BEDAH FILOSOFIS DAN YURIDIS  TRANSFORMASI PDAM MENJADI PERUMDA:  Bukan Sekedar Ganti Baju

Oleh: Stefy Edwin Tanor SE, Ak. MM

BAGIAN I: PENDAHULUAN

​Latar Belakang: Dekonstruksi Rezim Sentralistik menuju Korporatisasi Daerah

​Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diturunkan secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukanlah sekadar respons regulasi yang bersifat inkremental atau pelengkap administrasi negara.

Kedua payung hukum tersebut merupakan momentum dekonstruksi radikal terhadap paradigma lama pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selama lebih dari setengah abad, dunia usaha milik daerah terbelenggu dalam doktrin usang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Rezim lama ini memperlakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tak ubahnya sebagai “suku dinas terselubung”—sebuah entitas birokratis yang dipaksa mengemban misi pelayanan sosial absolut, namun di saat yang sama, struktur internalnya diintervensi secara politis dan dikebiri kemandirian finansialnya.

Akibatnya, alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDAM di berbagai penjuru nusantara justru bertransformasi menjadi beban fiskal yang kronis, didera inefisiensi operasional, manajemen keuangan yang opak “abu-abu”, serta ketergantungan abadi pada suntikan modal atau subsidi APBD.

​Sadar akan jebakan struktural (structural trap) tersebut, pemerintah melalui UU No. 23/2014 dan PP No. 54/2017 memperkenalkan konsep korporatisasi publik yang tegas. Regulasi modern ini membelah bentuk hukum BUMD menjadi dua entitas yang klir: Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Bagi sektor pelayanan publik vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air bersih, format Perumda dipilih sebagai jalan tengah yang genius. Melalui institusi Perumda, negara berupaya mengawinkan dua kutub kepentingan yang selama ini dianggap mustahil bersatu: menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service obligation) – Fungsi Sosial demi mewujudkan hak asasi warga atas hak dasar air bersih, dengan kewajiban mutlak untuk beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, efisien, dan meraih laba (profitability Oriented Sustainability) – Fungsi Mencari Keuntungan  untuk kesinambungan pelayanan publik.

​Fenomena Nasional dan Refleksi Empiris di Kota Tomohon

​Lahirnya norma baru ini memicu gelombang transisi kelembagaan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah daerah berbondong-bondong merombak peraturan daerah mereka guna mengubah status hukum PDAM menjadi Perumda Air Minum.

Namun, fenomena migrasi institusional ini di lapangan sering kali terjebak dalam bias formalitas. Banyak daerah yang sekadar mengganti papan nama kantor, mencetak ulang kop surat, dan memperbarui stempel perusahaan, tanpa melakukan audit fundamental terhadap kapasitas manajerial dan kepatuhan regulasi di dalamnya.

Budaya kerja birokratis yang lamban, pola pengisian jabatan berbasis kronisme politis, serta lemahnya sistem pengendalian internal tetap lestari di balik nomenklatur baru Perumda.

​Potret lokal dari paradoks transisi ini terpapar secara transparan di Kota Tomohon. Melalui langkah strategis Pemerintah Kota bersama legislatif, ditetapkanlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Secara yuridis-formal, Perda ini merupakan instrumen hukum yang sangat maju dan progresif, karena menyerap seluruh roh profesionalisme, akuntabilitas, dan tata kelola modern yang diamanatkan oleh regulasi setingkat di atasnya.

