Nasional
Kasus Penembakan Pemilik Mobil Rental: Pandangan Berbeda dari Ponto dan Wilson Lalengke

JAKARTA,mediakontras.com – Insiden penembakan yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut dan pemilik mobil rental menuai perhatian publik. Kasus ini memicu diskusi panas terkait kronologi kejadian, akar masalah, hingga langkah penyelesaian hukum yang perlu diambil.
Berbagai pihak memberikan pandangan, termasuk Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, S.T., M.H., mantan Kabais TNI (2011–2013), dan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A. Kedua tokoh ini memberikan pendapat yang saling bertolak-belakang.
Pandangan Laksda (Purn) Soleman B. Ponto
Menurut Ponto, kasus ini bermula dari dugaan penggelapan mobil yang memicu pemilik rental mengerahkan massa untuk mencari kendaraan tanpa melibatkan kepolisian. Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk premanisme yang memperburuk situasi.
“Tindakan pengerahan massa jelas melanggar hukum. Seharusnya, pemilik rental melaporkan kejadian kepada pihak berwajib untuk penanganan sesuai prosedur,” ujar Ponto dalam pernyataan persnya yang beredar di beberapa group WhatsApp, yang diakses pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Dalam kejadian tersebut, tambahnya, anggota TNI yang terlibat merupakan korban pengeroyokan yang diteriaki maling. Dalam keadaan terdesak, anggota TNI AL ini akhirnya melepaskan tembakan, yang disebut Ponto sebagai upaya membela diri, yang menyebabkan pemilik rental tewas.
Mengenai penggunaan senjata api, Ponto menyatakan bahwa hukum militer mengatur ketat penggunaannya, dan pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP. “Namun, tindakan ini harus memenuhi syarat, yaitu adanya ancaman melawan hukum, tindakan yang proporsional, dan tujuan menghentikan serangan,” jelasnya.
Ponto juga menyoroti akar permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman kedua pihak terhadap peran dan kapasitas masing-masing. Ia menekankan pentingnya melibatkan polisi sejak awal untuk mencegah konflik.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bahwa penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan,” tandasnya.
Kritik dari Wilson Lalengke
Pandangan Ponto mendapat kritik tajam dari Wilson Lalengke. Menurutnya, narasi yang dibangun Ponto mengaburkan fakta sebenarnya. Ia menduga pernyataan pensiunan TNI AL itu merupakan upaya untuk menggeser opini publik agar tidak menyalahkan oknum anggota TNI dan berbalik menyalahkan pemilik mobil rental.
Salah satu pernyataan Ponto yang mengusik rasa keadilan publik adalah bahwa dia “mengecam langkah pihak rental yang mengabaikan prosedur hukum.” Padahal, kata Wilson Lalengke justru pemilik mobil rental sudah mandatangi kantor polisi (Polsek Cinangka, Polres Cilegon, Banten – red) untuk meminta bantuan. Namun, sebagaimana telah menjadi rahasia umum, kinerja polisi yang amat memalukan, Kapolsek Cinangka menolak permintaan pemilik rental untuk membantu menangani kasus penggelapan mobilnya dengan berbagai alasan.
“Semestinya Pak Ponto menyimak setiap detail kejadian yang sudah terang-benderang dipublikasikan. Kapolsek Cinangka bahkan sudah diproses aparat karena menolak membantu pemilik mobil rental yang meminta bantuan ke Mapolsek Cinangka. Ini artinya warga pemilik mobil itu sudah melakukan langkah yang tepat, namun dasar aparat polisi Indonesia yang pemalas kerja, sehingga kejadian mengerikan itu harus menimpa rakyat pembayar pajak untuk membayar gaji pensiun Pak Ponto,” terang Wilson Lalengke.
Terkait pernyataan mantan TNI AL ini soal pelibatan massa melakukan pengeroyokan, Wilson Lalengke juga tidak sependapat. “Soal melibatkan massa, ini juga ngawur. Orang-orang sekitar tempat kejadian (rest area yang memang selalu ramai – red) tiba-tiba berkumpul karena ada maling mobil, tidak berarti pemilik rental sengaja mengerahkan massa,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Wilson Lalengke juga menyinggung tindakan anggota TNI yang justru mengancam pemilik rental dengan todongan pistol. “Jika merasa terancam dan ingin menyampaikan kepada pemilik mobil rental bahwa dia adalah anggota TNI, mengapa tidak memberikan tembakan peringatan ke udara sebagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan aparat? Faktanya, saat masih di perjalanan, si anggota TNI ini malah menodongkan pistol mengancam pemilik rental agar tidak terus membuntuti para terduga mafia penggelapan mobil rental tersebut,” ujarnya sambil mengatakan bahwa dirinya menduga oknum anggota Kopaska TNI AL itu merupakan bagian dari mafia penggelapan mobil dengan modus menyewa mobil rental.
