Connect with us

Tomohon

Ombudsmen RI: Pelayanan Publik Pemkot Tomohon Masuk Kategori Zona Hijau se-Indonesia

Redaksi

Published

on

MANJAKAN MASYARAKAT: Wali Kota Caroll Senduk ketika mengurus pasport di loket imigrasi yang baru saja di buka. (foto: doc.)

TOMOHON, mediakontras.com – Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten, dalam acara penganugerahan yang digelar pada Kamis (14/12) di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat.

SOLID: Wali Kota Caroll Senduk dan Sekkot Edwin Roring berkomitmen pelayanan kepada masyarakat adalah nomor satu. (foto: ist)

Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon sendiri dibawah Kepemimpinan Walikota Caroll Senduk, meraih predikat kualitas tertinggi atau masuk kategori zona hijau tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.

Penilaian kepatuhan Pemkot Tomohon dilakukan pada berbagai SKPD, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta OPD lainnya.

Hasil penilaian terhadap seluruh SKPD yang mencangkup layanan kepada masyarakat di Kota Tomohon, Ombudsman RI memberikan nilai 92,93.

Nilai itu membawa nama Pemkot Tomohon masuk dalam daftar kategori Pemkot di Indonesia yang sukses selenggarakan pelayanan publik dengan kualitas yang sangat baik.

Kurun waktu penilaian dilakukan Juli sampai Oktober 2023. Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam UU N0: 25 Tahun 2009, PP N0: 96 Tahun 2012, dan Perpres N0: 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan.

Adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi.

Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI yang bertujuan mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.

“Tentunya, kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan,” kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam acara penganugerahan yang digelar Kamis (14/12), di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat.

Najih mengungkapkan terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di tahun 2023.

Hal ini dijelaskannya lantaran adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada kategori pemerintah kota, dari 98 pemkot yang disurvei tidak ada yang masuk ke zona merah. Jumlah pemerintah kota yang masuk zona hijau sebanyak 87 dan zona kuning sebanyak 11.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring mengatakan penghargaan ini merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkot Tomohon.

Oleh karena itu ia mengaku bersyukur atas diraihnya penghargaan ini, sekaligus menjadi bukti kepada masyarakat.

“Puji syukur, semua aspek pelayanan sudah terpenuhi di Kota Tomohon. Ini menjadi bukti komitmen kami Pemerintah Kota Tomohon untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap Edwin Roring, Jumat (15/12).

Dia menjelaslan, penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. Keempat dimensi penilaian ini meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Kemudian, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Berikutnya, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, dan terakhir dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

“Hasil penilaian tahun 2023, Ombudsman RI menyatakan kita telah memenuhi standar peningkatan pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelengara pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Hasil ini harus terus ditingkatkan,” tandas Roring (rek).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tomohon

Walikota Koordinasi Pemeriksaan LKPD dan LKKL Via Zoom Meeting

Reky Simboh

Published

on

TOMOHON,mediakontras.com –  Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD serta koordinasi pemeriksaan LKPD dan LKKL tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jendral Pemeriksaan Keuangan Negara VI, melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Walikota Tomohon, Selasa 15 April 2025.

Dalam kegiatan tersebut Walikota tidak sendiri. Beliau ikut didampingi Sekretaris daerah Kota Tomohon Edwin Roring SE ME, Plt. Inspektur Albert Tulus dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum daerah Kota Tomohon Royke Tangkawarouw.

Berikut adalah point point tujuan  pemeriksaan meliputi:

1. Pemeriksaan Berdasarkan Standar Pemeriksaan BPK dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPK, sesuai Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2004.

2. Memberikan Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan (LK)

Berdasarkan kriteria:

-Kesesuaian dengan SAP

-Kecukupan pengungkapan

-Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

-Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)

3. Memberikan Rekomendasi

-Untuk memperbaiki kelemahan SPI dan menyelesaikan permasalahan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

4. Menguji Kecukupan Pengungkapan

-Untuk memastikan LK menyajikan informasi penting terkait:

-Indikator Makro Daerah

-Pemenuhan Mandatory Spending

-Pemanfaatan dana Otsus

dihadiri oleh Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA.  Mentri pendidikan dasar dan menengah RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti,Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia  Prof. Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Budi Gunadi Sadikin,Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, Mentri Kebudayaan RI  yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan adalah Prof. Bambang Wibawarta,Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diwakili oleh Sekretaris Utama BPOM Brigjen Pol. Dr. Jayadi, SIK, MH, para Gubernur se-indonesia Timur dan Tengah  hadir langsung dan hadir lewat zoom meeting, Walikota/Bupati se-indonesia Timur dan Tengah hadir lewat zoom meeting. (*)

Continue Reading

Tomohon

Manfaatkan Layanan Jasa Perbankan, Pemkot Tomohon dan BSG Teken Kerjasama Pengelolaan Keuangan

Reky Simboh

Published

on

TOMOHON,mediakontras.com –  Pemerintah Kota Tomohon dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau Bank SulutGo membuat kesepakatan bersama tentang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan.

