Cindy Wurangian Kritisi Capaian PAD dan Realisasi Belanja

Manado.Mediakontras.com – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut dan Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (07/07/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian mengajukan pertanyaan kritis dalam. 12 point. ​”Mungkin sekilas yang lain ada yang sudah ditanyakan, tetapi saya ingin bertanya pendalaman dari masing-masing poin,” ujar Cindy tegas.

​Dari belasan poin tersebut, ada lima sorotan utama yang dikritisi oleh Cindy di hadapan forum, Cindy menyoroti adanya kontradiksi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di satu sisi, PAD diklaim tumbuh 8,9 persen secara year-on-year (tahunan). Namun di sisi lain, target PAD tahun 2025 justru gagal tercapai.

​”Di situlah letak kontradiksinya. Di mana ukuran keberhasilan yang sebenarnya? Apakah melihat keberhasilan dibandingkan tahun lalu, atau pencapaian target di tahun 2025 yang sedang kita bahas saat ini?” sentilnya.

​Ia pun mempertanyakan apakah target yang dipasang Pemprov terlalu muluk, atau metode pemungutan PAD oleh pemerintah daerah yang belum maksimal.
​
​Sorotan tajam berikutnya tertuju pada sektor belanja daerah. Meski belanja naik sekitar 8 persen dibanding tahun lalu, realisasi belanja tahun 2025 rupanya hanya menyentuh angka 91 persen. Artinya, ada uang rakyat sebesar Rp314 miliar yang tidak terserap dan menganggur.
​
“Program utama apa yang sebenarnya tidak terlaksana? Karena Rp314 miliar ini angka yang tidak kecil,” cecar Cindy.

​Ia membandingkan betapa sulitnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencari anggaran mini sekitar Rp100 juta hingga Rp2 miliar untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bantuan bibit atau alat olahraga. Namun ironisnya, ratusan miliar justru tidak terpakai di akhir tahun.

​Terkait catatan surplus anggaran sebesar Rp330 miliar, Cindy meminta kejelasan dari pihak Pemprov Sulut mengenai asal-usul angka tersebut.
​
“Apakah hal ini berasal dari peningkatan efisiensi, atau dari penerimaan, atau justru akibat kegiatan yang tidak terlaksana? Mohon penjelasan kontribusi dari masing-masing faktor,” cetusnya.

Lanjut anggota DPRD dari Dapil Minut-Bitung mempertanyakan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177 miliar, Cindy mengingatkan agar semua pihak tidak terlena dan mengira itu adalah ‘uang gratis’ yang bisa dipakai sembarangan. Sebab, mayoritas dana tersebut sudah memiliki pos peruntukannya sendiri.
​
Namun, ia menaruh perhatian khusus pada pos utang beban barang dan jasa yang nilainya mencapai Rp20 miliar lebih.

“Mohon penjelasan, utang beban barang jasa ini proyek apa? Apakah sudah direncanakan tapi belum dilaksanakan, atau sudah dilaksanakan tapi belum terbayar?” tanyanya.

​Cindy menuntut transparansi Pemprov Sulut dalam menyelaraskan antara anggaran dan 8 prioritas pembangunan daerah—mulai dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pertanian, hingga pelayanan publik.

​Ia meminta data konkret mengenai prioritas mana yang capaiannya paling sukses dan mana yang jeblok. Sembari mengutip pernyataan rekan sejawatnya, Jems Tuuk (Om Ror), Cindy menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak boleh berdiri sendiri tanpa konektivitas yang jelas.

​”Dari 8 prioritas itu, yang mana saja yang memperoleh capaian tertinggi dan mana yang belum mencapai target? Mohon disampaikan,” pungkas Cindy.

​Hingga berita ini diturunkan, pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut diskors dan akan dilanjutkan pada Senin mendatang.(*)