Fraksi Golkar DPRD Sulut Dukung Ranperda TJSL

Manado,mediakontras.com – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menghadirkan landasan hukum yang lebih jelas terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Dukungan tersebut disampaikan juru bicara FPG DPRD Sulut, Inggried Sondakh, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (24/08/2026).
Menurutnya,  FPG memandang pelaksanaan TJSL perlu ditempatkan dalam kerangka kemitraan yang sehat, transparan, proporsional, dan saling menguatkan, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pihak.
‎“FPG berpendapat pelaksanaan TJSL perlu ditempatkan dalam kerangka kemitraan yang sehat, transparan, proporsional dan saling menguatkan, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak,” ujar Inggried.
‎Ia menambahkan, FPG juga memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan yang membedakan perusahaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban TJSL dengan perusahaan yang melaksanakannya secara sukarela.
‎Selain itu, lanjut Sekretaris FPG ini, pihaknya mendorong agar program TJSL disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.
‎Penyusunan program, kata dia, harus berdasarkan kebutuhan nyata, data yang akurat, koordinasi lintas sektor, serta mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik masing-masing perusahaan.
FPG juga menyambut baik rencana pembentukan Forum TJSL. Namun, forum tersebut dinilai perlu memiliki batas kewenangan yang jelas agar keberadaannya benar-benar memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan masyarakat.
‎“FPG menyambut baik pembentukan Forum TJSL. Forum TJSL juga perlu memiliki batas kewenangan yang jelas agar keberadaannya benar-benar memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan masyarakat,” katanya
‎Lebih lanjut, FPG meminta sistem informasi TJSL dikembangkan secara terpadu dan berbasis data. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program sekaligus memberikan kepastian kepada perusahaan mengenai kebutuhan prioritas yang dapat didukung melalui TJSL.(*)

‎