Connect with us

Hukrim

Lima Kasus Dugaan TPPO Terbongkar di Sulut. Polda Bongkar Bisnis Seksual di Spa dan Karaoke Hotel Berbintang

Babuk 59 Kondom Merek Merek Sutra dan Fiesta

Yaziin Solichin

Published

pada

FB IMG 1795178852358

MANADO,mediakontras.com – Praktik dugaan perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual kembali membuka sisi gelap industri hiburan di Sulawesi Utara. Di balik gemerlap tempat spa dan karaoke, aparat kepolisian menemukan indikasi praktik yang diduga menjadikan perempuan, bahkan anak di bawah umur, sebagai objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi.

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Utara mengungkap penanganan lima perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dua kasus menyeret tempat hiburan di Kota Manado, sementara tiga perkara lainnya mengarah pada dugaan perekrutan dan eksploitasi korban lintas daerah.

Pengungkapan ini bukan sekadar perkara penindakan terhadap individu yang diduga terlibat. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai bagaimana praktik tersebut dapat berlangsung, siapa yang memperoleh keuntungan, serta apakah terdapat jaringan yang lebih luas di balik perekrutan dan penyaluran korban.

Dua Tempat Hiburan Masuk Radar Penyidikan

Dua lokasi di Manado menjadi perhatian penyidik, yakni Kazumi Spa dan B-ONE Executive Karaoke di kawasan Hotel Swiss-Bel.

Dalam perkara Kazumi Spa, penyidik telah menetapkan JJAK (32) sebagai tersangka. Kasus ini terungkap setelah personel Subdit III Ditres PPA dan PPO melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), Senin malam, 16 November 2026.

Fakta yang ditemukan di lokasi menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyidikan. Petugas menemukan 59 kondom merek Sutra dan satu kondom merek Fiesta di meja kasir, serta satu kondom lainnya di mess terapis.

Berdasarkan pemeriksaan saksi, kondom tersebut diduga dijual kepada para terapis seharga Rp25 ribu per buah untuk digunakan ketika melayani hubungan seksual.

Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem operasional tempat usaha tersebut. Apakah aktivitas itu dilakukan secara individual atau terdapat mekanisme yang diketahui dan dikelola pihak tertentu?

Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk mengungkap apakah dugaan eksploitasi seksual hanya melibatkan pelaku perorangan atau berlangsung dalam suatu sistem yang terorganisasi.

Sementara itu, dalam perkara B-ONE Executive Karaoke, penyidik menetapkan JFM (45) sebagai tersangka.

Seorang perempuan berusia 23 tahun berinisial KMR alias Shella diduga menjadi korban eksploitasi seksual setelah mendapatkan booking dari seorang tamu dengan nilai pembayaran mencapai Rp2 juta.

Yang menjadi sorotan, pembayaran tersebut disebut dilakukan melalui kasir tempat hiburan dengan transfer ke rekening atas nama FRK.

Alur transaksi ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu didalami penyidik. Siapa pemilik rekening tersebut? Bagaimana pembagian uang dilakukan? Apakah terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi itu?

Jawaban atas pertanyaan tersebut berpotensi membuka konstruksi perkara secara lebih utuh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Anak di Bawah Umur Diduga Menjadi Sasaran Perekrutan

Persoalan semakin serius ketika tiga perkara lainnya memperlihatkan adanya dugaan eksploitasi yang melibatkan anak di bawah umur.

Dalam kasus pertama, seorang anak berusia 16 tahun diduga akan dipekerjakan di sebuah kafe di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.

Kasus kedua berkaitan dengan dua anak berusia 17 dan 15 tahun yang terindikasi menjadi korban eksploitasi di wilayah Ambon.

Perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik juga berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara untuk proses penjemputan dan pemulangan korban.

Keterlibatan anak-anak dalam perkara ini menjadi alarm serius. Perekrutan dengan iming-iming pekerjaan dapat menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang, terutama ketika korban berada dalam posisi rentan dan tidak memahami risiko eksploitasi yang mengancam mereka.

Sementara itu, dalam perkara TPPO Banggai, penyidik telah menetapkan FVL (25) sebagai tersangka.

Perkara ini bermula dari pencegatan rombongan di Pelabuhan Bitung pada 4 November 2026. Rombongan tersebut diduga hendak menuju Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk bekerja sebagai Lady Companion (LC) di sebuah kafe.

Pola perekrutan dan pengiriman calon pekerja lintas wilayah ini perlu ditelusuri lebih jauh. Sebab, di balik tawaran pekerjaan sebagai LC, penyidik perlu memastikan apakah terdapat unsur penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, pemaksaan, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Tujuh Korban Diselamatkan, Pemulihan Jadi Prioritas

Di tengah proses hukum yang berjalan, terdapat sisi lain yang tidak boleh diabaikan: nasib para korban.

Ditres PPA dan PPO Polda Sulut menyebut tujuh korban TPPO yang berhasil diselamatkan telah mendapatkan penampungan dan pendampingan melalui kerja sama dengan UPTD DP3 Provinsi Sulawesi Utara.

Para korban ditempatkan di rumah aman, menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tikala, serta dijadwalkan mendapatkan konseling psikologis.

Hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan para korban dinyatakan negatif HIV/AIDS, sifilis, dan penyakit menular seksual lainnya.

Namun, pemulihan korban tidak cukup hanya melalui pemeriksaan medis. Pendampingan psikologis, perlindungan identitas, jaminan keamanan, serta pemulihan hak-hak mereka menjadi bagian penting dalam proses penanganan.

Polda Sulut menegaskan bahwa penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga perlindungan dan pemulihan korban.

Membongkar Jaringan, Bukan Sekadar Menetapkan Tersangka

Terungkapnya lima perkara dugaan TPPO ini menjadi momentum untuk membongkar lebih jauh praktik perdagangan orang yang diduga beroperasi melalui sektor hiburan dan perekrutan tenaga kerja lintas daerah.

Penetapan sejumlah tersangka merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah mengungkap kemungkinan adanya perekrut, perantara, pengelola, penampung, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari eksploitasi tersebut.

Penyidik juga perlu menelusuri aliran uang, komunikasi perekrutan, mekanisme pengiriman korban, serta hubungan antarpihak dalam setiap perkara.

Sebab, perdagangan orang tidak selalu berdiri sebagai tindakan satu orang. Dalam sejumlah modus, praktik ini dapat melibatkan mata rantai panjang yang bekerja secara sistematis.

Publik kini menunggu sejauh mana pengembangan penyidikan akan menjawab pertanyaan mendasar: apakah lima perkara ini merupakan kasus-kasus yang berdiri sendiri, atau justru memiliki keterkaitan dengan jaringan perdagangan orang yang lebih luas?

Polda Sulut menyatakan penyidikan terhadap kelima perkara masih terus dikembangkan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Regarsport
Regarsport
Pegadaian

Sosial Media

/** * Use the following code in your theme template files to display breadcrumbs: */