Perda Nomor 2 Tahun 2026 ini mematok standar yang tinggi dan menuntut perubahan radikal pada ekosistem pengelolaan air bersih di Kota Tomohon. Namun, tantangan terbesarnya adalah gap yang lebar antara cita-cita ideal Perda tersebut dengan realitas empiris di lapangan. Ketika payung hukum baru menetapkan standar korporasi kelas satu, manajemen operasional justru kerap berjalan tanpa arah akibat ketiadaan dokumen perencanaan bisnis (business plan) yang matang, tingginya angka kehilangan air fisik dan komersial (NRW) yang tidak terkendali, serta tata kelola akuntansi keuangan yang masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

​Thesis Statement (Pernyataan Tegas Artikel)

​Berdasarkan lanskap sosiologi hukum tersebut, artikel ini menegaskan bahwa transformasi PDAM menjadi Perumda—sebagaimana yang digariskan secara rigid dalam Perda Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2026—bukanlah sekadar urusan administratif peralihan nomenklatur atau penggantian papan nama korporasi semata.

Perubahan ini merupakan sebuah perombakan total (total overhaul) yang bersifat sistemik, doktrinal, dan filosofis, yang mencakup tiga pilar utama: a.) rekonstruksi radikal doktrin hukum pertanggungjawaban tata kelola, b.) pelembagaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara ketat, c). serta penguatan mutlak standarisasi kompetensi manajemen berbasis meritokrasi teknokratis.

 Kegagalan dalam menyelaraskan kapasitas manajerial dengan tuntutan hukum baru ini tidak hanya akan melahirkan pembangkangan regulasi (non-compliance), melainkan juga menjerumuskan daerah ke dalam risiko kerugian keuangan dan kegagalan pelayanan publik yang fatal.

BAGIAN II:  PERBEDAAN MENDASAR (DOKTRIN HUKUM & TATA KELOLA)

​Mengupas transformasi PDAM menjadi PERUMDA menuntut pemahaman mendalam mengenai pergeseran struktur kekuasaan dan teori korporasi publik. Perubahan ini meruntuhkan dinding-dinding pengelolaan gaya lama dan menggantinya dengan arsitektur hukum yang memisahkan secara tegas antara fungsi regulasi pemerintah dengan fungsi eksekutif perusahaan.

​1. Reposisi Kepala Daerah: Dari Pemilik Mutlak Menjadi Kuasa Pemilik Modal (KPM)

​Di bawah rezim UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah, Kepala Daerah bertindak sebagai pemilik mutlak (absolute owner) yang memegang kendali eksekutif langsung atas PDAM. Struktur ini menciptakan hubungan hierarkis dinas yang linear, di mana Direktur PDAM diposisikan tak ubahnya sebagai kepala seksi atau bawahan langsung Kepala Daerah. Akibatnya, batas antara kebijakan politik wilayah dengan keputusan komersial perusahaan menjadi sangat kabur.

Kepala Daerah bisa secara subyektif melakukan intervensi operasional, mulai dari penentuan tarif di bawah biaya produksi demi popularitas politik, hingga pengangkatan jajaran manajemen berdasarkan kedekatan personal, bukan kompetensi.

​Sebaliknya, UU No. 23/2014, PP No. 54/2017, dan diturunkan dalam Perda Kota Tomohon No. 2/2026 secara radikal memutasi peran Kepala Daerah menjadi Kuasa Pemilik Modal (KPM). Reposisi ini mengadopsi doktrin corporate governance modern. Sebagai KPM, Kepala Daerah tidak lagi memegang kendali eksekutif harian atau operasional teknis.

Kewenangan KPM dibatasi pada wilayah strategis-kebijakan yang dieksekusi melalui mekanisme formal setingkat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). KPM berwenang menetapkan modal, menyetujui rencana bisnis jangka panjang, serta mengangkat atau memberhentikan Direksi berdasarkan rekomendasi Panitia Seleksi objektif. Dengan demikian, intervensi politik birokrasi dipotong, dan Direksi diberikan kedaulatan penuh untuk menakhodai perusahaan secara profesional.

​2. Pemisahan Kekayaan dan Otonomi Manajemen

​Pada format PDAM lama, pemisahan kekayaan daerah sering kali hanya terjadi di atas kertas, sementara dalam praktiknya arus aset dan keuangan masih kental dengan nuansa anggaran dinas tradisional. Dalam rezim Perumda, prinsip Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditegakkan secara rigid. Sekali modal daerah disetor ke dalam Perumda, modal tersebut bertransformasi menjadi aset korporasi yang mandiri secara hukum (separate legal entity).