“Saya menduga kuat oknum anggota Kopaska itu adalah bagian dari sindikat mafia penggelapan mobil melalui modus menyewa mobil rental. Apes saja, kali ini mereka bertemu pemilik mobil yang berani dan ngotot mengejar mobil miliknya melalui alat pendeteksi keberadaan kendaraan yang terpasang di mobil tersebut,” tambah Wilson Lalengke.
Proses Hukum dan Harapan Publik
Kasus ini kini dalam tahap investigasi oleh kepolisian dan institusi militer. Publik berharap adanya transparansi dalam proses hukum pengungkapan fakta dan memberikan keadilan kepada masyarakat, khusunya keluarga korban. Wilson Lalengke meminta pengadilan militer memberikan hukuman maksimal kepada oknum TNI AL yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Jangan sampai pembunuhan terhadap warga sipil oleh aparat negara dianggap benar. Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bahwa aparat TNI tidak kebal hukum,” tegasnya.
Peristiwa tragis itu juga menjadi refleksi penting tentang bagaimana konflik dapat dicegah jika semua pihak mengedepankan hukum sebagai solusi utama. “Tapi lebih penting lagi, hukum jangan dijadikan mainan oleh para pemangku kepentingan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lain-lain. Karena kepercayaan publik terhadap aparat hukum yang sangat rendah, maka masyarakat berusaha sendiri menyelamatkan asetnya yang dimaling orang, walaupun nyawa mereka harus jadi taruhannya,” pungkas wartawan senior yang dikenal gigih membela warga teraniaya di berbagai tempat ini. (tim/red)
Nasional
Rencana Keluar Negeri, Senator DPD RI Mirip Anak TK

JAKARTA,mediakontras.com – Rencana para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan kunjungan kerja keluar negeri, langsung mematik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Mereka menilai kalau program tersebut lebih pantas disebut sebagai kunjungan wisata alias jalan jalan.
Salah satunya dilontarkan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA.
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menilai bahwa kegiatan kunjungan keluar negeri para pejabat selama ini tidak bermanfaat secara signifikan bagi masyarakat.
Program tersebut semata hanya untuk memuaskan hasrat jalan-jalan keluar negeri agar dipandang sebagai ‘orang hebat, sudah keliling dunia’.
“Kesempatan keluar negeri di DPD RI sering jadi rebutan di antara para anggota. Terkadang, karena terlalu bernafsu untuk berkunjung ke negara tertentu, misalnya ke Amerika, sejumlah Senator DPD RI saling ngotot, beradu mulut, untuk masuk daftar peserta rombongan ke negara itu. Persis seperti anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) berebut mainan,” ujar Wilson Lalengke yang juga pernah menjabat sebagai Kasubbid Program pada Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI.
Dari release yang dikirimkan ke redaksi, Selasa, 11 February 2025, Wilson Lalengke menyebutkan sepulang dari ‘jalan-jalan’ di luar negeri, hampir tidak ada hasil apapun yang dibawa pulang.
“Jangankan hasil kunjungan yang bermanfaat bagi rakyat, hasil untuk dirinya sendiri berupa perobahan pola pikir dan tingkah-laku, kinerja yang lebih baik, serta kontribusi pikiran yang bernas dalam penyusunan rancangan peraturan perundangan saja dapat dikatakan nol besar. Laporan hasil kunjungan diserahkan kepada staf untuk mengerjakannya, parah!” kritik lulusan pasca sarjana dari tiga universitas bergengsi di Eropa itu.
Sebenarnya, masih menurut Wilson Lalengke, kalau mereka memang mau belajar dan ingin mengenal sistem kerja parlemen di sebuah negara, misalnya para Senator itu bisa cari informasi di internet, di perpustakaan e-library, atau meminta informasi dari perwakilan Indonesia di negara bersangkutan.
