini dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam acara Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7). Pujo menyatakan bahwa program ini adalah fondasi bagi terciptanya SDM yang sehat dan produktif.

“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Pujo .

Cakupan dan Layanan yang Masif

Hingga akhir Desember 2025, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total populasi Indonesia. Angka ini naik dari 278,1 juta jiwa pada tahun 2024 . Lonjakan ini diikuti dengan pemanfaatan layanan yang luar biasa, yakni lebih dari 725,3 juta kunjungan sepanjang 2025, atau rata-rata 1,9 juta layanan per hari .

Untuk mendukung akses tersebut, BPJS Kesehatan terus memperluas jejaring fasilitas kesehatan. Hingga kini, terdapat 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas penunjang. Kemudahan juga dihadirkan melalui kanal digital seperti Mobile JKN, layanan PANDAWA (WhatsApp), dan Care Center 165 .

Keuangan Sehat dan Tata Kelola Prima

Dari sisi keuangan, Pujo memastikan pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap sehat. Aset bersih DJS tercatat Rp30,04 triliun, cukup untuk membiayai klaim selama 1,88 bulan. Hasil investasi DJS mencapai Rp3,94 triliun . Namun, Pujo mengakui biaya pelayanan kesehatan tahun 2025 mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 26,42% digunakan untuk penyakit katastropik.

“BPJS Kesehatan mengoptimalkan upaya promotif dan preventif serta pengendalian biaya agar program tetap berkelanjutan,” tambahnya .

Komitmen tata kelola yang baik juga terlihat dari perolehan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari KAP untuk ke-12 kalinya berturut-turut. Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor tinggi dalam penilaian tata kelola, maturitas GRC, serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas dari KPK .

Dampak Nyata bagi Perekonomian

Studi LPEM FEB UI menyebutkan Program JKN berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, yakni peningkatan PDB hingga Rp129 triliun dan penciptaan 3,5 juta lapangan kerja. Program ini juga menyelamatkan 8,1 juta penduduk dari kemiskinan dan melindungi 16 juta lainnya dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan .

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai pengelola dana publik . Hal senada disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, yang menilai pencapaian ini harus terus diperkuat melalui kolaborasi .

Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, menambahkan bahwa ketahanan pembiayaan adalah kunci. “Pembiayaan kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat,” tegasnya .(*)