Connect with us

Headline

Rintihan  keluarga korban ledakan smelter nikel Morowali: “Tidak Bisa Anak Saya Diganti Dengan Uang”

Published

on

 ‘

Raut sedih terpancar dari wajah Hasna Dani Paita. Beberapa hari terakhir terasa bagai mimpi buruk baginya. Anak pertamanya, Wahyudin S Lamampara, 39, adalah salah satu dari 19 korban tewas dalam ledakan tungku smelter nikel di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Minggu (24/12).

“Saya tidak sangka dia begini, karena [beberapa hari sebelumnya] dia habis bertelepon sama saya, Dia bilang, ‘Kita kumpul semua di rumah, om-om, tante-tante kumpul di rumah’,” kata Hasna kepada wartawan M Taufan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Palu, Sulawesi Tengah.

Tangis perempuan berusia 58 tahun itu pecah ketika ditanya mengenai Wahyudin, yang fotonya sedang dia dekap.

Dalam perbincangan terakhir Hasna dengan putranya melalui sambungan telepon, Wahyudin mengatakan bahwa dia ingin pulang ke rumah dan berkumpul bersama seluruh keluarganya.

“Dia bilang, mama saya mau pulang ke Palu. Itu kabar terakhir Udin,” ungkap Hasna.

Pada hari yang sama, Udin – sapaan akrab Wahyudin – ternyata juga menyampaikan niat serupa kepada sepupunya, Yayat, yang bekerja di PT IMIP.

“Bertelepon dia sama keponakanku itu (Yayat), ‘Pulang kita semua nanti kita berkumpul ramai-ramai dengan keluarga di Palu. Om dan tante, semua keluarga kita kumpul’,” ujar Hasna mengulangi percakapan antara Udin dan Yayat.

“Dan terjawab ternyata betul Udin sudah berkumpul bersama seluruh keluarga besarnya, tapi dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa,” ucap Hasna.

Udin telah bekerja di kawasan PT IMIP selama lima tahun. Dia tinggal di Kecamatan Bahodopi, Morowali bersama istrinya, Murti Suci Lestari. Kecamatan itu berjarak sekitar 600 kilometer dari Kota Palu, tempat orang tuanya tinggal.

Sebelum kejadian, Hasna mengatakan bahwa Udin mendapat sif malam di tungku milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS).

Jam kerja Udin semestinya berakhir pukul 06.00 WITA. Tetapi sekitar pukul 05.30 WITA, ledakan itu terjadi.

“Istrinya waktu itu belum tahu kejadian itu, dia bilang kenapa Bang Wahyudin ini jam segini belum pulang,” kenang Hasna. Biasanya jika mendapat sif malam, Udin akan tiba di rumah sebelum pukul 08.00 WITA.

Setelah itu, istrinya baru mendapat informasi bahwa terjadi ledakan tersebut. Kabar itu membuat istrinya terpukul, bahkan sempat tidak berani mengecek jenazah suaminya sendiri.

“Ada keluarga juga dia bilang, ‘Mari saya bantu ibu masuk’. Dia masuk, dia pegang, dia bilang, ‘Tidak, betul sudah, itu suamiku’. Baru dia beritakan ke kami ke sini,” kenang Hasna.

Sementara itu di Kota Palu, Hasna dan keluarganya memulai hari Minggu seperti biasanya. Hasna sedang memasak ketika dia dihubungi oleh salah satu anaknya yang mengabarkan bahwa terjadi insiden di tempat anaknya bekerja.

Kabar soal kejadian itu bahkan berseliweran di grup-grup Whatsapp, termasuk di grup di mana Hasna turut bergabung.

“Saya bilang sudah di situ, ‘Ya Allah semoga tidak ada anakku di situ, anakku bekerja di tempat itu. Innalillahi wa innalillahi rajiun, ternyata sudah [meninggal] anakku satu,” kata dia sambil menangis.

“Saya syok,” kata dia.

Sejauh ini, perusahaan telah memberikan kompensasi senilai Rp600 juta kepada masing-masing korban, uang santunan setara 48 kali upah atau setara Rp174,4 juta, serta dana pemakaman sebesar Rp10 juta.

Keluarga Hasna termasuk yang telah menerima uang kompensasi tersebut. Namun bagi Hasna, uang itu tak sepadan dengan kehilangan yang dia rasakan.

