Pelantikan BPD KAPP Biak Numfor 2026–2031, Wabup Jimmy Kapisa: Pengusaha Papua Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

BIAK NUMFOR|Mediakontras.com, 19 Mei 2026 — Di tengah arus besar pembangunan dan kompetisi ekonomi yang semakin terbuka, pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Biak Numfor periode 2026–2031 menjadi momentum penting lahirnya kekuatan ekonomi baru Orang Asli Papua yang lebih visioner, profesional, dan berakar pada nilai-nilai adat serta hak ulayat masyarakat Papua.

Dari podium pelantikan yang berlangsung penuh semangat persaudaraan dan nuansa adat Papua itu, Wakil Bupati Jimmy C.R. Kapisa mewakili Bupati Biak Numfor menegaskan bahwa KAPP harus tampil sebagai organisasi pengusaha yang modern, terbuka, dan mampu menjadi jembatan kepentingan masyarakat adat dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, organisasi pengusaha asli Papua tidak boleh hanya hadir sebagai simbol formalitas, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang mampu melahirkan pengusaha tangguh sekaligus menjaga marwah hak-hak adat di atas tanah Papua.

“KAPP harus visioner. Harus terbuka dalam membagi kegiatan maupun proyek, dan wajib menggandeng Dewan Adat karena semua kegiatan pembangunan fisik pasti bekerja di atas tanah adat,” tegas Kapisa.

Ia menekankan bahwa keberadaan Dewan Adat tidak dapat dipisahkan dari arah pembangunan ekonomi di Papua karena masyarakat adat merupakan pemilik sah hak ulayat yang harus dihormati dalam setiap proses pembangunan.

Dalam pidatonya, Kapisa juga memberikan dukungan penuh kepada pengusaha asli Papua yang tergabung dalam keluarga besar KAPP, khususnya generasi muda Papua yang mulai tumbuh sebagai pelaku usaha di berbagai sektor.

“Selamat dan sukses buat teman-teman pengusaha, khususnya pengusaha Supmangun, anak-anak pemilik negeri ini yang ada di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua,” ujarnya.

Wabup menilai Otonomi Khusus Papua harus benar-benar menjadi ruang keberpihakan bagi pengusaha asli Papua untuk memperoleh akses kerja, ruang usaha, dan kesempatan mengelola sumber daya di daerahnya sendiri.

“Mereka berhak berbicara, bekerja, mengelola, dan menikmati bagian daripada Otonomi Khusus. Pemerintah daerah tetap berkomitmen melihat apa yang menjadi hak pengusaha asli Papua,” katanya.

Namun demikian, Kapisa mengingatkan bahwa dunia usaha tetap harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Ia percaya KAPP mampu menyiapkan sumber daya pengusaha Papua yang profesional dan siap bersaing.

Lebih jauh, Jimmy Kapisa mendorong KAPP agar tidak hanya fokus pada pengusaha besar, tetapi juga hadir sebagai rumah kaderisasi ekonomi rakyat Papua.

Menurutnya, organisasi itu harus mampu melahirkan entrepreneur muda Papua sekaligus menjadi advokat bagi pengusaha kecil, UMKM, mama-mama Papua di pasar, hingga pelaku usaha kampung.

“Kita ingin lahir entrepreneur muda Papua, tetapi juga pengusaha yang mampu merangkul pengusaha kecil di bawah. Mama-mama Papua di pasar juga harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi ini,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh organisasi profesi dan asosiasi usaha di Biak Numfor untuk meninggalkan sekat-sekat organisasi dan membangun kolaborasi demi kemajuan daerah.

Sejumlah organisasi seperti Gapensi, HIPMI, ARDIN, hingga Kadin Indonesia disebut sebagai mitra strategis yang harus berjalan bersama pemerintah daerah dan KAPP dalam membangun ekonomi Papua yang inklusif.

“Mari kita satukan anak-anak Papua di semua asosiasi profesi. Kita bangun Biak Numfor dengan semangat kolaborasi dan persaudaraan,” pungkasnya.

Dorong Ketahanan Pangan dari Kampung

Pada kesempatan berbeda, Wakil Bupati Jimmy Kapisa juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Warsa tepatnya di Kampung Wasani.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah melakukan penanaman perdana jagung dan cabai sebagai bagian dari program strategis nasional yang dijalankan hingga tingkat kampung.

Kapisa mengatakan, meskipun dana kampung mengalami pemangkasan cukup besar, semangat masyarakat untuk mengelola lahan pertanian tidak boleh padam.

“Kita berharap ketahanan pangan ini tetap berjalan meskipun ada pengurangan dana kampung. Semangat masyarakat mengelola tanah dan lahan harus terus hidup,” ujarnya.

Ia menilai komoditas cabai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat tani.

“Harga cabai sekarang sekitar 60 sampai 67 ribu rupiah per kilogram. Ini peluang ekonomi yang harus dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Pemerintah daerah, lanjut Kapisa, juga akan terus berupaya memenuhi kebutuhan alat pertanian seperti hand tractor agar program ketahanan pangan dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung di sembilan distrik.

Pemda Usulkan Program Bantuan Ratusan Rumah

Selain sektor ekonomi dan pertanian, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga terus mendorong program bantuan perumahan bagi masyarakat melalui dukungan pemerintah pusat.

Kapisa menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bantuan stimulan langsung dari kementerian yang sebelumnya berada di bawah Kementerian PUPR dan kini mengalami perubahan nomenklatur.

“Ada ratusan rumah yang akan dibantu, tetapi nanti ada tim survei teknis lapangan dari kementerian,” jelasnya.

Ia memastikan pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah mengusulkan agar masyarakat Biak Numfor mendapatkan bagian dari program bantuan tersebut.

Program itu diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat kesejahteraan warga di daerah.