Ironi Bunaken: Sampah Jadi Ancaman Konservasi, Namun Penanganan Terkendala Ketiadaan Anggaran

Bunaken Kepulauan,mediakontras.com  – Persoalan kebersihan di kawasan Taman Nasional Bunaken kembali menjadi sorotan.

Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan menegaskan bahwa penanganan sampah di area pemukiman dan kawasan pemanfaatan lain terus dilakukan secara rutin, namun masalah justru muncul di wilayah konservasi yang berada di bawah kewenangan Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB).

Camat Bunaken Kepulauan, Imanuel Mandak, mengatakan pihak kecamatan selama ini telah menjalankan tugas Pemerintah Daerah di area pemanfaatan lain, termasuk kawasan pemukiman, pantai serta akses jalan yang telah dikeluarkan dari kawasan konservasi.

“Kami bersihkan tiap hari dengan 37 THL kebersihan. Ada bajai, ada perahu kebersihan,” ujar Mandak.

Menurutnya, upaya menjaga kebersihan di wilayah pemukiman terus dilakukan secara maksimal. Namun ia mempertanyakan penanganan sampah di wilayah konservasi laut maupun kawasan konservasi darat yang menjadi kewenangan BTNB.

“Bagaimana dengan wilayah konservasinya? Camat tidak mungkin turun ke bakau atau menyelam ke karang yang masuk wilayah konservasi laut BTNB, begitu juga di Liang yang merupakan wilayah konservasi darat BTNB,” katanya.

Mandak mengungkapkan, dalam komunikasi yang dilakukan dengan pihak Balai Taman Nasional Bunaken, disebutkan bahwa usulan anggaran penanganan sampah sebenarnya pernah diajukan ke pusat melalui DIPA.

Namun usulan tersebut disebut tidak dapat direalisasikan karena persoalan kebersihan dianggap bukan menjadi tugas utama mereka.

“Ada jawaban dari pihak BTNB bahwa mereka sudah berusaha mengusulkan ke pusat di DIPA, tapi tidak bisa karena itu bukan tugas mereka. Tugas mereka konservasi,” ungkap Mandak.

Pernyataan tersebut menurut Mandak justru menimbulkan ironi. Sebab persoalan sampah selama ini menjadi salah satu ancaman utama bagi ekosistem konservasi di Taman Nasional Bunaken.

“Sampah kan masalah utama dari konservasi di TN Bunaken. Seharusnya ada anggaran untuk mengatasinya,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini upaya pembersihan di area konservasi lebih banyak dilakukan secara pribadi dan terbatas oleh pihak-pihak tertentu tanpa dukungan sistem maupun anggaran memadai.

“Yang ada hanya mereka secara pribadi ambil waktu untuk bersih-bersih seadanya. Ternyata ini masalahnya,” tutup Mandak.

Persoalan tersebut kini memunculkan harapan adanya formulasi kebijakan lintas sektor agar penanganan sampah di kawasan konservasi Bunaken tidak lagi berjalan parsial, mengingat kawasan itu merupakan salah satu ikon wisata bahari dunia yang sangat bergantung pada kebersihan dan kelestarian lingkungan.(*)