“Kalau saya, tidak bisa [anak saya] diganti dengan uang… Ya Allah…,” tutur Hasna sambil menangis.

Pascakejadian itu, Hasna mengaku juga masih was-was dengan keselamatan keponakannya, Yayat, yang bekerja di PT IMIP.

“Semoga semua yang menjadi korban tertangani dengan baik. Dan saya juga berharap tidak ada lagi kejadian seperti itu di sana,” kata Hasna.

Kekhawatiran serupa juga telah diutarakan oleh pekerja lainnya.

Ratusan pekerja bahkan berunjuk rasa pada Rabu (27/12) untuk menuntut perbaikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kawasan industri yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Di antara tuntutannya adalah agar petugas K3 wajib profesional, penambahan jalur darurat dan ambulans, hingga menghentikan operasional alat-alat yang dianggap tidak layak.

Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke Belanda di masa lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah, Arnold Firdaus mengatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh prosedur K3 di seluruh kawasan IMIP pasca-kejadian ini.

Sejauh ini, proses investigasi terkait penyebab kejadian masih ditelusuri. Arnold mengatakan indikasi awal yang ditelusuri terkait dengan prosedur K3 yang tidak dipatuhi atau kelalaian manusia (human error). Akan tetapi Arnold mengaku belum bisa menyampaikan temuan tim sejauh ini.

Selama ini, dia mengeklaim bahwa pengawasan terhadap prosedur K3 di kawasan IMIP dilakukan secara berkala. Namun dia mengakui bahwa pengawasan itu “tidak bisa optimal” dan pihaknya “kewalahan”.

Padahal, industri pemurnian nikel tergolong berisiko tinggi.

“Karena keterbatasan personel kami juga, waktu dan jarak tempuh yang jauh juga menjadi salah satu kendala,” tutur Arnold kepada BBC News Indonesia, Kamis (28/12).

“Setiap beberapa hari dan minggu [kawasan IMIP] berubah karena masih ada proses konstruksi juga, dan kami kewalahan dalam hal itu,” sambung dia.

Dia juga menyoroti soal faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi kondisi kerja para pekerja, seperti lingkungan di sekitar kawasan industri hingga infrastruktur pendukungnya.

“Pekerja kalau ke pabrik itu kan macet. Keluar masuk [kawasan] saja bisa sampai dua jam setiap pagi. Saat pulang juga begitu. Faktor lelah pekerja itu bisa jadi ikut memicu terjadinya kecelakaan kerja,” kata Arnold.

Berkaca dari insiden ini, Arnold mengatakan pengawasan terhadap keselamatan kerja di kawasan industri vital seperti ini semestinya dilakukan multisektor dan didukung oleh pemerintah pusat.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah juga masih menyelidiki penyebab terjadinya insiden tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Djoko Wienarto mengatakan telah memeriksa 17 orang saksi yang merupakan karyawan PT ITSS.

“Kami masih mengumpulkan semua keterangan dan bukti-bukti. Sampai saat ini belum ada tersangka. Nanti kesimpulan disampaikan ketika penyelidikan dan penyidikan selesai,” kata Djoko kepada wartawan M Taufan.

Sementara itu, juru bicara PT IMIP Dedy Kurniawan menyatakan “akan melakukan perbaikan” berdasarkan hasil investigasi tim gabungan.Sebelumnya, juru kampanye mineral kritis Trend Asia, Arko Tarigan, mengingatkan pemerintah untuk benar-benar mengevaluasi prosedur keselamatan agar industri ini tidak lagi memakan korban.

Arko mengatakan pemberian kompensasi terhadap korban “tidak cukup” untuk menuntaskan persoalan ini. Apalagi, Trend Asia mencatat telah ada 53 pekerja smelter di Indonesia yang meninggal dunia dalam kurun 2015 hingga 2022.

Catatan itu belum mencakup kasus kecelakaan kerja yang terjadi sepanjang 2023, termasuk yang terjadi di PT IMIP pada Minggu.

“Evaluasinya tidak jelas. Kalau ini PSN, seharusnya ada keterbukaan informasi, sudah sampai mana perusahaan melakukan pembenaan. Jangan seakan ini ada kasus meninggal, berikan kompensasi, selesai,” tutur dia.

