Connect with us

Headline

Proses Hukum di Bareskrim Masih Jalan, Warga Tomohon Sebut Wenny Lumentut Harus Gentle Akui

Redaksi

Published

on

Tomohon – Sikap Wenny Lumentut yang bersikeras tak mengakui jika dirinya sedang dalam proses hukum di Bareskrim Mabes Polri dinilai sejumlah warga Tomohon sebagai sikap tak gentlemen.

Pasalnya, mereka menilai sampai saat ini Wenny Lumentut masih mencitrakan dirinya di media lokal kalau pemberitaan selama ini dikriminalisasi.

Tak pelak melihat hal itu langsung mematik reaksi keras dari sejumlah warga Tomohon yang menilai sebagai seorang pengecut yang tak pantas menjadi pemimpin.

Para warga tersebut mengungkapkan kalau pernyataan Wenny Lumentut dalam pemberitaan di beberapa media online lokal berbasis di Tomohon, justru hanya mencerminkan sisi buruknya saja.

Menurut mereka, banyak pernyataan Wenny Lumentut yang cenderung menggiring masalah hukum yang tengah dihadapinya, baik di Polda Sulut maupun Bareskrim Mabes Polri, ke ranah politik.

“Padahal sudah sangat jelas bahwa masalah hukum itu tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Makanya, warga Tomohon harus jeli memilah, mana (urusan) politik dan mana kasus hukum,” ujar warga salah satu kelurahan di Tomohon Tengah yang dikenal dengan panggilan Oni itu, sambil meminta agar identitasnya tidak usah dituliskan lengkap.

Dengan statement seperti dikesankan di media itu, menurut , Stenly warga Tomohon lainnya menilai Wenny Lumentut hanya mau cuci tangan saja.

“Makanya kalau sadar diri sedang bermasalah atau berurusan (dengan) hukum, sebaiknya jangan maju di politik agar urusan (hukum) itu tidak menjadi bumerang bagi Pak Wenny sendiri,” tambah Stenly yang juga ikut meminta identitas lengkapnya tak dipublikasikan itu.

Seperti diberitakan, Wenny Lumentut, setelah melepas jabatan Wakil Wali Kota Tomohom untuk membidik satu kursi di DPR dan kemudian gagal, saat ini mengincar kursi Wali Kota Tomohon dari jalur perseorangan (independen); tengah diperhadapkan dengan laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri.

Laporan polisi nomor LP/B/161/VI/2023/SPKT/Bareskrim tanggal 21 Juni 2023 yang dilaporkan Arif Ridho Wegitama, SH, selaku kuasa hukum Dra. Joulla Jouverzine Benu. Lalu, ada juga laporan di Polda Sulawesi Utara (Sulut) dengan nomor LP/B/445/IX/2022/SPKT/POLDA SULUT tanggal 9 September 2022 yang dilaporkan sendiri Joulla Benu.

Dengan dua laporan polisi tersebut, saran Oni dan Utu, akan lebih terhormat baginya bila Wenny Lumentut bersikap terbuka kepada masyarakat dan bukan menutupi dengan menggiring ke politik. “Itu tidak gentlemen. Kalu laki-laki, mangada tu masalah, bukannya lari,” tukas keduanya.

Pelaporan di Bareskrim Mabes Polri ini, menurut Rielen Pattiasina, Koordinator Tim Kuasa Hukum Joulla Benu dari Kantor Hukum Rielen & Partners, Law Office Advocates & Legal Consultans Jakarta; hingga sekarang terus berproses. “Masih jalan kok,” ujarnya saat dihubungi Jumat (27/6/2024) pagi.(rek)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

12 Pejabat Tomohon ini Dikabarkan ‘Masuk Kotak’ Setelah Junjungannya WLMM Kalah di MK, Mereka adalah….

Redaksi

Published

on

By

TOMOHON,mediakontras.com – Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang digaung-gaungkan Pemerintah dan penyelenggara, ternyata tak diindahkan oknum pejabat tertentu di Kota Tomohon. Kini, sekira ada 12 di antaranya dikabarkan segera “masuk kotak”. Siapa saja mereka?

