MANADO,mediakontras.com – PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney dukung program penghijauan atau go green.

Sebagai BUMN holding aviasi dan parawisata Indonesia yang salah satu anggotanya adalah PT. Angkasa Pura I dan melalui PT. Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi, Senin (8/07/2024) melakukan tanam pohon secara simbolis dengan menyerahkan 700 pohon buah buahan di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur.

Desa Pulisan merupakan salah satu Desa Wisata yang sebelumnya Injourney hadir di dalam kegiatan Injourney Hospitality House dengan tujuan peningkatan ketrampilan dan pelayanan guna mendukung ekonomi lokal untuk para pedagang dan pelaku pariwisata yang pernah di tahun 2023.

Hari ini dilakukan program Injourney Green yaitu Gerakan penanaman pohon yang diserahkan langsung oleh General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado.

“Saya berharap masyarakat bisa merawat pohon ini untuk kelestarian lingkungan dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat” ujar Maya Damayanti selaku General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Minahasa Utara (Minut) yang wakili Kepala Dinas Lingkungan hidup Marthen Sumampouw dalam sambutannya mengucapkan terimakasih karena menjadikan Minahasa Utara sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan Injourney Green.

Dimana, kegiatan ini sejalan dengan program Pemkab Minut dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah tertuang dalam dokumen Climate Action Plan.

Selain itu juga Pulisan merupakan salah satu daerah yang masuk dalam DPSP Likupang, merupakan wujud nyata dalam mendukung penghijauan di Kabupaten Minut.

“Kiranya melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran kita semua dalam nengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” ungkap Sumampouw.

Selanjutnya acara penanaman pohon juga dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Pemkab Minut atas kolaborasi dan dukungan kepada Bandara Sam Ratulangi Manado dalam penanganan dampak erupsi Gunung ruang. (mysol)

MINUT,mediakontras.com – Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda menerima penghargaan prestisius sebagai salah satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berprestasi di Sulawesi Utara (Sulut).

Ada 3 Kabupaten di Sulawesi yang meraih TPID Kabupaten Berprestasi  masing masing Kabupaten Boalemo, Kabupaten Minahasa dannKabupaten Minahasa Utara.

Keberhasilan ini membuat Minahasa Utara mendapatakan peringkat ke 3 TPID Award se-Sulawesi dalam Rapat Koordinasi Nasional Inflansi Tahun 2024.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2024 yang digelar di Istana Negara Jakarta, Kabupaten Minahasa Utara meraih penghargaan prestisius  sebagai salah satu TPID berprestasi di Sulawesi Utara (Sulut).

Acara yang mengusung tema Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga , dihadiri oleh Presiden RI Ir Joko Widodo , Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta sejumlah undangan lainnya, Jumat (14/6/2024).

Penghargaan ini meruoajan pengakuan atas upaya dan kerja keras  TPID Kabupaten Minahasa Utara dalam mengelolah dan mengendalikan inflasi di Minut.

“Ini adalah bukti bahwa dengan sinergi dan komitmen , kita dapat mengatasi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas harga di daerah kita,” Kata Joune Ganda.

Diketahui, kehadiran Bupati Joune Ganda pada Rakornas tersebut berdasarkan undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.2.3/4062/Bangda, tertanggal 11Juni 2024.

Hanya ada 30 Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang terundang Rakornas, yaitu daerah Kabupaten/Kota yang masuk Nominasi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2024. (rek)

MANADO,mediakontras.com –  Meski sudah ada action dari penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut , dengan mengeksekusi lima orang masing masing JK, YM, S, VL  dan ML, yang ditetapkan sebagai tersangka  kasus dugaan korupsi pengandaan lahan parkir RS Walanda Maramis yang berbandrol Rp20 Miliar, namun proses penyidikan dan penetapan para tersangka masih dinilai belum ada keadilan.

Pasalnya, banyak kalangan  warga menilai yang dieksekusi sebagai tersangka hanya oknum oknum di eksekutif saja yang ditetapkan. Sementara dari pihak DPRD yang nota bene juga ikut terlibat dalam proses penganggaran dalam artian ikut memberikan persetujuan lewat proses pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) tidak tersentuh meski awal proses penyelidikan kasus ini sudah ada pemeriksaan dari penyidik.

Seperti yang dilontarkan Ketua DPD PAMI Perjuangan Sulut Jefrey Sorongan mempertanyakan status hukum dari Ketua DPRD Minahasa Utara (Minut) lelaki DL yang sebelumnya dihubungkan dengan  pusaran dugaan korupsi pembebasan lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maria Walanda Maramis.

DL sebagai Ketua DPRD Minut, menyetujui anggaran sebesar Rp20 miliar untuk membayar lahan RSUD Maria Walanda Maramis seluas 2 hektar (Ha) milik Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan pada APBD-P 2019 waktu itu.

Sekedar diketahui, pada Selasa (28/11/2023) silam, disebutkan kalau DL sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh jaksa penyidik bersama beberapa koleganya di DPRD Minut, seperti Wakil Ketua II OM dari Partai Golkar, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Minut NP dan Sekretaris Dewan (Sekwan) JK.

DL  kepada wartawan saat itu langsung saja memberikan klarifikasi kalau dirinya diperiksa oleh penyidik Kejati Sulut, melainkan hanya dimintai keterangan terkait hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara terkait pembayaran lahan parkir tersebut.

“Hanya klarifikasi biasa soal hasil pemeriksaan BPK RI di Kantor Kejati Sulut. Sudah tiga kali kami dimintai keterangan, saya, ibu Olivia, pak Novi dan Sekwan Yossi dimintai keterangan,” ujar DL alias Delon, kepada wartawan.

Anggota DPRD Minut Daerah Pemilihan Airmadidi-Kalawat ini bahkan menyebutkan bahwa tidak hanya pimpinan DPRD Minut saja yang diperiksa, tetapi juga sejumlah pejabat eksekutif.

“Bukan hanya dewan, namun pihak eksekutif yakni Pemkab Minut juga sudah dipanggil dan diperiksa. Ini hanya pemeriksaan biasa dalam hal memberikan keterangan,” sebul DL.

Namun begitu keterangan berbeda disampaikan Anggota Banggar DPRD Minut, Novi Paulus. Secara gamblang Paulus menyebutkan ada kejanggalan pada pembayaran lahan parkir tersebut.

“Sebagai anggota Banggar, saya yang paling pertama menolak pembelian lahan di depan rumah sakit. Apalagi lahan itu ternyata posisinya sangat jauh rumah sakit. Jika ada pembayaran, itu hanya pimpinan DPRD yang tahu,” ujar Novi.

Lebih jauh, Novi mengaku kaget saat mengetahui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan DPRD Minut sudah menyetujui transaksi pembayaran.

“Sekali lagi saya sebagai Banggar tidak tahu. Dan itu terjadi di luar jangkauan dari Banggar. Jika ini terjadi, tentu ada keterlibatan pimpinan dalam hal ini Ketua DPRD bersama Tim TAPD,” tegas Novi lagi.

Kasus Rp20 miliar pembayaran lahan parkir RSUD Maria Walanda Maramis kini tengah ditangani Kejati Sulut, dimana statusnya sudah naik dari tahap penyelidikan naik ke penyidikan.

Pembayaran lahan tersebut dianggap janggal, dimana Vonny Panambunan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Minut, memerintahkan TAPD dan melobi DPRD untuk melakukan pembebasan lahan RSUD Maria Walanda Maramis.

Lahan seluas 2 hektar itu merupakan lahan milik Vonny Panambunan sendiri, dan dibayar dengan harga sangat tinggi yaitu Rp20 miliar. (tawi/red)