​Konsekuensi yuridis dari pemisahan ini adalah lahirnya otonomi manajemen mutlak. Direksi Perumda tidak boleh lagi mengelola operasional perusahaan dengan mentalitas proyek kedinasan yang serba menunggu instruksi atau bergantung pada pagu APBD tahunan.

Direksi wajib memegang kendali penuh atas pengorganisasian internal, penganggaran modal, dan pengembangan bisnis. Konsekuensi sebaliknya pun berlaku: jika perusahaan mengalami kerugian akibat salah urus, kerugian tersebut terisolasi di dalam neraca Perumda dan tidak boleh secara otomatis menguras atau membebani kas umum daerah, kecuali dalam batas modal yang disetor.

​3. Prinsip Dual-Purpose: Keseimbangan Pelayanan Publik vs Profitabilitas

​Doktrin lama PDAM terjebak pada dogma pelayanan sosial absolut (public service obligation). Cara pandang keliru ini kerap dijadikan tameng pembenaran bagi manajemen yang inkompeten: “Tidak apa-apa merugi atau air bocor ekstrem, yang penting pelayanan masyarakat berjalan.” Pemikiran destruktif inilah yang membuat mayoritas PDAM di Indonesia sekarat dan gagal berkembang.

​Pasal 6 PP Nomor 54 Tahun 2017 menghancurkan dogma tersebut melalui pengenalan prinsip Dual-Purpose (Tujuan Ganda) yang seimbang. Perumda Air Minum wajib berjalan di atas rel kembar:

1. ​Kemanfaatan Umum: Menyediakan air bersih yang berkualitas, kontinu, dan terjangkau sebagai perwujudan fungsi sosial negara. Fungsi Public Service Obligation – Fungsi pelayanan
2. ​Profitabilitas: Wajib mengejar keuntungan dan laba yang sehat berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; fungsi Profit Oriented Sustainability – Fungsi Keekonomian.

TABEL PRINSIP DUAL-PURPOSE (RELI KEMBAR PERUMDA)

PILAR 1: KEMANFAATAN UMUM (Fungsi Sosial)	PILAR 2: PROFITABILITAS (Fungsi Ekonomi)
Menyediakan air bersih yang bermutu tinggi dan kontinu untuk hajat hidup orang banyak.	Menjalankan operasional perusahaan berdasarkan prinsip ekonomi korporasi yang efisien.
Menjaga keterjangkauan tarif agar sesuai dengan daya beli masyarakat pelanggan.	Mengejar pencapaian laba/keuntungan yang sehat guna kemandirian finansial BUMD.
Menjamin hak dasar warga daerah atas akses air bersih yang adil dan merata.	Menekan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan menghentikan pemborosan kas akibat inefisiensi.

TABEL SIMULASI HUBUNGAN TIMBAL BALIK (EFEK DOMINO GCG)

Langkah Manajemen Profesional	Dampak Nyata pada Pelayanan Publik
Manajemen Keuangan Diperbaiki (Pilar Ekonomi)	Perusahaan berhenti merugi, terbebas dari manipulasi pembukuan, dan mulai menghasilkan surplus kas atau laba murni.
Surplus Kas Diputar Kembali (Reinvestasi Aset)	Dana laba digunakan secara mandiri untuk membiayai perbaikan pipa bocor guna menekan angka kehilangan air yang ekstrem (62%).
Optimalisasi Infrastruktur Mangkrak	Proyek IPA dari Kementerian dan pipa dari Pemkot yang terbengkalai dapat diaktifkan kembali menggunakan dana operasional yang sehat.
Peningkatan Layanan Masyarakat (Pilar Sosial)	Cakupan layanan berhasil merangkak naik dari angka 30%, air mengalir lancar ke rumah warga, dan hak dasar rakyat Tomohon terpenuhi.