Instruksi agar ASN jangan bersentuhan dengan politik praktis saat penyelenggaraan pemilihan, baik presiden/wakil presiden, legislatif dan kepala daerah, tahun 2024 lalu terpampang jelas di banyak tempat melalui baliho maupun media promo luar ruang lainnya.

Anjurannya pun sangat jelas dan tegas. “ASN dilarang berpolitik praktis.” Seperti halnya TNI dan Polri, netralitas ini diwajibkan untuk menjaga fungsi pengabdian dan pelayanan mereka sebagai abdi negara dengan loyalitas yang tinggi.

Larangan ini berlaku juga di media sosial (medsos), termasuk meneruskan program dan visi-misi calon di grup maupun media sosial (medsos) pribadinya.

Meski tetap memiliki hak pilih, namun ASN diharapkan fokus pada tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) mereka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat sesuai program yang telah ditetapkan.

Namun demikian, ASN masih diberi “kebebasan” menyimak program kerja para calon di kampanye, dengan syarat harus “melepas” atribut ASN-nya.

Sayangnya, sejumlah ASN di Kota Tomohon enggan mengindahkan larangan tersebut. Tak hanya aparat tak berjabatan, namun pembangkangan ini melibatkan sejumlah orang yang sudah mendapatkan kepercayaan sebagai penanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di level kepala dinas atau kepala badan.

Tak hanya “bersolo karir”, para pejabat ini juga “menggandeng” pejabat di bawahnya, setingkat kepala bidang, kepala seksi, kepala bagian hingga ke sub-subnya.

Alasannya beragam. Ada yang karena ingin membalas jasa karena dulu pernah “masuk kotak” dan kemudian dipromosikan oleh orang yang kini menjadi calon, ataupun sempat dibantu kebutuhan pribadi ataupun keluarganya oleh yang bersangkutan.

“Semua data (siapa ASN itu) beserta perbuatannya, sudah ada pada kami disertai bukti dan saksi,” ungkap sebuah sumber di Tomohon, Jumat (7/2/2025).

Sumber yang mengaku pernah masuk dalam tim inti WLMM dan mengkoordinir ribuan anggota melalui sebuah grup yang diberi nama satu jenis bunga itu, semua data tersebut juga disertakan sebagai bukti di sidang MK untuk mengkonter tuduhan penggugat bahwa calon petahana melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) menyangkut berbagai hal. Termasuk pelitan ASN.

“Sebagai bagian tim inti, saya jadi tahu siapa orangnya dan pergerakan mereka. Termasuk ketika terjadi pertemuan di salah satu tempat di Manado dua hari  sebelum pencoblosan. Tracking-nya sangat jelas di ada di mana dan sedang bersama siapa,” tutur sumber.

Menurut dia, jika di MK WLMM mendalilkan Caroll Senduk-Sendy Rumajar (CSSR) melakukan pelanggaran TSM dalam Pilkada, hal tersebut justru terbalik. “Dorang da beking justru jao lebe soe le (yang dilakukan mereka justru jauh lebih sadis dari pada tuduhannya),” tegasnya berapi-api.

Setelah WLMM kalah di MK, kata dia, tingkah para pejabat ini dengan mudah dapat terbaca. “Lia jo, sapa yang rajin ba pedekate (pendekatan) pa bapak (Wali Kota Caroll Senduk) atau ibu Sendy (Sendy Rumajar, wakil wali kota terpilih), so dorang itu (lihat saja siapa yang rajin melakukan pendekatan, merekalah itu,” ungkap sumber sambil tertawa lepas.

Perilaku para pejabat ini, tambah sumber, sudah di luar batas kewajaran atau bidang tugasnya yang dilakukan agar mendapat kesan jika dia adalah pejabat ASN yang tak berpihak.

“Untuk sementara, ada 12 eselon dua berstatus TSK (tersangka) atau yang patut dicurigai menjadi bagian tim itu. Kemungkinan termujur (bagi) mereka adalah masuk kotak agar bisa introspeksi diri lagi,” tambah sumber lainnya.