“Nyawa mereka seperti terus dikorbankan saja. Yang penting perusahaan tetap berjalan, di mana sisi kemanusiaannya?” (*)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Gandeng Pol PP, Bawaslu Akan Tertibkan APK Bermasalah

Published

on

By

TOMOHON,mediakontras.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon dalam waktu dekat akan menggandeng Sat Pol PP Pemkot Tomohon untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan.

“Memang sesuai aturan, proses eksekutorial di lapangan dilakukan Sat Pol PP,” ujar pimpinan Bawaslu Tomohon Yossi Korah.

Ia menegaskan, APK dimaksud mencakup Baliho, spanduk, bendera dan bilboard yang melanggar.

“KPU sudah mengeluarkan SK titik pemasangan APK. Di SK tersebut sudah ditegaskan soal area yang dilarang, beserta beberapa turunan larangan.

Misalnya jarak pemasangan APK dengan fasilitas pemerintah dan rumah ibadah minimal 30 meter. APK yang melanggar poin-poin di SK itu yang akan ditertibkan,” sambung Korah.

Dijelaskannya juga, soal desain APK sudah ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama dengan KPU, Bawaslu, semua LO Paslon, serta dihadiri juga pihak kepolisian, TNI dan SatPol PP Pemkot Tomohon.

“Jadi intinya APK di lapangan saat ini, yang desainnya tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan KPU, pasti akan ditertibkan,” katanya.

Pimpinan Bawaslu lainnya, Handy Tumiwuda menjelaskan, sesuai regulasi prosedur yang wajib dilakukan Bawaslu adalah mengimbau dulu, memberikan saran perbaikan kepada pasangan calon melalui KPU, untuk secara mandiri menurunkan APK yang melanggar.

“Jika tidak diindahkan, barulah Bawaslu secara prosedur akan merekomendasikan semua titik APK yang akan ditertibkan ke Sat Pol PP Pemkot Tomohon untuk ditertibkan,” tegasnya.(rek)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Headline

Sahabat E2L Menjunjung Tinggi Persahabatan Meskipun Berbeda Warna

Published

on

MANADO,mediakontras. com – Terbentuknya Sahabat E2L di 15 kabupaten/kota di Sulut, salah satu target pemenangan pasangan Elly Engelbert Lasut (E2L) bersama Hanny Jost Payouw (HJP).

Ketua Media Center Sahabat E2L, Paulus Pangau, ST mengemukakan, pihaknya akan melaksanakan pemenagan dengan sistem terbuka dan tertutup kenapa harus demikian? Menurutnya, begitu banyak Sahabat E2L serta simpatisan beliau, tapi berbeda warna dan rekom partai.

Inilah sebabnya, Kata Paulus, pihaknya membentuk wadah Pilkada Sulut yang lebih elegan, yang disebut sistem terbuka dan tertutup.

“Kami membentuk wadah Pilkada Sulut yang lebih elegan sehingga disebut sistem terbuka dan tertutup. Dengab demikian, kami dapat mengetahui sahabat secara tertutup yang masuk dalam partai lain, ” urai Paulus.

Ia menambahkan, dirinya bersama Lock Koyongian selaku Ketua Pembina, akan bersama-sama Sahabat E2L ini, memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin bergabung.

Lanjutnya, karena banyak sekali yang ingin masuk tapi belum tahu melalui jalur mana. Tercatat saat ini, Sahabat E2L yang sudah terdaftar di data base mencapai 15.000 orang.

Sehingga Kata Paulus Pangau, jika ada yang berkenan untuk bergabung bersama Sahabat E2L di 15 kabupaten/kota silahkan menghubungi Sekretaris Alamanda L.Nay,SE dengan nomor 0821-9670-9779, untuk masukan data base sesuai daerah pemilihan bersangkutan, kepada pengurus Sahabat E2L.

Berikut ini pengurus Sahabat E2L Sulawesi Utara yang sudah terbentuk:

Ketua : Paulus M.Pangau,ST
Sek : Alamanda L.Nay,SE
Bend: Sofyan, SH,MH
Ketua Dewan Pembina : Lock FX Kojongian. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Headline

Baliho WL – MM Disandingkan Dengan Paslon SK-DT, PDIP : Itu Iiar !

