Pemda Sangihe Usulkan Perubahan APBD 2026 Naik Rp71 Miliar, Fokus ke Pelayanan Publik dan Infrastruktur

SANGIHE, Mediakontras.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, yang dipimpin Ketua DPRD Denny Roy Tampi, S.E., Senin (31/08/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari, S.E., M.M menegaskan perubahan APBD bukan hanya soal angka, tetapi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat di tahun berjalan.

“Perubahan APBD harus responsif, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati menyoroti karakteristik Sangihe sebagai daerah kepulauan dengan tantangan konektivitas, kebutuhan pelayanan dasar tinggi, dan ketergantungan pada transfer pusat. Karena itu, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kesinambungan fiskal, dan mengakomodasi kebutuhan prioritas yang mendesak.

Dari sisi pendapatan daerah, Pemda memproyeksikan sebesar Rp.895.199.757.908,00. Angka ini naik Rp. 39.404.401.459,00 dari sebelumnya Rp. 855.795.356.449,00. Kenaikan itu mempertimbangkan realisasi semester I 2026, potensi PAD, serta perkembangan transfer pusat dan provinsi.

Pemda juga berkomitmen mengoptimalkan PAD melalui perbaikan pelayanan perpajakan dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, serta penguatan pengelolaan aset. Namun ditekankan, peningkatan PAD tidak boleh menjadi beban berlebih bagi masyarakat dan dunia usaha.

Untuk belanja daerah, diusulkan sebesar Rp. 905.434.916.368,94 atau naik Rp. 71.086.352.979,19 dari APBD sebelumnya Rp. 834.348.563.389,75. Belanja diarahkan untuk pemerintahan, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemda juga akan meninjau ulang belanja yang kurang berdampak langsung.

Sementara pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp. 47.409.629.000,00, naik Rp. 31,6 miliar. Angka ini mempertimbangkan SiLPA 2025 dan kewajiban pembayaran pokok pinjaman. Pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp. 37.174.471.08,00.

“Kita tidak boleh pakai pendekatan sebanyak-banyaknya anggaran yang dibelanjakan, tapi sebesar-besarnya manfaat dari setiap rupiah anggaran,” tegas Thungari.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran meningkatkan disiplin anggaran, mempercepat program prioritas, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemda, DPRD, pusat, provinsi, dunia usaha, dan masyarakat untuk membangun Sangihe.

Dengan penyampaian nota keuangan ini, pembahasan Perubahan APBD 2026 resmi masuk tahap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sangihe. (Bela)