Tindak tegas tersebut, kabarnya akan segera dilaksanakan setelah pelantikan wali kota/wakil wali kota yang direncanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 20 Februari ini.

Dalam keterangan kepada wartawan, Sekretaris Kota (Sekkot) Edwin Roring, awal Januari lalu, mengungkapkan kepala daerah dapat mengganti pejabat di bawahnya meskipun usia jabatannya belum enam bulan.

“Atas izin Kemendagri (boleh). Salah satu pertimbangannya adalah loyalitas, kepala daerah itu butuh staf yang sevisi dan loyal dalam membangun, melayani masyarakat,” papar Roring.(rek)

Continue Reading

Headline

Permohonan WLMM Dismisal, Ralph Poluan: isi Permohonan Mengarang Bebas

Redaksi

Published

on

By

TOMOHON,mediakontras.com — Perjuangan pasangan calon walikota Caroll Senduk dan Wakil Walikota Sendy Rumajar di Mahkamah Konstitusi masih menyisahkan cerita yang menarik dibalik putusan dismisall Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Permohonan hasil Pilkada Kota Tomohon yang diajukan oleh pasangan Wenny Lumentut dan Maikel Mait (WLMM) yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya Prof H Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, seorang Pakar Hukum Tata Negara di Indonesia.

Kuasa hukum Caroll-Sendy (CSSR) yang dipercayakan kepada Ralph Poluan., S.H., M.Kn., C.L.A. selaku Pihak Terkait memberikan apresiasi terhadap Putusan MK karena memang sudah sepatutnya dan isi Permohonan Pemohon yang dinilainya hanya mengarang bebas.

Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dipersidangan bahwa ada 4 (empat) poin penting yang harus dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon di MK pada saat itu, yaitu:

  1. Gugatan Hasil Pilkada sudah melewati Ambang Batas.
  2. Ketidak Netralan Dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Tidak dapat Dibuktikan.
  3. Tentang melakukan Penggantian Pejabat Pada Saat Menjelang Pemilukada Tahun 2024 dapat terbantahkan dan sudah memenuhi syarat formil
  4. Tentang Praktik Politik Uang (Money Politics) dapat kami dibuktikan Sebaliknya
    Gugatan Hasil Pilkada sudah melewati Ambang Batas.

“Sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon hanya dapat menggugat hasil pemilu jika selisih perolehan suara tidak melebihi 2% dari total suara sah untuk daerah dengan jumlah penduduk di bawah 250.000 jiwa,” kata Poluan.

Fakta Data Pilkada Kota Tomohon 2024:
Selisih Suara WLMM dan CSSR: 31.173 – 29.494 = 1.679 suara
Persentase Selisih: (1.679 / 68.009) × 100 ≈ 2,47%

Selisih suara sebesar 2,47% ini melebihi ambang batas 2% yang ditetapkan undang-undang, sehingga gugatan terkait hasil pemilu patut untuk tidak dapat diterima oleh MK.

“Ketidak Netralan Dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Tidak dapat Dibuktikan,” tanbah Ketua Satria Segar ini.

Dalam persidangan Ralph mengungkapkan jika Pemohon dianggap gagal menunjukkan bagaimana keberadaan grup WhatsApp ‘’INFO PEMKOT TOMOHON’’ tersebut memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan dan berdampak Masif.

Sedangkan berkaitan dengan dalil Pemohon tentang foto Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tomohon yang memakai baju dinas PNS dan menunjukkan gestur huruf ‘C’ yang identik dengan gestur dukungan terhadap Paslon 3 atas nama Caroll-Sendy, Kuasa Hukum mengungkapkan jika kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2024 sebelum Pihak Terkait mendaftar dan ditetapkan sebagai Paslon.

“Dengan demikian maka dalil tersebut dapat terbantahkan, ujar Ralph dalam persidangan di MK.