Penandatanganan kesepakatan Kerjasama ini sendiri dilaksanakan di Ruang Rapat Walikota Tomohon, Selasa (15 /4/ 2025).

Penandatanganan Kerjasama oleh Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H.  disaksikan perwakilan Bank SulutGo masing masing Pimpinan Divisi Pemasaran Dana BSG Ibu Junikesumawati Paputungan, Pimpinan Dapartemen Pemasaran Dana BSG Ibu Jeanette Rampi dan Kepala Cabang Bank BSG Ibu Lidya Thevi Dondokambey

“Terima kasih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atas kesepakatan bersama tentang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan dengan Pemkot Tomohon. Harapan kami semoga dengan kerjasama ini pengelolaan keuangan akan semakin baik dan layanan jasa perbankan akan semakin ditingkatkan pemanfaatannya,”kata walikota pilihan rakyat ini.

Hadir juga Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Djon Sony Liuw, S.Pi., dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon Nyoman Nirmala, S.H., M.H. (*)

Continue Reading

Tomohon

Dukung Program Pusat, Walikota Caroll Senduk Hadir Dalam Pembukaan Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan SPPI

Reky Simboh

Published

on

TOMOHON,mediakontras.com –  Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH MH menghadiri upacara pembukaan Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch-3 Tahun 2025, di Lapangan Mako Rindam Tomohon, Senin 14 April 2025.

Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Suhardi SIP, yang  bertindak sebagai inspektur upacara ketika membacakan amanat Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddi menyebutkan pendidikan dasar militer dan pelatihan manajerial yang akan dilaksanakan ini memegang peran krusial sebagai langkah awal dalam pembentukan karakter, kedisiplinan dan loyalitas terhadap negara.

program SPPI Unhan bertujuan untuk menumbuhkan dan membina pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian, kepemimpinan yang inklusif, dan komitmen terhadap kemajuan bangsa. Melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh, peserta akan dibekali dengan wawasan, keterampilan dan kepemimpinan yang relevan dengan tantangan pembangunan di berbagai daerah.

Program ini ditujukan untuk berperan aktif dalam mendukung program pemerintah yakni distribusi makanan bergizi ke berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan program SPPI Batch-1 dan Batch-2 adalah bukti nyata bahwa program strategis ini mampu menghasilkan transformasi yang signifikan bagi pelaksanaan kegiatan distribusi makanan bergizi di Indonesia.

“Selama tiga bulan ke depan, saudara sekalian akan menjalankan pendidikan yang mengasah ketangguhan fisik maupun mental. Meskipun menguras tenaga dan pikiran, proses ini merupakan bagian penting dari pembentukan jati diri sebagai insan pertahanan yang siap menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut juga untuk membentuk sikap dan perilaku yang kuat dan tangguh,” kata Menhan.

Hasil tersebut tidak hanya menunjukkan efektivitas kurikulum dan metode pelatihan yang diterapkan, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi peserta dalam menapaki jenjang pengabdian berikutnya. Program SPPI ini telah berlanjut hingga Batch-3 dimana para peserta disiapkan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Strategis Makan Bergizi Gratis di berbagai kecamatan dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Ikut pula hadir dalam upacara ini  mewakili Gubernur Sulut Kasat Polisi Pamong Praja Farly Kotambunan SE, Danrindam XIII/Merdeka Kolonel Inf Achmad Marzuki, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan, Kasmin Pangdam XIII/Merdeka Mayor Kav Wahyuda Saputra, mewakili Kapolda Sulawesi Utara Karo SDM Polda Sulut, mewakili Danlantamal VIII Aspers Danlantamal VIII, Kolonel Laut (KH) Drs. Dadang Kusrana, mewakili Danlanud Sam Ratulangi Manado Kadisops  Kolonel Pas Frian Alfa Risdar, S.M., M.I.Pol, mewakili Kejati Sulut Asisten Pidana Militer Kejati Sulut, Kolonel Laut (KH) Fredie Alexander Tamara, S.H., M.H., Forkopimda Kota Tomohon dan para anggota Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3 TA 2025 dan para Undangan.(*)

Continue Reading

Trending

× Kontak Redaksi