“Segala sesuatu yang ingin dipelajari, ditelaah, dibahas, dikaji, dan seterusnya dari negara lain, bisa didapatkan informasinya melalui banyak cara, bukan harus berkunjung ke negara tersebut. Apa gunanya Kedubes Indonesia di luar negeri jika untuk mendapatkan informasi saja para anggota dan pejabat di dalam negeri harus cawe-cawe keluar negeri?” kata Wilson Lalengke dengan heran.
Oleh karena itu, wartawan senior yang sangat anti korupsi ini mendesak agar dana kunjungan keluar negeri DPD RI dan lembaga-lembaga lainnya diblokir saja.
“Sebaiknya Pemerintah melalui menteri terkait meminta penjelasan detail tujuan dan target hasil kunjungan keluar negeri kepada instansi terkait sebelum dana perjalanan mereka dicairkan. Jika tidak jelas atau tidak bermanfaat bagi rakyat, dananya tidak perlu dibayarkan, biarkan saja mereka biayai masing-masing,” tegas Wilson Lalengke diakhir pernyataannya. (APL/Red)
Nasional
K3 Mapalus TNI AU Natal Kunci Taon 2024: Kebersamaan Keluarga Kawanua di Perantauan

JAKARTA, mediakontras.com –
Kerukunan Keluarga Kawanua (K3) ‘Mapalus’ TNI AU merayakan Natal, Kunci Taon 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan ibadah bersama di Gereja GKPO Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (08/02/2025).
Ketua Panitia Natal dan Kunci Taon 2024 kali ini Kolonel Adm Yooudy Taloko Kaunang, dalam sambutannya mengungkapkan acara ibadah ini menjadi momen penting bagi K3M TNI AU karena bersamaan dengan pemilihan ketua baru.
“Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan biasa, tetapi juga momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan solidaritas diantara warga Kawanua di lingkungan TNI Angkatan Udara,” kata Yooudi Kaunang.
Terimakasih atas dukungan sumbangsih dari seluruh seniors dan anggota panitia, sehingga acara dapat terlaksana.
“Kita siap menyongsong tahun 2025 dengan semangat baru, dengan penuh harapan dan kebersamaan yang lebih erat. Tuhan Yesus memberkati katuari waya,” ujar Kolonel Adm Yooudy Taloko Kaunang mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya, Ketua K3M TNI AU 2020-2025 Marsma TNI Aldrin Mongan menyampaikan sambutan sekaligus laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Termasuk bakti sosial “pulang kampung”, yang dilaksanakan akhir tahun 2024.
Baksos berupa Operasi Katarak target 100 pasien secara gratis berpusat di Desa Rurukan Minahasa Sulut.
Marsda TNI Hesly Paat salah satu Penasehat K3M TNI AU memberikan pula sambutannya.
Paat menyebutkan kalau sejarah berdirinya K3M TNI AU merupakan hasil kesepakatan beberapa perwira TNI AU yang kelahiran Minahasa.
Paguyuban sosial keluarga Sulawesi Utara ini terdiri dari prajurit dan PNS TNI AU yang ada di perantauan. Kemudian tujuannya adalah mendukung moril prajurit beserta keluarga, meningkatkan nilai-nilai keprajuritan serta mengingat nilai warisan luhur budaya dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kegiatan ini kita harapkan akan berlangsung seterusnya. Semangat Mapalus, kebersamaan tidak akan pernah padam. Kita berharap akan tetap dilanjutkan oleh generasi muda yang akan datang. Ada banyak anak-anak kita yang selanjutnya akan meneruskan semangat gotong-royong ini,” ujar Marsda TNI Hesly Paat dihadapan anggota kerukunan.

Pada kesempatan ini pula diadakan pemilihan Ketua K3 Mapalus TNI AU dan penandatanganan berita acara serah terima.
Secara aklamasi dan persetujuan para penasehat, Kolonel Pnb Abram Tumanduk diangkat menjadi Ketua K3 Mapalus TNI AU.
Keluarga Kawanua TNI AU Jabotabek hadir mengenakan pakaian bernuansa merah hijau, lambang semangat sukacita Natal.
Tampak hadir pula kawanua senior yang sudah purna tugas yakni, dr. Benny H. Tumbelaka, Sp.OT., MHKes., Sp.KP, MARS., seorang dokter bedah ortopedi.
Para penasehat K3 TNI AU, yakni, Marsda TNI Hesly Paat beserta isteri Cynthia Paat Tumbelaka; Marsda TNI Donald Kasenda beserta isteri Meidy Kasenda Watung; dan Marsda TNI Jorry Koloay beserta isteri Pdt Winda Koloay Tendean, yang turut menyalakan lilin natal.