Published

on

By

TOMOHON,mediakontras.com – Munculnya baliho Paslon Independent WL-MM yang disandingkan dengan Paslon Calon Gubernur Sulut dari PDIP Steven Kandouw (SK) dan Calon Wakil Gubernur Denny Tuejeh (DT), yang dipajang di beberapa titik di Kota Tomohon langsung memantik reaksi keras dari PDIP.

Kubu partai berlambang moncong putih dalam lingkaran menyebut kalau baliho tersebut sengaja dipasang oleh orang -orang dari WL-MM sendiri dan bukan atas kemauan atau instruksi bahkan koordinasi dengan PDIP.

Buktinya, Sekretaris DPD PDIP Sulut Reza Rumambi ketika dikonfirmasi apakah baliho tersebut sudah memiliki ijin resmi dari partai, langsung dibantah. Baliho yang bermaterikan foto Paslon WL -MM dibagian bawah dan disandikan foto Steven Kandou dan Letjen TNI (Purn) Denny Tuejeh dengan jargonnya BERKAT (Bersama Kandouw Tuejeh) dan ada logo partai pendukung PDIP, Hanura dan Perindo, langsung dimentahkan kalau baliho tersebut adalah ‘produk’ juga dari PDIP.

“Nda ada itu,” kata Reza Rumambi yang juga anggota DPRD Kota Manado dari PDIP via whatsapp, Jumat (4/10/2024).

Apalagi nyata-nyata Wenny Lumentut sendiri sudah tidak lagi masuk dalam struktur partai sebagai salah satu wakil ketua yang dibuktikan dengan munculnya struktur pengurus DPD PDIP Sulut.

Dalam pemberitaan media ini tanggal 2 September 2024, Wenny Lumentut sendiri sudah tidak masuk dalam struktur pengurus DPD PDIP Sulut periode 2019-2024. Hal ini nampak dalam SK yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sulut dan disahkan lagi dengan cap partai.

Sekretaris DPD PDIP Sulut Reza Rumambi yang dikonfirmasi soal ini menjelaskan, sesuai amanat Rakernas PDI Perjuangan tahun 2024, struktur partai di semua aras harus diperpanjang hingga April 2025 saat Kongres PDI Perjuangan.

Sejalan dengan itu, DPP PDIP menerbitkan SK penyempurnaan sekaligus perpanjangan masa jabatan struktural partai.

“Mengenai personil yang ada dalam struktur itu merupakan hasil Rapat DPD Partai dan disahkan oleh DPP Partai. Jadi, posisi beliau sudah dibebastugaskan dari jabatan partai, untuk proses dan mekanisme sesuai aturan main AD ART partai, sementara berproses. Makasih neh…🙏🏻🙏🏻🙏🏻,” jawab Reza melalui pesan whatsapp, Senin (2/9/224) pagi.

Senada pula disampaikan Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tomohon Johnny Runtuwene dimana, baliho tersebut masuk kategori liar.

Apalagi baliho milik kubu Paslon independent yang juga bermaterikan ada embel embel Paslon PDIP dan logo PDIP serta partai pengusung sudah dibahas dalam internal partai bersama dengan Koordinator Pemenangan SK-DT Korwil Tomohon – Minahasa.

“Tidak ada instruksi pemesangan baliho seperti itu,” tegas Jonru sapaan akrabnya.
Sedangkan, dari Partai Demokrat sendiri beberapa kadernya mempertanyakan soal sikap dari WL-MM sendiri. Menurut penuturan mereka akhir pekan lalu, apa yang dilakukan kubu WL-MM dengan mamasang dua baliho; yang satu disandingkan dengan materi Paslon Calon Gubernur Sulut Elly Lasut dan Calon Wakil Gubernur Hanny Joost Pajouw yang diusung Demokrat, adalah sebuah pengkhianatan.

“Kami minta pengurus DPC pertegas lagi komitmen dengan pak WL. Sebab ini nyata-nyata sebuah pembohongan kepada kami,” ujar beberapa kader sambil meminta agar identitas mereka ta usah dipublish.

Ketua Partai Demokrat Kota Tomohon Marthen Manoppo ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/10/2024) mengatakan kalau pihaknya tidak tahu menahu dengan baliho tersebut.

“Demokrat tetap komit dengan kesepakatan awal pembicaraan dengan WL MM,” ujarnya seraya menambahkan , soal baliho ada materi SK DT silahkan tanyakan ke tim independent. (rek)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Trending

× Kontak Redaksi