Berikut Ini Hasil Pertemuan Komisi III DPRD Sulut bersama MSM dan BPJN Setelah Kunjungan Lapangan

Manado.Mediakontras.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Meares Soputan Mining (MSM) dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) bersama warga, yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna, Senin (04/05/2026).

Pertemuan ini, untuk meninjak lanjuti hasil kunjungan lapangan terkait polemik kerusakan jalan nasional di wilayah lingkar tambang yang ditengarai telah mengancam keselamatan warga.

Terungkap dalam RDP masih ada beberapa point yang dinilai masih menjadi tarik-ulur antara PT MSM, BPJN, dan warga masyarakat seputar lingkar tambang salah satunya terkait masalah administrasi dan ganti rugi lahan.

Warga meminta PT MSM dan BPJN memberikan solusi atas permasalahan jalan yang menjadi akses mereka dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Diketahui hearing ini merupakan tindak lanjut dari respon Komisi III DPRD Sulut terhadap keluhan warga di area seputaran lingkar tambang yang sempat memicu pemblokiran jalan oleh masyarakat setempat.

Presiden Direktur PT MSM/PT TTN, David Sompie, menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membangun jalan alternatif baru.

Menurutnya, jalur tersebut telah disesuaikan untuk menghindari potensi longsor dan telah mendapat persetujuan dari BPJN.

“Jalan baru sudah ada dan selesai dibangun, meski statusnya masih milik perusahaan. Kami juga telah mengajukan izin penggunaan jalan tersebut sambil menunggu proses administrasi hibah atau tukar guling,” jelas Sompie.

Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2020, perusahaan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait proses ganti untung lahan. Bahkan, perusahaan telah menyiapkan skema relokasi berupa rumah tipe 70 di atas lahan 600 meter persegi, lengkap dengan fasilitas dasar.

“Rumah dan tanah itu diberikan di luar kompensasi lahan. Kami berupaya memberikan solusi terbaik,” ungkapnya.

Meski demikian, proses negosiasi antara perusahaan dan masyarakat masih terus berjalan dan belum mencapai titik temu.

Melihat dinamika tersebut, DPRD Sulawesi Utara melalui Komisi III mendorong terciptanya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekretaris Komisi III, Nick Lomban, menekankan pentingnya menurunkan ego demi mencapai kesepakatan bersama.

“Kami mengusulkan adanya win-win solution. Perusahaan harus memenuhi kewajiban, masyarakat juga diharapkan realistis dalam menentukan nilai. Yang penting ada titik temu demi kepentingan bersama,” ujarnya.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, serta jajaran anggota komisi lainnya.(chae)