Setelah rangkaian ibadah selesai, suasana semakin meriah dengan sesi tukar kado antar anggota, door-prize, foto bersama serta tarian massal Masamper.
Tradisi ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu, karena mencerminkan semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam komunitas Kawanua yang berada jauh dari kampung halamannya Sulawesi Utara. (*)
- Seksi Dokumentasi Ltk Michiko Moningkey
Headline
Sulut Bukti Indahnya Keragaman Lewat Perayaan Imlek Nasional 2576 Kongzili

MANADO, mediakontras.com-
Sulawesi utara menjadi bukti indahnya toleransi antar umat beragama dengan dipercaya sebagai tuan rumah perayaan Imlek Nasional 2576 Kongzili sehingga dipercayakan sebagai tuan rumah yang digelar di Sutanraja Resort and Convention Center Minahasa Utara, Minggu (9/2/25).
Sambutan selamat datang oleh Ketua MAKIN Manado, Heintje Lintong mengawali perayaan Imlek Nasional 2576 Kongzili yang digelar di Manado.
Lintong mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemuka agama dan pemerintah Sulut pada acara Imlek Nasional 2576 Kongzili.
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulut, Ulyas Taha dalam moment tersebut mengatakan bahwa kerukunan umat beragama di Sulut sangat terkenal dengan rukun dan damai.
“Ini bukti bahwa Sulawesi Utara rukun, damai, menghormati setiap perbedaan,” ujar Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Utara, H Ulyas Taha saat membawakan sambutan dalam Perayaan Imlek Nasional di Sutanraja Resort and Convention Center, Minahasa Utara, Minggu (9/2/2025).

Ribuan Orang yang hadir dalam Perayaan Imlek Nasional 2576 Kongzili di Manado Sulawesi Utara.
Meskipun terjadi perubahan jadwal perayaan di Jakarta yang bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto, tapi umat tetap antusias.
“Walau demikian, itu tidak mengurangi rasa bangga kita. Imlek memperkuat toleransi, keberagaman di Sulawesi Utara yang kita cintai,” ujar Ulyas yang juga Ketua PW Nadhatul Ulama Sulut ini.
Pemerintah sangat berterima kasih kepada umat Khonghucu di Sulawesi Utara yang sudah memberi warna dan kontribusi bagi kehidupan majemuk dan moderasi beragama daerah ini,tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Kaban Kesbangpol, Jhony Suak juga mengutarakan rasa bangga.
“Ini sebuah kehormatan bagi Sulawesi Utara. Kebersamaan, kerukunan, dan suka cita bagi kita semua,” Kata Kaban Kesbangpol.
Tahun Baru Imlek bukan sekadar pergantian tahun, tapi momen refleksi dan perubahan diri.Karena itu, Olly berpesan agar selalu menjaga kerukunan. Karena kerukunan merupakan kekuatan kolektif masyarakat Sulawesi Utara.
“Perbedaan bukan memisahkan tapi justru modal untuk memperkuat kebersamaan,” terangnya lagi.
Budi Raden salah warga yang ikut merayakan Imlek Nasional mengagumi keragaman Sulut pada kegiatan Nasional ini ungkapnya (*)
-
Headline3 minggu ago
Wenny Lumentut jadi Walikota Berakhir di Mimpi. Kemendagri Akhirnya Nyatakan…
-
Headline4 minggu ago
Alat Bukti Serta Dalil Pemohon Dinilai Tak Kuat, Kuasa Hukum WT – AGB : Arah Putusan Hakim Sudah Terlihat
-
Headline4 minggu ago
Video “Leher” tak Jadi Diputar di Ruang Sidang, Voucher Papa Ani Tersaji di MK
-
Headline2 minggu ago
Usai Kalah di MK, Wenny Lumentut Kini Diincar Polisi untuk Dipenjarakan. Ini Kasus yang….
-
Headline3 minggu ago
UU ini Bisa Bikin WLMM ‘Ger-ger’ Gugat Soal Pelantikan Pejabat Tomohon di MK
-
Headline2 minggu ago
Nasib WLMM di MK 4-5 Februari. CSSR Berpeluang Dilantik Februari, Karena…
-
Headline2 minggu ago
PTUN Sahkan Pelantikan Pejabat Tomohon, di Mana Lagi Harapan Tuntutan WLMM ?