Tomohon
Pengawasan Partisipatif Masyarakat Solusi Atasi Potensi Pelanggaran di Pilkada
TOMOHON, mediakontras.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif , oleh media organisasi masyarakat dan pemilih perempuan dalam rangka pemilihan tahun 2024 di Kota Tomohon.
Rakor yang digelar di Sutan Raja Hotel Minut, 26-28 Juli 2024, menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya.
Sesi pertama menampilkan pembicara Dr Jericho D.Pombengi, S.Sos, MSi dengan materi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Media,Ormas dan Pemilihan Perempuan Untuk Pilkada 2024 di Kota Tomohon.
Dalam pemaparannya, potensi dan pelanggaran Pilkada seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang atau money politics, identitas politik ,penggunaan dana CSR dan Hoax.
“Bicara soal netralitas ASN komoditi ini yang paling banyak dimainkan oleh incumbent.Baik dalam Pemilu maupun Pilkada,” ungkap Pombengi.
Diuraikannya, dalam UU ASN Pasal 25 Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK) adalah kepala daerah.
“Tapi justru yang terjadi dalam konteks pilkada ASN itu terselam dengan politisasi . Banyak yang bergerilya menjadi tim sukses untuk kepentingan pribadi,” kata Dosen Unsrat ini.
Yang lebih parah lagi , pelanggaran pemilu yang banyak terjadi adalah politik uang . Modus yang dijalankan seperti misalnya bagi bagi BLT atau ada juga bagi bagi sembako.
“Potensi potensi pelanggaran ini sama sama kita sikapi kemudian awasi dan kawal proses tahapan Pilkada agar tidak terkontaminasi,” ujar Pombengi.
Selain pelanggaran tersebut ada juga potensi lain seperti politik identitas yang jelas sangat merusak sendiri sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Bagaimana pelanggaran ini bisa diminimalisir agar tidak terjadi yakni ada sanksi dan larangan yang terdapat pada UU Pemilu dan Pilkada. Termasuk pula pengawasan partisipatif sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Pengawasan partisipatif dapat dilakukan dengan pengawasan maksimal seperti pendidikan politik , penciptaan kader atau tokoh penggerak pengawasan Pemilu, model dan metode pengawasan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggara Pemilu.
“Pengawasan partisipatif dalam dilakukan dengan sinergi antara masyarakat dengan orang orang yang bersentuhan dengan kepemiluan,” pungkasnya.
Ikut pula hadir dalam Rakor tersebut Ketua Bawaslu Tomohon Stenly Kowaas serta Kordiv Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Handy Tumiwuda.(rek)
Headline
Lucunya Wenny Lumentut di Debat Paslon, Ditanya Lain Dijawab Laeng
TOMOHON,mediakontras.com – Ada kejadian lucu yang tersaji saat Debat Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Tomohon 2024, saat Wenny Lumentut kelihatan seperti ‘emosional’ sehingga menjawab pertanyaan di luar konteks tema debat.
Saat itu debat memasuki segmen kelima dan calon Wakil Wali Kota paslon nomor urut tiga diberi kesempatan oleh Moderator dr. Truly Kerap, M.Kes untuk mengajukan pertanyaan kepada calon wali kota paslon nomor urut dua, Wenny Lumentut.
“Bagaimana pengembangan ekonomi dengan kelestarian hutan,” tanya Sendy Rumajar dengan nada datar.
Bukannya memaparkan langkah apa yang akan dilakukannya berkaitan dengan pertanyaan itu bila kelak terpilih, dengan nada suara tinggi Wenny Lumentut justru berkeluh-kesah soal aksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkaitan dengan investasi dan perizinan.
Dia menyayangkan LSM yang selalu protes investasi suatu usaha dikait-kaitkan dengan lingkungan.
“Jangan cuma teriak-teriak, tapi bawa sampai ke APH. Samua ada izin, Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dan lain-lain ada,” ujarnya berapi-api.
Menanggapi jawaban itu, saat diberi waktu menanggapi, Caroll Senduk kemudian mengingatkan Wenny Lumentut bahwa ekonomi hijau bukan soal perizinan, tapi bagaimana mengembangkan ekonomi rakyat tanpa merusak lingkungan.
Wenny Lumentut pun menimpalinya dengan singkat bahwa ada banyak potensi ekosistem ekonomi hijau di Indonesia, termasuk di Tomohon sendiri.
Dalam debat perdana yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon ini memang ada beberapa kesamaan program yang tersaji dalam visi-misi antara paslon nomor urut satu Miki Junita Wenur-Cherly Mantiri (MJW-CM) dan nomor urut tiga Caroll Senduk -Sendy Rumajat (CS-SR).
Karena itu, tak jarang pertanyaan, jawaban serta tanggapan antar-kedua paslon ini hanya berlangsung singkat saja.(rek)
Headline
Tampil Gaya Milenial di Debat Perdana, Caroll-Sendy : Serba Gratis Untuk Rakyat
TOMOHON, mediakontras.com – Gaya Pasangan Calon Walikota Caroll Senduk dan Wakil Walikota Sendy Rumajar di debat perdana yang tampil casual layaknya milenial dengan kostum jersey merah berlogo Garuda di dada kanan dan ada nomor punggung angka tiga (3) mampu menarik perhatian khusus publik.
Debat perdana yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Tomohon, Selasa (8/10/2024), mengangkat tema Pelayanan Kesehatan,Pendidikan,Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan,Ekonomi Hijau dan Pariwisata.
Tak hanya memukau dengan gaya ala anak muda, pasangan yang diusung koalisi PDIP dan Partai Gerindra ini, memaparkan sejumlah program unggulan yang bertajuk ‘Serba Gratis Untuk Rakyat’.