​Di dalam ekosistem Perumda Air Minum yang modern berdasarkan Perda Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2026, kedua pilar di atas tidak boleh dipisahkan.

• ​Jika Hanya Mengejar Fungsi Sosial: Tarif dipatok terlalu murah dan kebocoran air 62% dibiarkan karena dalih “pelayanan”. Akibatnya, Perumda kehabisan kas, tidak bisa memperbaiki pipa, aset kementerian menjadi besi tua, dan pelayanan publik pada akhirnya akan kolaps total karena kebangkrutan.
• ​Jika Hanya Mengejar Fungsi Ekonomi: Tarif air akan melambung tinggi di luar daya beli masyarakat Tomohon semata-mata demi mengejar setoran deviden. Hal ini melanggar amanat undang-undang dan menyakiti hati rakyat pelanggan.
• ​Solusi Tata Kelola GCG: Perumda yang sehat menggunakan profesionalisme ekonomi (efisiensi, disiplin anggaran, dan penekanan kebocoran pipa) untuk menghasilkan laba. Laba tersebut kemudian diputar kembali untuk mendanai fungsi sosial, seperti membiayai penyambungan pipa gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan merawat jaringan distribusi kota.

BAGIAN III: MATRIKS PERBANDINGAN YURIDIS (TABEL KOMPARASI)

​Untuk memetakan lompatan regulasi ini secara rigid, tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara pola lama PDAM dan pola baru Perumda berdasarkan peraturan perundang-undangan positif yang berlaku:

No	Indikator Tata Kelola	Rezim Lama: PDAM (Format Perusahaan Daerah)	Rezim Baru: PERUMDA (Format Hukum Modern)
1	Rujukan Regulasi	UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.	UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Perda Tomohon No. 2 Tahun 2026.
2	Status Hukum	Bagian dari kepanjangan tangan birokrasi yang melekat pada Pemda.	Entitas hukum mandiri (Separate Legal Entity) sejak modal disetor dipisahkan.
3	Puncak Kekuasaan	Kepala Daerah sebagai pemilik mutlak (Absolute Owner) dengan kendali langsung.	Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) dengan mekanisme setingkat RUPS.
4	Perencanaan Kerja	Menggunakan metode anggaran tradisional, rentan pola juklak-juknis dinas.	Wajib menyusun Rencana Bisnis 5 Tahunan dan RKAP berbasis target (Permendagri 118/2018).
5	Sifat Pertanggungjawaban	Risiko kerugian korporasi dibebankan ke APBD atau ditutup dengan subsidi tahunan.	Tanggung jawab pribadi dan renteng melekat pada Direksi jika terbukti ada kelalaian (Pasal 61 PP 54/2017).
6	Pola Pengisian Jabatan	Penunjukan langsung secara subyektif, rentan menjadi alat akomodasi non-teknis.	Wajib seleksi terbuka via Panitia Seleksi (Pansel) independen dan Fit and Proper Test.

BAGIAN IV: REVOLUSI SISTEM SELEKSI DAN MERITOKRASI DIREKSI

​Perubahan paling radikal dalam rezim PERUMDA terletak pada runtuhnya sistem penunjukan langsung yang subyektif, digantikan oleh mekanisme seleksi berbasis kompetensi teknokratis. Berdasarkan Permendagri Nomor 37/2018, pengisian jabatan Direksi wajib melewati proses yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.

​1. Mekanisme Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka

​KPM (Wali Kota) tidak lagi berjalan sendiri dalam memilih Direksi. Regulasi mewajibkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang bertugas melakukan penyaringan administrasi, menguji rekam jejak, hingga menyelenggarakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Calon Direksi diwajibkan menyusun makalah taktis dan mempresentasikan cetak biru (blue print) pemulihan perusahaan—termasuk target kuantitatif penurunan angka kehilangan air (NRW) dan optimalisasi aset.

