Berita
Banggar DPRD dan TAPD Sulut Rampungkan Pembahasan APBD 2027, Pekan Depan Disahkan

MANADO. Mediakontras.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ranperda yang menjadi landasan kebijakan anggaran dan pembangunan daerah tersebut dijadwalkan akan disahkan melalui rapat paripurna DPRD Sulut pada Senin pekan depan.
Pembahasan berlangsung secara maraton dan diwarnai dinamika serta perbedaan pandangan. Sejumlah rapat lanjutan pun digelar hingga akhirnya seluruh tahapan pembahasan dinyatakan tuntas pada Selasa (17/11/2026).
Ketua Banggar DPRD Sulut yang juga Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB, KBD, mengatakan bahwa proses pembahasan bersama TAPD telah selesai sehingga Ranperda APBD 2027 siap dibawa ke tahap pengesahan.
“Proses pembahasan telah tuntas, maka Ranperda itu akan segera disahkan lewat Rapat Paripurna yang rencananya dilaksanakan Senin pekan depan,” ujar Andi Silangen.
Ia menjelaskan, meskipun terdapat sejumlah perbedaan pandangan selama pembahasan, komunikasi, negosiasi, dan sinkronisasi antara Banggar DPRD dan TAPD tetap berjalan dengan baik hingga mencapai kesepakatan.
Rampungnya pembahasan Ranperda APBD 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun mendatang.
Melalui APBD tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran untuk berbagai sektor strategis, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial-ekonomi dan penanganan bencana.
Setelah disahkan dalam rapat paripurna, Ranperda APBD 2027 akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.
Pengesahan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)














