Eugenie Mantiri Minta Penjelasan Terkait Pelayanan Kominfo Sulut untuk Masyarakat Secara Langsung

Manado.Mediakontras.com – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut dilaksanakan Bersama Mitra Kerja diantaranya Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (30/06/2026) di ruang rapat komisi.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Royke Anter dan anggota komisi Eugenie Mantiri, Hendry Walukow dan Harry Putong.

Dalam kesempatan tersebut, Eugenie Mantiri meminta penjelasan ke pihak Kominfo Sulut, Zainudin Hilimi mengenai tata cara pengelolaan berita, aplikasi yang digunakan di dinas terkait, dan kegiatan yang langsung menyentuh ke Masyarakat dari dinas.

Kadis Kominfo Sulut, Zainudin Hilimi puu menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang ada di Kominfo secara keseluruhan berjumlah 75 orang, namun berkurang dua menjadi 73 orang. “Karena dari dua orang, ada yang promosi dan pindah dari Kominfo,” ujarnya.

Lanjut Hilimi, 33 orang diantaraya P3K. Nah, ada dua orang tenaga teknis yang dulunya punya keahlian khusus menangani aplikasi IKAP sekarang sudah tidak ada. Bidang Komunikasi dan Informatika yang ada hanya 4 orang, yang punya keahlian yang dapat dimanfaatkan. “Kami memnag butuh tenaga teknis yang paham hal ini,” ungkapnya.

Semua aplikasi ada di SKPD, pihaknya yang mengkoordinir, sehingga semua data SKPD ada di Kominfo. “Kami yang menjadi pusat penyimpanan data dari berbagai kegiatan yang dilakukan semua SKPD,” tutur Hilmi.

Untuk kegiatan Kominfo yang menyentuh Masyarakat, Kata Hilmi berkaitan dengan PPID yang berhubungan dengan informasi masyarakat. “Mereka menyajikan informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat, berkaitan dengan keterbukaan informasi.

Jika ada yang membutuhkan layanan informasi pemerintah atau pendataan, maka dapat ditanyakan ke Kominfo dan nanti akan diinformasikan pada Masyarakat,” urainya.

Kembali ditanyakan Eugenie, apakah ada anggaran untuk kebutuhan masyarakat? Hilmi pun menjawab, pihaknya hanya dapat menyajikan data. Jika anggaran untuk masyarakat langsung tidak ada

Data apa yang sajikan? Kata Eugenie, Hilmi pun menjawab, data yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya masalah data dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan kegiatan yang akan diinput di portal SKPD. Jika ada masyarakat yang membutuhkannya, maka data tersebut dapat langsung diambil. “Kami hanya dapat memberikan data,” imbuhnya. (Chae)