​2. Keterlibatan Akademisi dan Pakar Independen

​Pansel tidak boleh hanya diisi oleh pejabat internal pemerintah daerah demi menghindari konflik kepentingan. Aturan mewajibkan adanya keterlibatan unsur luar, yaitu akademisi/perguruan tinggi serta pakar/praktisi profesional di bidang pengelolaan air bersih dan akuntansi keuangan. Kehadiran tim ahli ini menjamin bahwa visi-misi calon Direksi diuji secara ilmiah, rasional, dan terukur.

​3. Batasan Usia, Periode Jabatan, dan Larangan Afiliasi Politik

​Regulasi mengunci syarat integris calon Direksi secara ketat:

• ​Batas Usia: Paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali.
• ​Masa Jabatan: Dibatasi maksimal 5 tahun per periode, dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya (maksimal 2 periode).
• ​Anti-Afiliasi Politik & Nepotisme: Calon Direksi dilarang keras menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, atau calon kepala daerah. Selain itu, dilarang memiliki hubungan kekerabatan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan KPM atau Dewan Pengawas, guna menyapu bersih praktik nepotisme.

4. Syarat Komprehensif Calon Direksi dan Kewajiban Dokumen Rencana Bisnis

​Sebagai konsekuensi yuridis demi menegakkan amanat profesionalisme dalam PP Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri Nomor 37/2018, dan Perda Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2026, syarat untuk menduduki kursi Direksi Perumda diatur secara sangat ketat.

​Mengingat kompleksitas masalah yang ditinggalkan oleh manajemen lama – rezim PDAM (seperti kebocoran air ekstrem 62% dan idle asset), setiap calon Direksi tidak boleh hanya datang membawa modal komitmen lisan. Regulasi memaksa setiap kandidat memiliki kemampuan tekno-struktur yang nyata.

Oleh karena itu, di dalam tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), setiap calon Direksi wajib menyusun dan mempresentasikan Dokumen Usulan Perencanaan Bisnis (Business Plan) 5 Tahunan di hadapan Panitia Seleksi dan Tim Ahli.

​Berikut adalah tabel syarat formal dan materiil yang wajib dipenuhi oleh calon Direksi Perumda:

No	Kategori Syarat	Uraian Syarat Rigid dan Presisi (Kepatuhan PP 54/2017 & Perda)
1	Kompetensi Teknis & Pengalaman	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di instansi atau perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih/SPAM, atau memiliki rekam jejak manajerial yang linier.
2	Keahlian Finansial & Akuntansi	Memahami dengan baik manajemen keuangan korporasi dan akuntansi, guna memastikan laporan keuangan bersih dari praktik manipulasi atau laba semu (window dressing).
3	Kewajiban Dokumen Strategis	Wajib mengajukan usulan Perencanaan Bisnis (Business Plan) 5 Tahunan yang memuat strategi konkret penyehatan korporasi, pemulihan aset mangkrak, dan skema matematis penurunan angka kehilangan air (NRW).
4	Integritas & Regulasi	Memahami tata kelola birokrasi pemerintahan daerah, menyatakan setia pada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah.
5	Independensi Mutlak	Bukan merupakan pengurus Partai Politik, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau calon Anggota Legislatif (DPR/DPD/DPRD).
6	Batas Usia Formal	Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali untuk menjamin produktivitas dan ketahanan fisik kerja.
7	Bebas Kekerabatan (Anti-Nepotisme)	Tidak memiliki hubungan kekerabatan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Kepala Daerah (KPM) atau anggota Dewan Pengawas.

Kewajiban memaparkan draf Business Plan 5 tahunan dalam uji kepatutan ini menjadi filter utama bagi KPM (Wali Kota). Melalui dokumen ini, sejak awal Pansel sudah dapat mengukur secara kuantitatif apakah calon Direksi tersebut merupakan seorang teknokrat tulen yang visioner, atau sekadar pencari kerja yang tidak menguasai anatomi masalah perairminuman di Kota Tomohon.