- Gratis Pendidikan
- Gratis Makanan Bergizi
3.Gratis Layanan Kesehatan
4.Gratis Biaya Persalinan
5.Gratis BPJS Ketenagakerjaan
6.Gratis BPJS Kesehatan
7.Gratis Layanan Ambulans Untuk Orang Sakit
8.Gratis Dokumen Kependudukan Dari Lahir Sampai Meninggal,
9.Gratis penggunaan alat pertanian Bagi Petani
10.Gratis Pupuk
11.Gratis Benih
12.Gratis Internet Pelayanan Publik - Gratis Kuota Internet Bagi Kaum Milenial
Dalam closing statement pasangan yang diusung koalisi PDIP dan Partai Gerindra ini, Paslon Caroll dan Sendy memperkenalkan program andalan mereka yang pro rakyat.
Program serba gratis yang disampaikan paslon yang sangat dirindukan warga ini, semuanya bertujuan untuk melanjutkan serta meningkatkan program-program sebelumnya.
“Kami bukan lagi baru berjanji, tapi sudah melakukan,” ujar Caroll Senduk yang juga menyebut digitalitasi UMKM dan literasi pelaku usaha sebagai salah satu program prioritas yang sudah tercantum dalam visi-misi keduanya.
Caroll Senduk menyebut malau program ini sebagai wujud kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk membangun Tomohon yang lebih baik, di mana setiap warga dapat merasakan kehadiran pemerintah tanpa beban biaya,” ujar Caroll yang langsung disambut aplaus dari audiens.
Tak kalah gemilang dengan calon wali kotanya, Sendy Rumajar juga layak mendapat bintang dalam debat ini.
Menjawab pertanyaan panelis soal bagaimana cara keduanya menumbuhkan ekonomi kreatif di Tomohom, dengan gaya khasnya Sendy mengaitkan Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di daerahny sebagai bentuk sinergitas dengan pemerintah pusat.
“Di balik makan siang gratis Pragib ini ada nilai tambah bagi warga Tomohon. Suplainya dari petani kita saja, sehingga mereka beroleh nilai tambah. Kita juga kembangkan koperasi dan melatih generasi muda,” paparnya.
Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi hijau di Tomohon akan disinergikan dengan keberadaan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong bagi semua pelaku usaha.
Debat paslon yang dipandu moderaror dr. Truly Kerap, M.Kes dan dihadiri semua Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Tomohon Handy Tumiwuda ini juga menampilkab para panelis dari kalangan akademisi masing masing
Panelis : DR ferry Daud Liando SIP MSi, DR Donna Setia Budi SH MH,
Coretta Louis kapojos SE,
Livie Allow MSI, DR Tommy Sumakul SH MH dan DR Goinpeace Tumbel MAP.(rek/*)
Headline
Gandeng Pol PP, Bawaslu Akan Tertibkan APK Bermasalah
TOMOHON,mediakontras.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon dalam waktu dekat akan menggandeng Sat Pol PP Pemkot Tomohon untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan.
“Memang sesuai aturan, proses eksekutorial di lapangan dilakukan Sat Pol PP,” ujar pimpinan Bawaslu Tomohon Yossi Korah.
Ia menegaskan, APK dimaksud mencakup Baliho, spanduk, bendera dan bilboard yang melanggar.
“KPU sudah mengeluarkan SK titik pemasangan APK. Di SK tersebut sudah ditegaskan soal area yang dilarang, beserta beberapa turunan larangan.
Misalnya jarak pemasangan APK dengan fasilitas pemerintah dan rumah ibadah minimal 30 meter. APK yang melanggar poin-poin di SK itu yang akan ditertibkan,” sambung Korah.
Dijelaskannya juga, soal desain APK sudah ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama dengan KPU, Bawaslu, semua LO Paslon, serta dihadiri juga pihak kepolisian, TNI dan SatPol PP Pemkot Tomohon.
“Jadi intinya APK di lapangan saat ini, yang desainnya tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan KPU, pasti akan ditertibkan,” katanya.
Pimpinan Bawaslu lainnya, Handy Tumiwuda menjelaskan, sesuai regulasi prosedur yang wajib dilakukan Bawaslu adalah mengimbau dulu, memberikan saran perbaikan kepada pasangan calon melalui KPU, untuk secara mandiri menurunkan APK yang melanggar.
“Jika tidak diindahkan, barulah Bawaslu secara prosedur akan merekomendasikan semua titik APK yang akan ditertibkan ke Sat Pol PP Pemkot Tomohon untuk ditertibkan,” tegasnya.(rek)
-
Talaud2 minggu ago
Resmi Menjabat, Berikut Ini 24 Nama DPRD Kepulauan Talaud Periode 2014 – 2029 Yang Diambil Sumpah.
-
Talaud3 minggu ago
Pria Paruh Bawa Ditemukan Tewas Di Kebun Desa Arangkaa, Begini Kronologisnya
-
Headline3 minggu ago
Sama-sama Calon Wali Kota, Harta Duo Wenny ini Terpaut Sangat Jauh
-
Headline3 minggu ago
BIAN Laporkan Pidana Wenny Lumentut ke KPU
-
Headline2 minggu ago
Dua Kali Khianati Prabowo, Gerindra Blacklist Wenny Lumentut, Ini Instruksinya
-
Headline2 minggu ago
Terbesar Ada di Minahasa, Terbanyak di Tomohon. Ini Daftar Tanah Milik Wenny Lumentut di LHKPN
-
Hukrim2 minggu ago
Pulang Acara Pernikahan, Revanly Ditikam Orang Tak Dikenal Di Desa Sawang