Insiden “Paksaan Jas Kuning” Jadi Ujian Etika Politik di Pelantikan Golkar Biak Numfor

BIAK NUMFOR, mediakontras.com – Pelantikan DPD II Partai Golkar Kabupaten Biak Numfor periode 2026–2031 yang berlangsung di Lapangan Hotel Asana Mandala, Jumat malam (23/5/2026), berubah menjadi sorotan publik setelah muncul insiden pemaksaan atribut partai terhadap Wakil Bupati Biak Numfor, Jemmy CR Kapisa.

Momentum yang semestinya menjadi panggung konsolidasi politik Partai Golkar justru diwarnai ketegangan etik dan protokol, ketika seorang oknum staf mencoba memaksa Wakil Bupati mengenakan jas kuning Golkar di tengah sesi foto bersama para pengurus dan tamu undangan.

Acara pelantikan yang dipimpin Ketua DPD II Golkar Biak Numfor terpilih, Markus Oktovianus Mansnembra, dihadiri tokoh masyarakat, kader partai, serta pejabat daerah. Kehadiran Wabup Jemmy Kapisa mewakili Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dilakukan dalam kapasitas resmi pemerintahan, dengan mengenakan kemeja putih formal sebagai simbol netralitas jabatan publik.

Kronologi Ketegangan di Podium Utama

Menurut sejumlah saksi mata, ketegangan bermula saat sesi foto bersama berlangsung. Seorang staf yang disebut sebagai staf khusus Gubernur Papua, Hendrik Yance Udam, terlihat keluar dari barisan untuk mencari jas kuning Golkar sebelum kembali dan berupaya mengenakannya kepada Wakil Bupati.

Situasi kemudian memanas ketika sebagian massa meneriakkan yel-yel bernuansa politis:

“Warnakan dia! Menangkan dia! Rubah bajunya jadi kuning!”

Sorakan itu menciptakan tekanan simbolik terhadap seorang pejabat negara yang hadir sebagai tamu kehormatan, bukan kader partai yang sedang dilantik.

Di tengah suasana yang mulai tidak nyaman, Wabup Jemmy Kapisa tetap mempertahankan sikap tenang dan memilih tidak mengikuti dorongan tersebut. Ia tetap berdiri dengan pakaian putihnya, menjaga marwah jabatan pemerintahan yang diembannya.

MDF Turun Tangan, Tegur Keras di Hadapan Massa

Ketegangan akhirnya dihentikan langsung oleh Ketua DPD I Golkar Papua, Mathius Derek Fakhiri atau yang akrab disapa MDF.

Dengan nada tinggi dan spontan di atas podium, MDF terdengar menegur keras aksi pemaksaan itu.

“Jangan berikan jasnya, jangan!”

Teguran singkat tersebut dinilai memiliki makna yang jauh lebih dalam: bahwa tamu undangan harus dihormati, dan simbol partai tidak boleh dipaksakan kepada pejabat publik yang hadir dalam kapasitas negara.

Sikap tegas MDF langsung meredakan suasana. Sesi foto bersama kemudian dilanjutkan tanpa insiden lanjutan. Wabup Jemmy Kapisa tetap mengenakan kemeja putih, sementara jajaran pengurus Golkar berdiri dengan jas kuning sebagai identitas partai.

Analisis: Simbol Politik Tak Bisa Dipaksakan

Insiden ini bukan sekadar persoalan atribut pakaian, melainkan menyentuh sensitivitas etika politik dan protokol pemerintahan.

Dalam tradisi kenegaraan, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menghadiri agenda partai sebagai undangan resmi tetap membawa identitas institusi pemerintah, bukan identitas politik praktis. Karena itu, pemaksaan atribut partai kepada pejabat aktif dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang melanggar etika penghormatan terhadap jabatan publik.

Di sisi lain, insiden tersebut memperlihatkan adanya euforia politik di tingkat akar rumput yang belum sepenuhnya memahami batas antara loyalitas partai dan penghormatan terhadap institusi negara.

Langkah cepat MDF dianggap berhasil menyelamatkan marwah acara sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan politik tidak hanya diukur dari kemampuan mengonsolidasi kekuatan, tetapi juga menjaga adab dan kedewasaan demokrasi.

Golkar Biak Memulai Babak Baru

Terlepas dari insiden tersebut, pelantikan kepengurusan baru DPD II Golkar Biak Numfor tetap berlangsung sah dan penuh antusiasme. Kepemimpinan baru di bawah Markus Oktovianus Mansnembra kini menghadapi tantangan besar untuk memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus menjaga citra politik yang inklusif dan elegan di tengah dinamika politik Papua menjelang kontestasi mendatang.

Peristiwa “jas kuning” di Biak Numfor kini menjadi pelajaran penting: bahwa dalam politik modern, penghormatan terhadap simbol negara dan etika terhadap tamu kehormatan justru menjadi ukuran utama kedewasaan sebuah partai politik. Sampai saat berita ini diturunkan pada hari Selasa, Tanggal 26 mei 2026 jam 09.07,belum ada pernyataan permintaan maaf dari Panitia Penyelengara pelantikan Saudara Paul Komboi serta protokol Golkar Biak Numfor dan Saudara Hendrik Yance Udam (HYU) kepada Bapak Jemmy CR Kapisa selaku Tamu undangan Mewakili Bupati Biak Numfor.