5. Menata Infrastruktur Regulasi Internal Perumda (SOP dan Peraturan Direktur)

​Sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2026, jajaran Direksi baru memikul tanggung jawab hukum untuk menyusun, memperbarui, dan menegakkan seluruh instrumen operasional internal. Setiap calon Direksi wajib memaparkan draf dan arah kebijakan dari kluster regulasi internal berikut dalam uji kepatutan:

​A. Kluster SOP Teknis Operasional (Hulu ke Hilir)

• ​SOP Pengolahan Air Baku: Mengatur standardisasi pengujian kualitas air di sumber (mata air/intake), pembersihan sedimentasi, dan pemantauan debit air baku secara berkala.
• ​SOP Produksi: Standar proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, hingga disinfeksi (klorinasi) agar air yang diproduksi memenuhi standar kualitas air minum Peraturan Menteri Kesehatan.
• ​SOP Distribusi: Pengaturan tekanan air di jaringan pipa, jadwal zonasi pengaliran, serta skema deteksi dini kebocoran pipa transmisi dan distribusi untuk menekan angka Non-Revenue Water (NRW).
• ​SOP Penyelesaian Kerusakan: Menetapkan SLA (Service Level Agreement) atau batas waktu maksimal penanganan pipa bocor, kerusakan pompa, dan gangguan teknis di lapangan sejak laporan diterima.

​B. Kluster SOP Pelayanan dan Penegakan Aturan Pelanggan

• ​SOP Pelayanan Pelanggan: Mekanisme penanganan keluhan (air macet, air keruh, atau lonjakan tagihan) yang responsif, transparan, dan berbasis digital.
• ​SOP Sambungan Baru: Prosedur rigid mengenai survei kelayakan teknis, rincian biaya resmi (transparansi harga), dan batas waktu pemasangan meter air bagi pelanggan baru guna memotong praktik pungli.
• ​SOP Penyegelan dan Pencabutan: Langkah-langkah hukum yang adil namun tegas bagi pelanggan menunggak, mulai dari Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3, penyegelan sementara, hingga eksekusi pencabutan sambungan.

​C. Kluster SOP dan Peraturan Keuangan (Akuntansi & Transparansi)

• ​Peraturan Direktur tentang Kebijakan Akuntansi: Dokumen wajib yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP/EP yang berlaku bagi BUMD. Perdir ini harus mengunci sistem pencatatan aset secara rigid untuk mencegah rekayasa buku (window dressing) yang sering dilakukan manajemen lama demi mengejar “laba semu”.
• ​SOP Arus Kas (Cash Flow): Mengatur pemisahan fungsi antara penerimaan kas (loket/pembayaran digital), penyimpanan, dan pengeluaran anggaran. Setiap pengeluaran wajib melalui sistem persetujuan berjenjang dan linier dengan RKAP yang disahkan KPM.
• ​SOP Pencatatan Akuntansi: Prosedur baku penjurnalan, rekonsiliasi bank, pembentukan cadangan kerugian piutang macet, dan penyusunan laporan keuangan bulanan serta tahunan yang siap diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen.

​D. Kluster Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan SDM

• ​Peraturan Direktur tentang Kepegawaian: Mengatur sistem rekrutmen internal, penilaian kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI), penataan struktur organisasi yang ramping dan kaya fungsi, serta sanksi tegas bagi pegawai yang terlibat dalam manipulasi meteran air atau pencurian air komersial.
• ​Kebijakan Pesangon dan Masa Pensiun: Mengatur kepastian hak-hak pegawai, pengelolaan dana pensiun bersama lembaga keuangan yang kredibel, serta formula perhitungan pesangon yang adil sesuai dengan kemampuan finansial Perumda dan regulasi ketenagakerjaan.