Tentang melakukan Penggantian Pejabat Pada Saat Menjelang Pemilukada Tahun 2024 dapat terbantahkan dan sudah memenuhi syarat formil

Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa melalui surat permohonan pelantikan pejabat struktural di masa Pilkada dengan Nomor 090/WKT/IV-2024 yang disampaikan melalui Gubernur Sulawesi Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat, Kementrian Dalam Negeri Telah telah memberikan balasan melalui surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/3439/OTDA tanggal 10 Mei 2024 yang pada intinya memberikan persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

“Dengan demikian maka pergantian Pejabat yang dilakukan oleh Wali Kota Tomohon telah memenuhi syarat Formil,” Jelas Ralph.

Tentang Praktik Politik Uang (Money Politics) dapat dibuktikan Sebaliknya

Dalam persidangan Pihak Terkait mengugkapkan faktanya PEMOHON-lah yang didapati melakukan sejumlah money politik dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan kampanyenya dalam mencari simpatik pemilih warga Kota Tomohon dan terutama memanjakan pendukungnya dengan membagikan sejumlah uang saat jalan sehat, pembagian beras, voucher, hingga kacamata.

Sehingga dengan demikian maka tuduhan Pemohon dalam Permohonannya dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pihak Terkait.

Adapun amar putusan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dengan nomor perkara 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 adalah sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan
dengan kedudukan hukum Pemohon;
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan
selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (rek)

Continue Reading

Headline

Ketua PDIP Tomohon Caroll Senduk Ikut Hadir di Perayaan HUT ke 17 Partai Gerindra  

Reky Simboh

Published

on

TOMOHON,mediakontras.com – Moment Hari Ulang Tahun ke 17 Partai Gerindra yang dirayakan DPC Partai Gerindra Kota Tomohon memberikan warna lain kali ini. Diusia sweet seventeen ini, perayaan yang dilaksanakan secara sederhana di Linow Café, Kamis 6 Februari 2025, ikut pula dihadiri PDIP Kota Tomohon.

Ya, koalisi kedua partai besutan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto ini, baru saja memenangkan pertarungan politik . Koalisi yang mengusung Caroll Senduk dan Sendy Rumajar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periode 2025-2030 akhirnya mendapat kepercayaan rakyat untuk menjadi pemimpin selama lima tahun kedepan.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tomohon, Sendy Rumajar, dalam sambutan singkatnya mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan Partai Gerindra yang telah mencapai usia 17 tahun.

Ketua PDIP Tomohon Caroll Senduk tidak datang sendirian. Beliau ikut didampingi  Ketua DPRD Ferdinand Mono Turang yang juga kader Banteng. Ikut pula hadir jajaran pengurus DPC PDIP yang datang merayakan HUT Partai Gerindra.

“Puji syukur kami panjatkan atas tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara syukuran sederhana ini. Di usia yang ke-17 ini, Partai Gerindra telah berhasil mengantarkan Ketua Umum kita menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Sesuai arahan Ketua Umum, perayaan kali ini kita laksanakan secara sederhana, karena acara puncaknya akan digelar pada 14 dan 15 Februari dalam bentuk Kongres serta perayaan HUT Partai Gerindra di Jakarta,” ujar Sendy Rumajar.

Ia juga menyampaikan bahwa momen ini bertepatan dengan selesainya Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon terkait penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon terpilih dari koalisi Partai PDIP dan Gerindra.

“Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru bagi kita semua dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Tomohon. Masa depan Tomohon ditentukan oleh kita semua. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk membangun Tomohon yang lebih baik ke depan,” tambahnya.

Acara syukuran ini turut dihadiri oleh Wali Kota Tomohon terpilih, Caroll Senduk, yang didampingi oleh pengurus DPC PDIP Kota Tomohon, Ketua DPRD Kota Tomohon, serta Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra.

Dengan mengusung tema “Berjuang Hingga Akhir”, Sendy Rumajar mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk terus berjuang demi kepentingan masyarakat Kota Tomohon.

“Atas nama DPC Partai Gerindra Kota Tomohon, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 untuk Partai Gerindra. Sesuai tema kita, mari kita berjuang hingga akhir demi kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon. Tuhan Yesus memberkati,” tutupnya.(*)

Continue Reading

Trending

× Kontak Redaksi