​Matriks Kesiapan Calon Direksi dalam Fit and Proper Test

Fokus Sistem Manajemen Air	Indikator yang Wajib Dipaparkan Calon Direksi	Output Kuantitatif / Regulasi Acuan
Tata Kelola Operasional	Strategi digitalisasi pembacaan meter dan integrasi SOP Distribusi guna memitigasi kebocoran air.	Penurunan NRW dari 62% menuju standar nasional (<25%).
Tata Kelola Finansial	Draf Perdir Kebijakan Akuntansi dan komitmen audit investigatif laporan keuangan masa lalu.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari KAP Independen / BPKP.
Tata Kelola SDM	Restrukturisasi pegawai, penerapan reward & punishment, serta draf kebijakan pensiun yang aman bagi kas perusahaan.	Produktivitas pegawai naik, rasio jumlah pegawai per 1.000 pelanggan menjadi ideal.

BAGIAN V: KONSEKUENSI HUKUM KELALAIAN (CORPORATE LIABILITY)

​Dalam format PDAM lama, kegagalan manajemen menekan kebocoran air ekstrem atau menelantarkan infrastruktur kementerian sering kali dianggap sebagai “risiko dinas”. Namun, dalam hukum Perumda, tameng imunitas birokrasi tersebut resmi dihancurkan.

​1. Penerapan Tanggung Jawab Pribadi Direksi

​Pasal 61 PP Nomor 54 Tahun 2017 (yang diserap ke dalam Perda Kota Tomohon No. 2/2026) menegaskan doktrin Corporate Liability secara rigid. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perumda apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai (gross negligence) dalam menjalankan tugasnya.

Tindakan membiarkan tingkat kehilangan air menyentuh angka 62% dan membiarkan proyek fisik bernilai miliaran rupiah terbengkalai dipandang sebagai bentuk kelalaian material yang nyata.

​2. Legal Standing KPM untuk Mengajukan Gugatan Hukum

​Jika hasil audit investigatif (oleh BPKP atau KAP Independen) membuktikan bahwa kerugian keuangan perusahaan disebabkan oleh kebijakan direksi yang melanggar aturan (seperti merekayasa laporan keuangan/window dressing atau mengabaikan kalibrasi meter), maka KPM memiliki legal standing kuat.

Atas nama Perumda, KPM dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap individu direksi lama untuk menuntut ganti rugi hingga ke harta pribadi mereka.

BAGIAN VI: KESIMPULAN / PENUTUP

​Sintesis Transformasi Menuju Good Corporate Governance (GCG)

​Perubahan status hukum berdasarkan Perda Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2026 merupakan jembatan emas untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak melalui pelembagaan Good Corporate Governance (GCG). Transformasi ini menegaskan bahwa Perumda Air Minum wajib dikelola secara Transparan, Akuntabel, Bertanggung Jawab, Mandiri, dan Adil.

​Melalui kajian strategis ini, penulis mendudukkan persoalan ini sebagai masalah yang sangat serius. Kehadiran regulasi baru ini menjadi tidak bermakna apabila KPM tidak mengambil tindakan tegas berupa total overhaul (pembersihan menyeluruh).

Mengesahkan laporan keuangan masa lalu yang bermasalah tanpa audit investigatif, atau memilih manajemen baru tanpa proses Pansel yang sesuai dengan regulasi, akan membuat Perumda Tomohon terus terjebak dalam siklus kebangkrutan operasional.

​Penegasan asas meritokrasi dalam seleksi Direksi yang profesional, manajerial skill, paham birokrasi, regulasi dan menguasai teknis air bersih adalah harga mati yang harus dieksekusi demi melindungi hak dasar seluruh masyarakat pelanggan di Kota Tomohon.

Ide Artikel dari buku: PARADIGMA BARU BUMD; penulis Stefy Edwin Tanor; Penerbit ANTARES – Jawa Tengah 2026